ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/G/2020/PTUN.SMG)
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi
Teori Hukum. Cetakan Ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
Gunakaya, A. Widiada. Hukum Hak Asasi Manusia. Edisi I. Yogyakarta: ANDI,
Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan.
Bandung: Alumni, 2002.
Mamik. Metodologi Kualitatif. Cetakan Pertama. Sidoarjo: Zifatama Publisher,
Marbun, S. F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di
Indonesia. Yogyakarta: FH UI Press, 2011.
ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
Sudi, Moch. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar
Bandung: CV. Rasi Terbit, 2016.
Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. Aspek-aspek Perkembangan
Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta: UII Press, 2005.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).
Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).
Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 107).
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).
Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh
Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1586.
Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 654).
C. Putusan Pengadilan
Indonesia, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor
/G/2020/PTUN.Smg.
Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
/B/2021/PT.TUN.Sby.
D. Jurnal
Marvin, Renius Albert Marvin dan Anna Erliyana. “Polemik Jangka Waktu
Pengajuan Gugatan.” Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 49, Nomor
(Desember 2019): 944. Diakses tanggal 8 Desember 2021. doi:
http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350
Warjiyati, Sri. “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.”
Justicia Islamica. Volume 15, Nomor 1 (Juni 2018): 124. Diakses tanggal
Desember 2021. doi: 10.21154/justicia.v15i1.1391
E. Website
Indonesia, CNN. “Baihaqi, Penyandang Difabel Netra Menggugat Seleksi
CPNS.” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-
/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns.
Diakses tanggal 8 Desember 2021