IMPLEMENTASI STRATEGI PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DALAM WILAYAH JAWA-BALI

Ruth Elizabeth Marlamb Putri

Abstract


The Pandemic Coronavirus Disease (Covid-19) entered Indonesia on March 2, 2020 when the first positive case was confirmed against an Indonesian citizen. The impact arising from the Covid-19 pandemic on the life of the nation and state in Indonesia is very large, affecting various sectors, namely health, economy, law, religion, culture, and so on. This has prompted the Government of Indonesia to make various efforts to overcome this Pandemic, including the making of laws and regulations related to Covid-19, Large-Scale Social Restrictions (PSBB) carried out by the Central Government and Regional Governments in monitoring the spread of Covid-19 in Indonesia and policies issued by the government as a government approach to the community through the Provision of Social Assistance Funds and so on. All of this is done with the hope that the Covid-19 pandemic problem can be resolved soon. However, along with the implementation process, it is undeniable that a number of problems also arise. The changes that occur to the legal system in Indonesia force people to adapt to a new habit which is certainly difficult to do, especially for people whose economy can be categorized as poor.

Keywords


Pandemic, Covid-19, PSBB, Impact

Full Text:

PDF

References


A. Jurnal

Levina, Yelvi., et. al. “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis,

Manifestasi Klinis dan Pilihan Terapi”. Jurnal Kedokteran dan Kesehatan.

Volume 17, Nomor 1 (Januari 2021)

Muchtar, Henni. “PARADIGMA HUKUM RESPONSIF”. Volume 11, Nomor

(2012): 165.

Mufida, Saleha dan Surryanto Djoko Waluyo. “Strategi pemerintah Indonesia

dalam menangani wabah covid-19 dari perspektif ekonomi”.

Volume 1, Nomor 2. Jurnal Politik Indonesia dan Global. doi:

24853/independen.1.2.121-130. Diakses tanggal 10 November 2021.

Sulistyorini, Isti dan Siti Zulaekhah. “Economic Analysis of Law pada Perubahan

Kebijakan Kontrak Karya Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus

(IUPK): Studi Kasus PT. Freeport Indonesia”. Volume 17, Nomor 2

(2017).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 Tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 Tentang

Perpanjangan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan

Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease 2019 di

Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang

Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021

Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis

Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Coronavirus Disease

di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran

Coronavirus Disease 2019.

Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus

Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Indonesia. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3

Coronavirus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Indonesia. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4826/2021 -

Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat dalam Masa Pandemic

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Indonesia. Surat Edaran Nomor: HK.02.02/I/2845/2021 Tentang Batas Tarif

Tertinggi Pemeriksaan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction

(RT-PCR).

C. Website

Besar. “Utilitarianisme dan tujuan perkembangan hukum multimedia di

Indonesia”. https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianismedan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/. Diakses

tanggal 12 November 2021.




DOI: http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17480

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Hukum Adigama is indexed by:

   

 

-----

Alamat:

Fakultas Hukum - Universitas Tarumanagara

Ruang Jurnal, Gedung M, Lantai 2, Kampus 1

Jl. S. Parman No. 1, Jakarta Barat - 11440

[T] (+6221) 5671748, 5604477

[E] era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id

----- 

E-ISSN 2655-7347

P-ISSN 2747-0873

-----

Web Analytics Jurnal Hukum Adigama Stats

Flag Counter