IMUNITAS TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH INDONESIA DAN AMERIKA KETIKA PANDEMI COVID-19, SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENERAPAN DAN PENEGAKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Atmosudirojo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia, 1990.
Handoyo, B. Hestu Cipto. Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Universitas
Atma Jaya, 2009.
Harahap, Zaidin. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1997.
Mahfud M.D., Mohammad. et. al. Naskah Komprehensif Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang, Proses, dan Hasil
Pembahasan 1999-2002 Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan
Jilid 2. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
Richard Jatimulya Alam Wibowo & Tundjung Herning Sitabuana
Imunitas Terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia Dan Amerika
Ketika Pandemi Covid-19, Serta Implikasinya Terhadap Penerapan
Dan Penegakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
Nugraha, Safri. et. al., Hukum Administrasi Negara. Depok: Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2005.
Nugraha, Safri. Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan
yang Baik. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum
dan HAM RI, 2007.
Knowles, Dudley. Political Obligation: A Critical Introduction. Oxfordshire:
Routledge, 2010.
Koch, Charles H. Administrative Law and Practice. Eagan: West Book, 1985.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2005.
Pollock dan Maitland. The History of English Law Before the Time of Edward I.
Boston: Little, Brown & Company, 1895.
Sitabuana, Tunjung Herning. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Konstitusi
Press, 2020.
Thompson, C. Bradley. Novanglus Letter; or, A History of the Dispute with
America, from Its Origin, in 1754, to the Present Time. Indianapolis: Liberty
Fund, 2000.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Amerika Serikat, The Constitution of the United States.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Indonesia. Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang
Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai
Bencana Nasional.
Richard Jatimulya Alam Wibowo & Tundjung Herning Sitabuana
Imunitas Terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia Dan Amerika
Ketika Pandemi Covid-19, Serta Implikasinya Terhadap Penerapan
Dan Penegakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
C. Jurisprudence
Amerika Serikat. Butz v. Economou, 438 U.S. 478 (1978).
Amerika Serikat. Chisolm v. Georgia. 419 U.S. 479 (1793).
Amerika Serikat. Hans v. Louisiana. 134 U.S. 11 (1890).
Amerika Serikat. Mississippi v. Johnson, 71 U.S. 501 (1866).
Amerika Serikat. Nixon v. Fitzgerald, 457 U.S. 731 (1982).
Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 138/PUU-VII/2009.
Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 38/PUU-XVII/2020.
D. Artikel Jurnal Cetak
Chemerinsky, Erwin. “Against Sovereign Immunity.” Stanford Law Review,
Volume 53, Nomor 5 (Mei 2001): 1201-1224.
Epstein, Richard A. “Direct Democracy: Government of the People, by the People,
dan for the People.” Harvard Journal of Law and Public Policy, Volume 34,
Nomor 3 (Juni-September 2011): 819-826.
Keller, Scott A. “Qualified and Absolute Immunity at Common Law.” Stanford
Law Review, Volume 73, Nomor 1337 (Juni 2021): 1337-1400.
Hsb, Ali Marwan. “Kegentingan yang Memaksa Dalam Pembentukan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia, Volume
, Nomor 1 (Maret 2017): 109-122.
Massie, Finny Alfionita. “Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam
Sistem Ketatanegaraan.” Lex Administratum, Volume 1, Nomor 4 (SeptemberDesember 2018): 140-151.
Putra, Antoni “Dualisme Pengujian Undang-Undang.” Jurnal Legislasi Indonesia,
Volume 15, Nomor 2 (Juli 2018): 69-79.
Putrijanti, Aju. et. al., “Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik (Good Governance).” Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 2 (Juni
: 277-290.
Ridwan. “Memunculkan Karakter Hukum Progresif dari Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik Solusi Pencarian dan Penemuan Keadilan
Substantif.” Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 27, Nomor 1 (April 2009):
-80.
Richard Jatimulya Alam Wibowo & Tundjung Herning Sitabuana
Imunitas Terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia Dan Amerika
Ketika Pandemi Covid-19, Serta Implikasinya Terhadap Penerapan
Dan Penegakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
Salmon, Hendrik. “Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam
Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik.” Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor
(Oktober-Desember 2010): 16-26.
Selznick, Philip. “American Society and The Rule of Law.” Syracuse Journal of
International Law and Commerce, Volume 33, Nomor 1 (2005): 29-39.
Smith, Fred. “Local Sovereign Immunity.” Columbia Law Review, Volume 116,
Nomor 2 (Maret 2016): 409-488.
Wibowo, Richo Andi. “Embodiment Concept of Good Governance as Principles in
Public Procurement.” UNISIA, Volume 34, Nomor 76 (Januari 2012): 28-40.
E. Artikel Jurnal Online
Ansori, Lutfil. “Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan.” Jurnal Yuridis, Volume 2, Nomor 1 (Juni
:134-150. Diakses tanggal 18 Oktober 2021. doi: http://dx.doi .org/
35586/.v2i1.165.
Castrillon, Manuel Alfonso Garzon. “The Concept of Corporate Governance.”
Vision De Futuro, Volume 25, Nomor 2 (Juli-Desember 2021): 178-190. Diakses
pada 28 Oktober 2021. doi: https;//doi.org/10.3699
/j.visiondefuturo.2021.25.02.R.005.en.
Firdaus, Fahmi Ramadhan dan Anna Erliyana. “Perlindungan Kebijakan Diskresi
Dalam Penanganan COVID-19 menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.”
Pakuan Law Review, Volume 06, Nomor 02 (Juli-Desember 2020): 23-41. Diakses
tanggal 26 Oktober 2021. doi: https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2128.
Pomeranz, Emily F. dan Richard C. Stedman. “Measuring Good Governance:
Piloting an Instrument for Evaluating Good Governance Principles.” Journal of
Environmental Policy & Planning, Volume 22, Nomor 3 (April 2020): 428-440.
Diakses tanggal 28 Oktober 2021, doi:
https://doi.org/10.1080/1523908X.20201753181.
Silalahi, Devi Melissa. “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau dari Perluasan Asas-Asas
Umum Pemerintahan yang Baik Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.” Jurnal Komunikasi Hukum,
Richard Jatimulya Alam Wibowo & Tundjung Herning Sitabuana
Imunitas Terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia Dan Amerika
Ketika Pandemi Covid-19, Serta Implikasinya Terhadap Penerapan
Dan Penegakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
Volume 6, Nomor 1 (Februari 2020): 50-63. Diakses tanggal 27 Oktober 2021. doi:
http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v6 i1.23439
Simamora, Janpatar. “Multitafsir Pengertian “Ihwal Kegentingan yang Memaksa”
Dalam Penerbitan Perpu.” Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor 1 (Februari 2010):
-70. Diakses tanggal 26 Oktober 2021. doi: https://doi.org/10.22146/jmh.16208.
Maggalatung, A. Salman. “Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara
Kekuasaan Otoriter.” Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syari-i, Volume 2, Nomor
(Desember 2015): 209-220. Diakses tanggal 27 Oktober 2021. doi:
https;//doi.org//10.15408/sjsbs.v2i2.2379.
Nasir, Cholidin. “Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia.”
Jurnal Hukum Progresif, Volume 8, Nomor 1 (April 2020): 67-80. Di akses tanggal
Oktober 2021. doi: https:/doi.org/10.14710/hp816780.
Weintraub, Harold. “Development of Scope of Review in Judicial Review of
Administrative Action: Mandamus and Review of Discretion.” Fordham Law
Review, Volume 33, Nomor 3 (1965): 359-392.
F. Kutipan Koran/Majalah
Oktaviandra, Surya. “Analisis Aspek Legalitas, Proporsionalitas, dan
Konstitusionalitas Ketentuan Imunitas Pidana Bagi Pejabat Pemerintah Dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.” Majalah Hukum Nasional. 15 Desember
G. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah/Encyclopedia
Andonova, Liliana B. dan Yixian Sun. “Private Governance.” Oxford Bibliografies
in Political Science. Diakses tanggal 28 Oktober 2021. doi:
https://doi.org/10.1093/obo/97801 99756223-0216.
Junaedi, Dedi dan Faisal Salistia, “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap
Pertumbuhan ekonomi Negara-Negara Terdampak.” dipresentasikan dalam
Simposium Nasional Keuangan Negara 2020.
Mahmod, Nik Ahmad Kamal Nik. “Good Governance and the Rule of Law.”
dipresentasikan dalam The First International Conference on Law, Business and
Government 2013, Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
H. Website
Richard Jatimulya Alam Wibowo & Tundjung Herning Sitabuana
Imunitas Terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia Dan Amerika
Ketika Pandemi Covid-19, Serta Implikasinya Terhadap Penerapan
Dan Penegakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
Anonim, “About the Supreme Court,” https://www.uscourts.gov/about-federalcourts/educational-resources/about-educational-outreach/activityresource s/about,
diakses tanggal 28 Oktober 2021
Anonim. “UU No 2 Tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan
Terhadap Dampak Covid-19.” https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/be rita/uuno-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhad ap-dampakcovid-19/. Diakses tanggal 25 Oktober 2021
Anonim. “ArtII.S2.C3.2.4.1.1 Presidential Immunity to Criminal and Civil Suits:
Civil Cases.” https://constitution.congress.gov/browse/essay/artII-S2-C3-2-4-1-
/ALDE_00001153/. Diakses pada 26 Oktober 2021.
Anonim. “DPR: Hak Imunitas Lindungi Tugas dan Wewenang Sebagai Wakil
Rakyat.” https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14422. Diakses
tanggal 28 Oktober 2021.
Biden, Joe. “A Letter on the Continuation of the National Emergency Concerning
the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic.”
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statementsreleases/2021/02/
/aletteronthecontinuationofthenationalemergencyconcerningthecoronavirusdise
ase2019covid19pandemic/. Diakses tanggal 14 Oktober 2021.
Dowdell, Paul. “Immunity from Liability in the Age of COVID-19: A New Reality
for Trial Lawyer?” https://www.americanbar.org/groups/litiga
tion/committees/trial-practice/articles/2020/immunity-from-liability-covi d-19-
trial-lawyer/. Diakses tanggal 14 Oktober 2021.
Ghebreyesus, Tedros Adhanom. “WHO Director-General's opening remarks at the
media briefing on COVID-19-11 March 2020.” www.who.int /dg/spe
eches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the media -brief ing-oncovid-19---11-march-2020. Diakses tanggal 20 September 2021.
Hulu, Sabarudin. “Diskresi Untuk Solusi Penanggulangan Covid-19,”
https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-untuk-solusi-penanggu langancovid-19. Diakses tanggal 25 Oktober 2021.
Richard Jatimulya Alam Wibowo & Tundjung Herning Sitabuana
Imunitas Terhadap Pejabat Pemerintah Indonesia Dan Amerika
Ketika Pandemi Covid-19, Serta Implikasinya Terhadap Penerapan
Dan Penegakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
Saito, Yoshihiro. “Is Good Governance a Necessary Precursor to Peace.”
https://www.undp.org/ blog/good-governance-necessary-precursor-peace. diakses
tanggal 28 Oktober 2021.
Trump, Donald J. “Proclamation on Declaring a National Emergency Concerning
the Novel Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak.”
outbreak/. Diakses tanggal 14 Oktober 2021.
Wijaya, Gerald Aldian. “Mengulas Riwayat Pandemi Dunia.” http://bem.fk.ui.a
c.id/mengulasriwayatpandemidunia/. Diakses tanggal 13 Oktober 2021.
Wildan, Muhammad. “Pasal 27 Perpu Covid-19 Dipertanyakan MK,”
https://news.ddtc.co.id/pasal-27-perpu-covid-19-dipertanyakan-mk-2467
?page_y =533. Diakses tanggal 13 Oktober 2021.