PENERAPAN KETENTUAN PELAKU UTAMA DALAM KRITERIA JUSTICE COLLABORATOR PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 93/PID.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST

Main Article Content

Amelia Elisabeth Putri Kusuma
Ade Adhari

Abstract

The purpose of this research is to analyze and understand the application of main suspect of justice collaborator criteria in Indonesia. This research is a normative law research, namely a law research conducted by examining legal books, legal journals and other library materials as well as the secondary data related to justice collaborator. The result of this research is the legal certainty regarding the main suspect of the justice collaborator criteria that has not been fulfilled by the Indonesian Law, so it has the potential to harm the law enforcement process. This is due to lack of understanding of the main suspect of justice collaborator among the law enforcers. Therefore, the intervention of the authorities to improve the current legal system is required in order to achieve the legal objectives. Specifically justice, expediency, and legal certainty especially regarding the justice collaborator. The Government needs to accommodate this policy in a clear, vivid and complete rules. Starting from the criteria and the condition, implementation of procedures, the reward and the protection for the justice collaborator himself.

Article Details

Section
Articles

References

. Buku

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.

Institute For Criminal Justice Reform, “Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang

Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum

Sepakat Soal Status Pelaku Yang Bekerjasama”, https://icjr.or.id , 13 Juni

Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan

dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Iskandar, Mia Amiati. Perluasan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut

UNCATOC 2000 dan UNCAC 2003. Jakarta: GP Press Group, 2013.

Hamzah, Andi dan A.Z. Abidin Farid. Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik

(Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier.

Jakarta: PT. Raja Gafindo Persada, 2008.

Ariman, H.M. Rasyid dan Fahmi Raghib. Hukum Pidana Indonesia. Malang: Setara

Press, 2015.

Pawennei, Mulyani dan Rahmanuddin Tomaili, Hukum Pidana. Jakarta: Mitra Wacana

Media, 2015.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya

Atma Pustaka, 2014.

Otto, Jan Michele. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir.

Bandung: PT Revika Aditama, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

________. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa Anti Korupsi.

_______. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi

Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

(Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

C. Artikel Jurnal Online

Satriya, Hariman Satriya. “Menakar Perlindungan Justice Collaborator, Quo Vadis

Justice Collaborator.” Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2 Tahun 2016.

Diakses tanggal 10 Oktober 2021.

D. Website

Institute For Criminal Justice Reform. “Problem Penetapan Bagi Pelaku Yang

Bekerjasama Masih Terjadi di Pengadilan, Hakim dan Jaksa Masih Belum

Sepakat Soal Status Pelaku Y