EFEKTIVITAS PERAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN DALAM PEMBANGUNAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

1-24

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13567

KEWENANGAN INDEPENDENSI HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA MINIMAL KHUSUS (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 144/PID.SUS/2019/PN KDS)

25-50

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13573

PENERAPAN KONSEP WELFARE STATE DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

51-72

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13568

KEABSAHAN PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DICATATKAN DI KANTOR PENCATATAN SIPIL DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PIHAK KETIGA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAWA BARAT NOMOR: 449/PDT/2016/PT.BDG)”

73 - 96

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13570

PENYULUHAN HUKUM BENTUKAN KOPERASI TAMBANG UNTUK PERTAMBANGAN RAKYAT DI KABUPATEN SUKABUMI

97 - 116

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13571

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN TERKAIT PENYALAHGUNAAN ALAT KESEHATAN RAPID TEST ANTIGEN BEKAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

117 -141

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13574

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM JATENG MANDIRI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP ANGGOTA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG KOPERASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 45/PDT/2020/PT.SMG)”

142 -165

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13575

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

166-187

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13576

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PENJAMIN PERORANGAN YANG MELEPASKAN HAK ISTIMEWA DAN DIMOHONKAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI PUTUSAN: Nomor 141/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst)

188 -208

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13578

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM PUBLIK TERHADAP EMITEN YANG DIHAPUS PENCATATAN EFEKNYA DALAM RANGKA KETERBUKAAN INFORMASI (CONTOH KASUS: PT INOVISI INFRACOM TBK (INVS) TAHUN 2017)

209 - 231

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13587

AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENGOPLOSAN AIR MINUM DALAM KEMASAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI KONSUMEN DITINJAU UU NOMOR 5 TAHUN 1999 MENGENAI LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN (KASUS PENGOPLOSAN AIR MINUM DALAM KEMASAN TAHUN 2017 )

232 -251

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13589

PEMBATALAN AKTA HIBAH OLEH SALAH SATU PEMBERI HIBAH MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CURUP NOMOR 282/PDT.G/2019/PA.CRP)

252 - 272

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13590

ANALISIS PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARIS BAGI PARA AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 239/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST

273 - 293

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13591

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA TARIAN YANG CIPTAANNYA DIUNGGAH DI YOUTUBE OLEH PIHAK LAIN TANPA SEIZIN DARI PENCIPTA TARIAN BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

294 -314

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13592

ANALISIS PEMBUKTIAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA GUDANG SECARA LISAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2368 K/PDT/2019

315 - 335

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13593

KEADILAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER PADA PENJATUHAN PIDANA DALAM PENGADILAN TINGGI NOMOR 9/Pid.SusAnak//2020/PT DKI

336 - 357

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13594

PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM VERPONDING DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA BARAT

358 - 382

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13595

ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE ATAS PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN OLEH PENGEMUDI OJEK ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

383 -402

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13596

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR ANGSURAN BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 1998 TENTANG HUKUM PERBANKAN (CONTOH KASUS PUTUSAN NO 646K/PDT/2017)

403 - 423

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13632

ANALISIS TANGGUNG JAWAB DIREKTORAT JENDERAL HAKI TERHADAP KASUS PENDOMPLENGAN NAMA / PASSING OFF TERHADAP MEREK TERKENAL “M&G” DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS PUTUSAN NO 526K/PDT.SUS-HKI/2020)

424 -448

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13633

TINJAUAN PERLINDUNGAN HAK TUNGGAL PEMEGANG MEREK DAGANG TERKENAL CROCODILE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 74 PK/PDT.SUS-HKI/2019)

449 - 470

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13634

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERKAIT ADANYA DUGAAN PELANGGARAN HAK EKONOMI MELALUI APLIKASI SOSIAL MEDIA TELEGRAM (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA)

471 - 495

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13635

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENIPUAN OLEH PT GRAB TOKO INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (KASUS: DESTY NURCAHYANI DENGAN PT GRAB TOKO INDONESIA DI TAHUN 2020)

496 - 520

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13636

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA KAPAL ATAS TABRAKAN KAPAL MT SAMUDERA BIRU 168 DENGAN KAPAL MV ROKAN PERMAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 315/PDT.G/2019/PN.SBY)

521 - 544

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13637

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGARAP TANAH DI ATAS TANAH NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1401 K/ Pdt/ 2018)

545 - 566

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13638

KOMITMEN INDONESIA DALAM PARIS AGREEMENT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI

567 - 591

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13640

PENOLAKAN GARUDA INDONESIA TERHADAP PENUMPANG YANG DISEBABKAN KARENA PENEMPATAN HAND BAG DI LANTAI PESAWAT (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2733 K/PDT/2018)

592 - 616

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13641

IMPLIKASI KASUS SENGKETA MEREK WD-40 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (CONTOH KASUS NOMOR 39/PDT.SUS.MEREK /2018/PN.NIAGA.JKT.PST

617 - 641

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13643

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK MORAL PENCIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN CIPTAAN FOTOGRAFI OLEH PIHAK LAIN DI MEDIA SOSIAL “INSTAGRAM” SECARA KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPT

642 - 664

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13644

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN GARDU INDUK PLN KECAMATAN PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN UU NO.2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN PERMASALAHANNYA (CONTOH KASUS PUTUSAN NOMOR 642/PDT.G/2017/PN.JKT.SEL)

665 - 689

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13645

GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN UU NO.22 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR: 10/ PDT/ PT YYK)

690 - 710

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13646

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN PEMILIK OBJEK DALAM PUTUSAN NOMOR 347/PDT.G/2017/ PN.JKT.TIM

711 - 734

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13647

PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN PENYIARAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN BERBASIS INTERNET

734 - 759

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13648

TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL/TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 186/PID.SUS /2018/PN PTI)

760 - 782

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13650

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

783 - 803

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13651

KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI ANTAR ANAK DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 13/PID.SUSANAK/2019/PN SRG)

804 - 823

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13653

TANGGUNG JAWAB GANTI KERUGIAN AKIBAT KELALAIAN MASKAPAI PENERBANGAN BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI TERHADAP PUTUSAN NO. 433/PDT.G/2019/PN.JKT.PST)

824 - 846

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.13655

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK TERHADAP PENGGUNAAN UANG KEMBALIAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 533 K/PDT.SUS-KIP/2018

847 - 871

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16981

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM PEMALSUAN SURAT TERHADAP PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 952/PID.B/2019/PN.JKT.BRT)

872 - 894

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16982

TUMPANG TINDIH PUTUSAN PENGUJIAN PERAT34 URAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

895 - 918

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16983

ANALISIS KASUS PEMBATALAN MEREK PATTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 13/PDT-SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

919 - 938

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16986

Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari Fintech Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)

939 - 963

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16987

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 170/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST)

964 - 988

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16989

PERTANGGUNGJAWABAN PLATFORM MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN IKLAN DALAM PERKARA PENIPUAN BERKEDOK ONLINE SHOP

989 - 1012

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16993

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TEKRENAL YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 K/PDT.SUS-HKI/2018

1013 - 1037

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.16997

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PENJUALAN PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999

1038 - 1062

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17004

ANALISIS PENERAPAN PEMIDANAAN PERBUATAN BERLANJUT DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 217 K/Pid/2020

1063 - 1087

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17005

PEMIDANAAN TERHADAP DELIK PEMBAYARAN UPAH DI BAWAH UPAH MINIMUM DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA

1088 - 1110

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17006

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT KERUGIAN BUMN BERDASARKAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI)

1111 - 1132

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17007

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN PEMILIK OBJEK DALAM PUTUSAN NOMOR 347/PDT.G/2017/ PN.JKT.TIM

1133 - 1156

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17010

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG TIDAK MENERIMA PEMBELIAN PRODUK JASA BERUPA TIKET KONSER DARI PELAKU USAHA MELALUI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

1157 - 1182

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17011

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HEWAN LIAR YANG TERANIAYA DAN DIPERJUALBELIKAN (STUDI KASUS: PERDAGANGAN DAGING KUCING DAN ANJING DI PASAR TOMOHON SULAWESI UTARA)

1183 - 1207

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17014

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMEGANG SAHAM NOMINEE SEBAGAI PEMENUHAN SYARAT PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG USAHA YANG TERBUKA BERSYARAT

1208 - 1227

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17022

KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PEMBATALAN PENETAPAN PERKAWINAN PADA PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR 139/PDT/2020/PT. DKI

1228 - 1252

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17023

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1443/PID.B/2018/PN.TNG)

1253 - 1277

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17083

KEKUATAN HUKUM AKTA JUAL BELI YANG DATANYA MERUPAKAN DATA PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 226/PDT.G/2018/PN.DPK)

1278 - 1302

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17084

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL YANG BELUM TERDAFTAR DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 790K/PDT.SUS-HKI/2020)

1302 - 1327

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17085

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PEREDARAN KOSMETIKA ILEGAL (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 873/PID.SUS/2019/PN BPP)

1328 - 1347

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17088

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG DIDUGA TURUT MELAKUKAN (MEDEPLEGER) DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS-TPK/2020/PN.JKT.PST

1329 - 1353

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17091

JAMINAN SOSIAL ATAS SERANGAN JANTUNG SEBAGAI KECELAKAAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

1354 - 1372

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17095

PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2019/PN/SDA)

1373 - 1391

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17100

ANALISIS PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 392/PID.B/2018/PN DITINJAU DARI PERLINDUNGAN KORBAN YANG MENYANDANG DISABILITAS

1392 - 1411

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17102

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT SEBAGAI AHLI WARIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 2142/PDT.G/2017/PA.PLG)

1412 - 1434

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17105

PERTANGGUNGJAWABAN iNOTARIS iYANG iMELANGGAR iPRINSIP iKETIDAKBERPIHAKAN iDALAM iMEMBUAT iAKTA i (STUDI iPUTUSAN: i2750K/PDT/2018)

1435 - 1461

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17106

ANALISIS PEMBERIAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

1462 - 1487

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17107

KEADILAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN POST TRAUMATIC SYNDROME DISORDER PADA PENJATUHAN PIDANA DALAM PENGADILAN TINGGI NOMOR 9/Pid.Sus-Anak//2020/PT DKI

1488 - 1508

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17110

ANALISIS UPAYA PENYELUNDUPAN HUKUM DALAM UPAYA MENGHINDARI SYARAT JANGKA WAKTU 90 HARI DALAM MENGAJUKAN GUGATAN KE PERADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/G/2020/PTUN.PLG)

1509 - 1533

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17111

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 23/PDT.P/2020/PA.SPT DAN PENETAPAN NOMOR 0391/PDT.P/2016/PA.CBN)

1534 - 1553

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17115

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KENYAMANAN KONSUMEN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI DALAM STASIUN KERETA API COMMUTER LINE

1554 - 1581

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17116

KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI JUAL BELI DI BAWAH TANGAN MENURUT HUKUM PERTANAHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR: 376/PDT.G/2017/PN.TNG)

1582 - 1605

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17117

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR: 299/PDT.G/2021/PA.JU)

1606 - 1629

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17124

LEGALITAS ULTRA PETITA DALAM HUKUM ACARA PIDANA PADA PUTUSAN PENGADILAN”

1630 - 1654

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17125

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BENTUK AKTA SKMHT YANG DIBUAT OIEH NOTARIS MENURUT PASAI 38 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

1655 - 1677

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17126

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUSANAK/2020/PN.SIM

1678 - 1700

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17127

WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE DAN PEMBAYARAN KOMPENSASI SISA KONTRAK KERJA PADA KARYAWAN PKWT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 9 PDT.SUS-PHI/2020/PN BNA)

1701 - 1723

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17128

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK PANGAN IMPOR TANPA IZIN EDAR MELALUI TOKO ONLINE (STUDI PUTUSAN NO 613/PID.SUS/2019/PN.PDG)

1724 - 1747

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17129

DAMPAK PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN DI MASA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN YURIDIS UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19

1748 - 1772

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17131

PENGUASAAN TERHADAP RUMAH APUNG YANG DITANAM DI PERAIRAN DITINJAU DENGAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1773 - 1795

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17132

REFORMULASI KEBIJAKAN PEMIDANAAN TERHADAP DELIK TERKAIT EUTHANASIA DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

1796 - 1819

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17133

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI UPAYA MAKAR YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 1304/2019/PID.B.2019/PN JKT PST)

1820 - 1844

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17134

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN WINGS AIR ATAS KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA (STUDI KASUS: PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 665/PDT.G/2018/PN MDN.)

1845 - 1869

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17135

ANALISIS TERHADAP PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA SECARA TIDAK HORMAT AKIBAT DIKELUARKANNYA SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) 3 MENTERI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 9/6/2019/PTUN-TPI)

1870 - 1894

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17136

URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA DIKAITKAN DENGAN EKSISTENSI UNDANG-UNDANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA

1895 - 1914

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17137

ANALISIS HAK PRIVASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MASYARAKAT DI INDONESIA

1915 - 1939

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17138

TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI (STUDI KASUS: LAZADA VS ACHMAD SUPARDI)

1940 - 1957

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17139

BATTERED WOMAN SYNDROME SEBAGAI PENYEBAB TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA OLEH WANITA DALAM LINGKUNGANNYA.

1958 - 1978

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17140

ANALISIS PENERAPAN PENGALIHAN HAK TAGIH PADA PT BAMBANG DJAJA DAN PT HAVANNA TEGUH PERTIWI DALAM PUTUSAN 08/PDT.SUSPKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

1979 - 1993

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17141

bryandustin0708@gmail.com

1994 - 2018

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17142

OMNIBUS LAW DI INDONESIA: PERBANDINGAN HUKUM KENEGARAAN

2019 - 2041

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17143

ANALISA KEBIJAKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERKAIT TES WAWASAN KEBANGSAAN DALAM RANGKA PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN KPK MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA

2042 - 2066

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17144

OPTIMALISASI PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UPAYA MENERAPKAN CONSTITUTIONAL QUESTION DI INDONESIA GUNA MEMENUHI HAK ASASI BAGI WARGA NEGARA

2067 - 2091

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17146

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP LIMBAH INDUSTRI FARMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 (CONTOH KASUS: PENCEMARAN LIMBAH PARASETAMOL DI PERAIRAN JAKARTA)

2092 - 2114

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17147

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PPKM DALAM MASA PANDEMIC COVID-19 DI LUAR PULAU JAWA DAN BALI BERDASARKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NO 31 TAHUN 2021

2115 - 2133

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17149

PELAJARAN PENTING DALAM MASA PEMERINTAHAN ORDE BARU

2134 - 2155

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17150

UPAYA HUKUM DALAM MEMINIMALISIR ILLEGAL FISHING TERKAIT KAWASAN ZEE (ZONA EKONOMI EKSKLUSIF) INDONESIA

2156 - 2175

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17151

PENYEDIAAN FASILITAS DAN KEBIJAKAN GUNA PENERAPAN CONJUGAL VISIT SEBAGAI SOLUSI DARI MASALAH PENYIMPANGAN SEKSUAL NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

2176 - 2199

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17154

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

2200 - 2222

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17155

STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA

2223 - 2245

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17156

PERKEMBANGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA

2246 - 2266

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17157

KEKUATAN NILAI “PANCASILA” SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA UNTUK KEBERLANGSUNGAN HIDUP BANGSA

2267 - 2285

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17158

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

2286 - 2308

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17159

IMUNITAS TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA DAN AMERIKA KETIKA PANDEMI COVID-19, SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN DAN PENEGAKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

2309 - 2333

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17470

ANALISIS YURIDIS TERKAIT FUNGSI DAN KEWENANGAN DPD DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA

2334 - 2352

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17472

Fungsi dan Peran Badan Perwakilan dalam Sistem Hukum Tata Negara

2353 - 2377

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17474

ANALISIS KASUS PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN ASAS RESTORATIF

2378 - 2400

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17475

ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA PEMBINAAN DALAM LKSA KASUS PEMBUNUHAN BEGAL OLEH SISWA SMA DI MALANG (STUDI PUTUSAN)

2401 - 2422

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17476

PERTANGGUNGJAWABAN MENGENAI STATUS PERBUATAN HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG BELUM RESMI BERDIR

2423 -2443

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17477

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBELI BERITIKAD TIDAK BAIK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH

2444 -2468

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17478

PERBANDINGAN KETENTUAN KEPEGAWAIAN INDONESIA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

2469 - 2491

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17479

IMPLEMENTASI STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM WILAYAH JAWA-BALI

2492 - 2512

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17480

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN SENGKETA TUMPANG TINDIH TANAH SENDANGMULYO KOTA SEMARANG

2513 - 2531

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17571

PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH MALL GRAND INDONESIA YANG MENGGUNAKAN GAMBARAN TUGU SELAMAT DATANG SEBAGAI LOGO MALL

2532 - 2550

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17757

TANGGUNGJAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM KEGIATAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG TANAH DALAM RANGKA PENERBITAN SERTIPIKAT MENURUT PP NO. 24 TAHUN 1997 DAN PMA/KBPN NO. 3 TAHUN 1997 (CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT NOMOR 720/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt.)

2551 - 2575

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17758

AKIBAT PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN TERHADAP HAK SUAMI ATAS HARTA BERSAMA YANG MASIH DALAM PROSES ANGSURAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 482/PDT.G/2017/PN.TNG JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR 105/PDT/2018/PT.BTN

2576 - 2600

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17759

TINJAUAN YURIDIS PEMULANGAN ANAK-ANAK DIBAWAH UMUR 10 TAHUN WARGA NEGARA INDONESIA EKS ISIS (ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) BERDASARKAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

2601 - 2623

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17760

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK DALAM TERJADINYA KEBOCORAN DATA PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK

2624 - 2643

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17761

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUKSI BAJA TULANGAN BETON NON STANDARDISASI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 352/PID.SUS/2018/PN.PDG)

2644 - 2666

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17762

ANALISIS PERJANJIAN PEMBELIAN APARTEMEN T. PLAZA DENGAN SISTEM PRE PROJECT SELLING DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 11/PRT/M/2019 TENTANG SISTEM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 145/PDT.G/2019)

2667 - 2691

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17764

KETERKAITAN MENGENAI KEPEMILIKAN AKSES BIG DATA TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA

2692 - 2715

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17765

ANALISIS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DAPAT MENJADI AKTA JUAL BELI TANPA KEHADIRAN PENJUAL (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 1292/PDT.G/2019/PN.SBY)

2716 - 2738

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17768

PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA MARKETPLACE TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK PRIBADI YANG DILAKUKAN JASA PENGIRIMAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Contoh Kasus Viral Transaksi Jual Beli “Cash On Delivery”)

2739 - 2763

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17769

ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/G/2020/PTUN.SMG)

2764 - 2787

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17770

ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/G/2020/PTUN.SMG)

2764 - 2787

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17772

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99K/TUN/2020 TENTANG SENGKETA TERBITNYA SERTIPIKAT TANAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA MELAWAN PT. BUANA PERMATA HIJAU

2788 - 2811

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17773

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG KELAS I ATAS KESALAHAN REDAKSIONAL RISALAH LELANG TERKAIT EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN (STUDI KASUS: PENETAPAN NOMOR 02/EKS.HT/2018/PN.SNT)ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG KELAS I ATAS KESALAHAN REDAKSIONAL RISALAH LELANG TERKAIT EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN (STUDI KASUS: PENETAPAN NOMOR 02/EKS.HT/2018/PN.SNT)

2812 - 2836

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17774

ANALISIS PENOLAKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP PT AKU DIGITAL INDONESIA (AKUMOBIL) (STUDI KASUS: PUTUSAN MA NOMOR 831 K/PDT.SUS-PAILIT/2020)

2837 - 2859

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17813

ANALISIS KEABSAHAN DAN EFEKTIFITAS HUKUM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS YANG DILAKUKAN SECARA DARING (ONLINE)

2860 - 2881

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17814

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT PEMBATALAN SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PENGEMBANG YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBANNYA (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 721 K/PDT.SUS-BPSK/2020.)

2882 - 2900

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17815

PERTANGGUNGJAWABAN INFLUENCER DALAM PEMBUATAN KONTEN PENGIKLANAN MELALUI SOCIAL MEDIA YANG MENGANDUNG INFORMASI PALSU (CONTOH KASUS KARTIKA PUTRI DAN DR. RICHARD LEE).

2901 - 2922

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17874

PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA DAN AUSTRIA TERHADAP PERATURAN KESEJAHTERAAN HEWAN DALAM PENGANGKUTAN HEWAN TERNAK

2923 - 2944

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17876

ANALISA HUKUM ATAS TANAH HAK MILIK YANG TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR

2945 - 2968

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17877

MEKANISME DISMISSAL DALAM KONSEP ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION (SLAPP) SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

2969 - 2991

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17878

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG MENGALAMI PERUBAHAN DIMENSI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2992 - 3016

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17879

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI KASUS MEREK STRONG VS MEREK STRONG 12 JAM)

3017 - 3040

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17881

PENENTUAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN YANG TIDAK DITENTUKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEBO JAMBI NOMOR 18/PDT.G.S/2021/PN.MRT)

3040 - 3064

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17882

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE ATAS TINDAKAN PEMOTONGAN SALDO SEPIHAK TERHADAP PEMBATALAN PESANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

3065 - 3083

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17883

PENDAMPINGAN PSIKOSOSIAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (CONTOH KASUS : PUTUSAN NOMOR 1416/PID.SUS/2018/PN JKT.UTR

3084 - 3102

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17884

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI RUMAH YANG PERUSAHAAN PENGEMBANGNYA DINYATAKAN PAILIT (Studi Kasus: PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR: 21/PdtSus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

3103 - 3124

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17885

PENERAPAN PASAL 264 AYAT (1) KUHP DALAM PEMIDANAAN PEMALSUAN AKTA NIKAH STUDI PUTUSAN (NOMOR 1471/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.)

3125 - 3143

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17886

PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILLEGAL LOGGING DALAM PUTUSAN HAKIM PADA PUTUSAN NEGERI MAJALENGKA NO.155/PID.SUS/2019/PN.Mjl

3144 - 3167

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17887

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI HUKUM PERDATA (CONTOH KASUS: PUTUSAN NOMOR 183/PDT.G/2018/PN MDN)

3168 - 3186

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17888

PENOLAKAN PEMBATALAN MEREK DIAKIBATKAN DALUWARSA ANTARA PENGADILAN NIAGA DAN MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 44/PDT.SUS.MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 794 K/PDT.SUS-HKI/2020)

3187 - 3209

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17889

TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI PENGELOLA JASA TERHADAP KEHILANGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 458K/PDT.SUS-BPSK/2017)

3210 - 3229

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17890

KEBIJAKAN FORMULASI PEMULIHAN NAMA BAIK KORBAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN/ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PENAGIHAN PIUTANG OLEH DESK COLLECTOR FINTECH P2P LENDING ILEGAL DI INDONESIA

3230 - 3254

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17909

PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

3255 - 3279

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17910

URGENSI KEBIJAKAN PEMIDANAAN PEMBELI EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DALAM BENTUK PROSTITUSI PADA UNDANGUNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

3280 - 3304

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17911

TINJAUAN TERHADAP PENJUALAN MASKER BEKAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 444/PID.SUS/PN.BDG)

3305 - 3329

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17912

ANALISIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 56 TAHUN 2021

3329 - 3353

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17913

TANGGUNG JAWAB PPAT TERHADAP AKTA JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI SAH DARI SALAH SATU PENGHADAP (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 39/PDT.G/2017/PN SRG JUNCTO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR 60/PDT/2018/PT BTN JUNCTO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 227 K/PDT/2019)

3354 - 3378

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17914

PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA HOMOSEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN NOMOR 2723/PDT.G/2019/PA.JS)

3379 - 3402

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17915

REFORMULASI KEBIJAKAN DIVERSI TERHADAP SELURUH TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

3403 - 3423

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17916

MPLIKASI KASUS SENGKETA MEREK WD-40 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (CONTOH KASUS NOMOR 39/PDT.SUS.MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

3424 - 3447

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17917

MPLIKASI KASUS SENGKETA MEREK WD-40 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (CONTOH KASUS NOMOR 39/PDT.SUS.MEREK/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.

3424 - 3447

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17918

PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TERHADAP INFLASI HARGA OBAT SELAMA PANDEMI COVID-19

3448 - 3468

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17919

ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERATAN PIDANA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANNA NOMOR 7/PID.SUS/2018/PN.MNA.

469 - 3488

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17920

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN RAVIO PATRA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

3489 - 3512

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17921

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURA - KURA SULCATA SEBAGAI SATWA LANGKA BUKAN ASAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL DAN NASIONAL

3489 - 3512

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17922

ANALISIS POLEMIK EUTHANASIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (PERBANDINGAN EUTHANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA)

3536 - 3559

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17923

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA REHABILITASI TERHADAP ANAK 0873 SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1298K/PID.SUS/2017).

3570 - 3577

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17924

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) MENURUT PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 (CONTOH KASUS: DESA LEMBANGSARI KECAMATAN RAJEG KABUPATEN TANGERANG)

3255 - 3277

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17937

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANAK DI BAWAH UMUR DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA

3278 - 3298

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17938

ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) SECARA SEPIHAK YANG DILAKUKAN OLEH KREDITUR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 39/PDT.G/2019/PN.BEKASI)

3299 - 3322

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17939

KEKUATAN KLAUSULA BAKU TERHADAP PENJUALAN SMARTPHONE REKONDISI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

3323 - 3343

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17940

KEABSAHAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.)

3344 - 3368

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17941

KEABSAHAN PENGESAHAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PADA PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Nomor: 24/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.)

3344 - 3368

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17942

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SENGKETA PERTANAHAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 188 PK/TUN/2018)

3369 - 3389

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17943

EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP SENGKETA PERTANAHAN MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 188 PK/TUN/2018)

3369 - 3389

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17944

PENERAPAN KETENTUAN PELAKU UTAMA DALAM KRITERIA JUSTICE COLLABORATOR PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST

3390 - 3410

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17945

KEBIJAKAN FORMULASI KORPORASI PENYELANGGARA APLIKASI PINJAMAN ONLINE ILEGAL SEBAGAI SUBJEK PIDANA

3411 - 3431

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17946

REFORMULASI BATAS USIA KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI SYARAT TINDAKAN ABORSI

3432 - 3453

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17947

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DRY CLEAN & LAUNDRY SERVICE TERHADAP HAK KONSUMEN (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.G/2019/PN.JKT.PST)

3454 - 3471

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17948

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DALAM KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

3472 - 3478

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17949

KEBIJAKAN PENCEGAHAN DALAM KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

3472 - 3478

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17950

PERALIHAN HAK ATAS TANAH MENGGUNAKAN KUASA JUAL OLEH PPAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3017 K/PDT/2019 JO PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS NOMOR 08/B/MPPN/IX/2018)

3479 - 3502

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17951

ANALISIS PERMOHONAN CONSERVATOIR BESLAG BENDA BERGERAK MILIK PERUSAHAAN DITINJAU DARI PRINSIP RIJDENDE BESLAG (STUDI KASUS PUTUSAN NO.42/PDT.G/2017/PN.TNG)

3503 - 3524

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17952

ANALISIS KEABSAHAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS TERHADAP PENGEDAR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA( Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2018/PN.Mam)

3525 - 3543

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17953

FAKTOR PENGHAMBAT KEBIJAKAN FORMULASI TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI KORUPSI DI INDONESIA

3544 - 3563

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17954

ALASAN PEMAAF SEBAGAI DASAR MENGHAPUSKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

3564 - 3582

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17955

ANALISIS KEADILAN DALAM PEMIDANAAN TERHADAP IKUT SERTA MELAKUKAN PENGANIAYAAN BERAT DENGAN RENCANA

3583 - 3604

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17956

DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA (Studi kasus putusan PN Mamuju Nomor: 3/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Mam. dan putusan PN Bandung Nomor: 55/ Pid-Sus-TPK/2021/PN. Bdg)

3605 - 3625

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17957

SANKSI PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN DUMPING LIMBAH B3 TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN NEGERI SURABAYA NO. 109/PID.B/LH/2020/PN.SBY)

3626 - 3644

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17958

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KREDITUR APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR

3644 - 3663

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17959

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM FITUR PEMBAYARAN PAYLATER

3664 - 3686

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17960

EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN SURAT IZIN MENGEMUDI TERHADAP PENGEMUDI DIBAWAH UMUR KECAMATAN KALIDERES, JAKARTA BARAT

3687 - 3702

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17961

PIDANA MATI SEBAGAI SARANA EXTRA ORDINARY DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA KORUPSI

3703 - 3724

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17962

PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DI RSKO TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

3725 - 3743

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17963

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN OLEH PELAKU USAHA MENURUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

3725 - 3767

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17964

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN PELIHARAAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 320/PID.SUS/2020/PT.DKI)

3768 - 3788

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17965

FAKTOR PENYEBAB PENGEDARAN RUPIAH PALSU DI INDONESIA

3789 - 3806

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17968

AKIBAT HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR37/G/2018/PTUN.PDG).

3807 - 3825

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17969

BATAS MAKSIMAL HAK MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

3826 - 3844

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17970

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP ATAU ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEKAYU NOMOR 330.PID.SUS/2020/PN.SKY)

3845 - 3864

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17971

KEPASTIAN HUKUM PEMIDANAAN TERHADAP DELIK KETERANGAN TIDAK BENAR ATAU MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEBAGAI CALON BUPATI PILKADA (STUDI KASUS DI SABU RAIJUA PUTUSAN MK NOMOR : 135/PHP.BUP-XIX/2021)

3865 - 3882

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17972

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PEMALSUAN SURAT KETERANGAN RAPID TEST ANTIGEN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 205/PID.SUS/2021/PN.JMR

3883 - 3907

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17973

PEMBERIAN KOMPENSASI UANG PESANGON TERHADAP TENAGA KERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

3908 - 3929

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17974

ANALISIS KETIADAAN NIAT (MENS REA) DALAM PEMIDANAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.

3930 - 3952

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17975

PENAFSIRAN HAKIM TERHADAP ALASAN SALAH SANGKA SEBAGAI PENYEBAB .PEMBATALAN SUATU PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG.PERKAWINAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 981/Pdt.G/2020/PA.BTL)

3953 - 3975

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17976

ANALISIS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN (STUDI KASUS NOMOR 1313/PID.SUS/2018/PN.JKT.UTR)

3976 - 3996

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17977

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI SECARA SEPIHAK PADA MARKETPLACE MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (KASUS: BAPAK SAYID TAHUN 2021)

3997 - 4015

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17978

ANALISIS PERBEDAAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA YANG SAMA (STUDI KASUS: PUTUSAN PTUN PONTIANAK NOMOR 25/G/2020/PTUN.PTK DAN PUTUSAN PTTUN JAKARTA NOMOR 106/B/2021/PT.TUN.JKT)

4016 - 4038

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17979

PEMBERIAN UPAH SELAMA PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 90/PDT.SUS-PHI/2019/PN SBY)

4039 - 4058

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17980

TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ROKOK TANPA LABEL PERINGATAN KESEHATAN BERUPA GAMBAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 410/PID.SUS/2020/PN BTM)

4059 - 4083

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17981

FUNGSIONALISASI SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN DARI BAHAYA KOSMETIK TIDAK BERLABEL

4084 - 4107

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17982

HAK ATAS UPAH SELAMA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG NOMOR 26/PDT.SUS-PHI/2019/PN TPG)

4108 - 4127

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17983

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PENGGUNA APLIKASI AKULAKU BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

4128 - 4150

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17984

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PEKERJA ARTIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

4151 - 4170

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17985

HOMOSEKSUAL DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

4171 - 4194

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17986

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN KRITERIA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

4195 - 4213

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17989

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENJUALAN TABUNG OKSIGEN PALSU SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

4195 - 4213

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17990

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON – PENAL DALAM MENANGGULANGI PERBUATAN PIDANA PEMALSUAN SURAT BEBAS CORONA VIRUS DISEASE 2019

4237 - 4254

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17991

ANALISIS KEABSAHAN PEMEGANG SERTIPIKAT TANAH DENGAN ADANYA SENGKETA SERTIPIKAT GANDA (CONTOH KASUS: SERTIPIKAT GANDA DENGAN NOMOR PERKARA 321/PDT.G/2018/PN SMG)

4255 - 4275

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17992

HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING KEBONHARJO JAWA TENGAH

4276 - 4300

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18002

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SEPIHAK MASKAPAI LION AIR YANG MERUGIKAN PIHAK PENUMPANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN NOMOR 471 PK/PDT/2017).

4301 - 4324

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18003

ANALISIS PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 45A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 277/PID.SUS/2019/PT.DKI)

4325 - 4344

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18004

PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 123/Pid.B/2017/PN.MLG

4345 - 4367

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18005

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA BIRO PERJALANAN WISATA DI YOGYAKARTA YANG MENGALAMI KERUGIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

4368 - 4391

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18006

ANALISIS SWOT SERTIFIKAT ELEKTRONIK TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA

4392 - 4410

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18007

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KOMPETENSI RELATIF ATAS GUGATAN SEDERHANA (Studi Putusan Nomor 3/PDT.G.S/2021/PN. Rkb)

4411 - 4427

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18008

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GANTI KERUGIAN AKIBAT INVESTASI ILEGAL

4428 - 4449

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18011

PENYELESAIAN KEPEMILIKAN KEWARGANEGARAAN GANDA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SABU RAIJUA (Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021)

4471 - 4489

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18014

PENERAPAN SISTEM PEMBERATAN PIDANA RECIDIVE GUNA MEMBERANTAS NARKOTIKA

4490 - 4506

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18015

DAMPAK ATAS OVERKAPASITAS PADA LAPAS TANGERANG DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS II A TANGERANG)

4507 - 4529

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18016

PEMBELAAN TERPAKSA DALAM DELIK PENGANIYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA RINGAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN PN PADANG NO, 372/PID.B/2020/PN.PDG)

4530 - 4551

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18017

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT PELANGSING “RD PELANGSING” TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2020/Pn.Ktn)

4552 - 4575

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18018

LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA MENINGGALNYA ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PENETAPAN NOMOR: 3043/PDT.G/2018/PA.BADG.)

4576 - 4596

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18020

MUTASI KERJA DALAM SATU GRUP PERUSAHAAN. STUDI KASUS : (PUTUSAN PENGADILAN NEGRI NOMOR 144/PDT.SUS-PHI/2019/PN.PLG DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 1283K/PDT.SUS-PHI/2020)

4597 - 4614

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18021

KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PERKARA KONEKSITAS TERHADAP PENYERANGAN POLSEK CIRACAS (PUTUSAN DILMIL II 08 JAKARTA No. 232-K/PM. II-08/AD/XII/2020 – Tanggal 29 April 2021)

4615 - 4634

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18022

PERMOHONAN IZIN POLIGAMI ATAS DASAR KETIDAKPUASAN PELAYANAN KEBUTUHAN SEKSUAL DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Sda)

4635 - 4659

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18023

WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEBITUR ATAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 250/PDT.G/2020/PN.JKT.BRT)

4660 - 4681

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18024

PELAKSANAAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK KARENA KESALAHAN BERAT BERDASARKAN PUTUSAN MK NO. 012/PUU-I/2003

4682 - 4702

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18025

AKUMULASI KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI PAPUA PADA MASA KEPEMIMPINAN PRESIDEN B.J. HABIBIE S.D. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18026

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMODAL DALAM PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (Studi Perbandingan di Indonesia dan Amerika Serikat)

4725 - 4747

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18027

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA KESEHATAN MELALUI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

4748 - 4769

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18028

AKIBAT HUKUM TRANSAKSI PERJANJIAN SEWA MENYEWA ATAS DASAR KEPERCAYAAN KEPADA TEMAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PANGKALPINANG NO. 36/PDT.G/2020/PN.PGP)

4770 - 4787

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18029

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SURAKARTA

4788 - 4813

https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18030