HAK ATAS UPAH SELAMA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG NOMOR 26/PDT.SUS-PHI/2019/PN TPG)

Main Article Content

Diana Deborah
Gunardi Lie

Abstract

Termination of employment is one of the problems that often occurs in the working relationship between workers/employees and employers. The termination of an employment relationship is a very complex problem due to the worker/employees losing their livelihood. One aspect of the cause of the termination of the employment relationship is because the worker made a serious mistake and if the termination of employment is inevitable, they must follow Indonesian Labour Law Act 13 of 2003. The employers often take unilateral actions, by giving the warning letter and the consequences of termination of employment without asking for clarification from the workers who are involved. So in the event of termination of employment, many workers don’t get the rights according to the law. This research is normative with library research data collection techniques. Like a scale that is used as a symbol of justice, the judges must also weigh in order to fulfill the workers property rights, so that in this case the workers rights can be fulfilled.

Article Details

Section
Articles

References

BUKU

Ashyadie, Zaeni, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan

Kerja,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007)

Asikin, Zainal. Agusfian Wahab, Lalu Husni, Zaeni Asyhadie, Dasar-Dasar

Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

C.T.S, Kansil. et al,, Modul Hukum Perdata, (1995).

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi

Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Djumialdji, F.X., Perjanjian Kerja, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Herimanto dan Winarno, Ilmu Sosial&Budaya Dasar, (Jakarta Timur: PT Bumi

Aksara, 2012)

Husni, Lalu. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Edisi revisi,

cetakan ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Marbun, Rocky, Jangan Mau di-PHK Begitu Saja, Cetakan ke-1

(Jakarta:Visimedia, 2010).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana,

.

Nazir, M. Metode Penelitian. Cetakan ke-5, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Nurachmad, Much, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon,

dan Dana Pensiun, Cetakan ke-1, (Jakarta:Visimedia, 2009).

Simanjuntak, D. Danny H., PHK dan Pesangon Karyawan, Cetakan ke-1,

(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007).

Simorangkir, Sumantap M. Hukum acara Perselisihan Hubungan Industrial,

(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 2013).

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum, Edisi 1, Cetakan ke-8, (Jakarta: Sinar

Grafika, 2006).

Soetiksno, Hukum Perburuhan, (Jakarta: 1979).

Sutedi, Adrian. Hukum Perburuhan. (Jakarta: PT Sinar Grafik, 2009).

Uwiyono, Aloysius. Asas-asas Hukum Perburuhan. Edisi 1. Cetakan ke-2.

(Jakarta: Rajawali Per, 2014).

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Indonesia, Peraturan Perundang-Undangan Upah Dan Pesangon.

JURNAL

Ferryansah Cahyo Subagyo, Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga

Kerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Dalam

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan