PEMBUKTIAN UNSUR PATUT DIDUGA PADA DELIK PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 123/Pid.B/2017/PN.MLG

Main Article Content

Wahyu Jati Kuncoro
R Rahaditya

Abstract

Criminal Offense in Indonesia have been clearly regulated in Article 480 of the Criminal Code, where a person is declared as an intermediary if he has fulfilled the elements contained in Article 480 of the Criminal Code, The elements in this article are where he rents, buys, receives as a gift, accepts a pledge, accepts an exchange, or because he wants to earn a profit from selling, mortgaging, exchanging, hiding, storing, or carrying goods that he knows, where the elements contained in the article are: The emphasis is on the recipient or buyer of the goods who must be considered as supposed to know and reasonably suspect that the goods to be purchased or received are goods obtained through the proceeds of crime. The problem faced is how to prove the suspected element in the offense of arresting a motor vehicle in the Malang District Court Decision Number 123/Pid.B/2017/PN.Mlg. The research method used is normative juridical. The results of the study indicate that the elements contained in the article focus on the recipient or buyer of the goods who should be considered as supposed to know and reasonably suspect that the goods to be purchased or received are goods obtained through the proceeds of crime. Therefore, the public is required to always be vigilant and should be suspicious and be more careful in obtaining or buying an item, first check the item, that the item is of clear origin and is not obtained from the proceeds of a crime.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

A. Z. Abidin. Pelaksanaan Hukum Pidana. (Jakarta: Pradnya Pramiata, 1993).

Barda Nawawi Arief. Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana

Penal dan Non Penal. (Semarang: Pustaka Magister, 2010).

___________________. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan

Kejahatan dengan Pidana Penjara. (Semarang: Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, 1996).

Djoko Prakoso. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses

Pidana. (Yogyakarta: Liberty, 1988)

Harun M.Husen. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. (Jakarta:

Rineka Cipta, 1990)

Moelijatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1985).

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2010).

Ronny Hanitijo Soemitro. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri.

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Sholehudin. Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Doule Track

Sistem dan Implementasi-nya. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004)

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press, 1986).

Wahyu Kuncoro Jati & R. Rahaditya

Pembuktian Unsur Patut Diduga Pada Delik Penadahan

Kendaraan Bermotor Dalam Putusan Pengadilan

Negeri Malang Nomor 123/Pid.B/2017/Pn.Mlg

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 (empat)

________. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

________. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor

Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

________.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

________.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman

C. Jurnal

M. Kholil. Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan

Menyangkut Hak-Hak Konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Hukum Bisnis

Bonum Commune Volume I, Nomor 1, Agustus 2018

Lestiyana, Elly Sudarti. Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penadahan. Journal Of Criminal Law. Volume 1, Nomor 1,

Coby Mamahit. Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan

Upaya Penanggulangannya Di Indonesia. Jurnal Hukum Unsrat. Volume

Nomor 8. Januari2017

D. Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 123/ Pid.B/

/PN.Mlg