KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PERADILAN MILITER DALAM MENGADILI PERKARA KONEKSITAS TERHADAP PENYERANGAN POLSEK CIRACAS (PUTUSAN DILMIL II 08 JAKARTA No. 232-K/PM. II-08/AD/XII/2020 – Tanggal 29 April 2021)

Main Article Content

M Rizky Aulia Hakim
R Rahaditya

Abstract

Article 89 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP), criminal acts committed jointly by those belonging to the General Courts and Military Courts. To find out the legal provisions, to find out the mechanism for implementing the application of Civil and Military Justice, and to find out what obstacles arise in the implementation of Legal Certainty on the Authority of the Military Courts in Triing Connectivity Cases Against the Ciracas Police Sector Attack. Method or methodology is defined as the logic of scientific research, study of procedures and techniques. Research is essentially a series of scientific activities and therefore uses scientific methods to explore and solve problems, or to find a truth from existing facts. Crime is an eternal problem in human life, because crime develops in line with the development of human civilization. This also means that crime is a human problem from time to time. Crime is a phenomenon and social reality that causes bad feelings for the life of every human being. Evil often comes we cannot avoid, so we must be able to face the evil (Like it or Not). The incidence of crime has disturbed the community. A lot of money and energy has been spent to tackle the problem of crime, but the results have not been satisfactory. In fact, there is a tendency for the numbers to increase in some areas, both in terms of quality and quantity.

Article Details

Section
Articles

References

A. . Buku

Ali. Achmad, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filoofis dan Sosiologis).

(Jakarta: Gunung Agung. 1978).

Admosudiro, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Ghalia Indonesia.

.

Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada. 2006).

Atamasasmita, Romli. Sistem Peradilan Pidana (Chriminal Justice System)

Perspektif Eksistensilisme dan Abolisionalisme. (Jakarta: Bina Cipta. 1996).

F.A.M, Stroink, dan Thalib, Abdul, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan

Aplikasinya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. (Bandung:

Citra Aditya Bakti. 2006).

Farid, Zainal Abidin. Hukum Pidana satu. (Jakarta: Sinar Grafika. 2007).

Indroharto, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara. (Jakarta: Pustaka

Sinar Harapan. 2002).

Konjinenbelt. Wilem, Administratief Recht Vugas Granvege, Di Kutip Dari

Ridwan HR, Hukum Administasi Negara, Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali

Prees. 2010).

Hadjon, Philipus M. Dalam Mata Kuliah Sistem Perlindungan Hukum Bagi

Rakyat, Pada program Magister Hukum Pascasarjana. (Surabaya:

Universitas Airlangga. 1997).

Hadjon, Philipus M. Tentang Wewenang, Makalah Pada Penataran Hukum

Administrasi. (Surabaya: Universitas Airlangga. 1998).

Hadjon, Philipus M. Tentang Wewenang, Yuridika, Volume No.5 & 6 Tahun

XXI, September-Desember. (Surabaya: Universitas Arlangga. 1997).

Hamzah. Andi, Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Rineka Cipta. 1991).

Manulang. Fernando M, Hukum Dalam Kepastian. (Bandung: Prakarsa. 2007).

Marlina. Hukum Penitensier. (Bandung: Refika Aditama. 2011).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Edisi Revisi.Catatan Ke-8.

(Jakarta: Kencana Predana Media Group. 2013).

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Kencana. 2008).

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi. (Jakarta: Rinekaa. 1993).

Moertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. (Yogyakarta:

Liberty. 2007).

Nazir, M. Metode Penelitian, Cetakan Ke-5. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003)

Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada

Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Tolerans. (Depok:

Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 1993).

St Kansil. Christine, Engelien R, Palendeng dan Gosieb N Mamahit (Jakarta:

Kamus istilah Hukum. 2009).

Sofyan. Andi, dan Abd, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. (Jakarta:

Prenada Media Group. 2014).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas

Indonesia. 1986).

Syahrani, Rinduan. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya

Bakti. 1999).

Huda. Chairul, Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap

Teori Pemisahan Tindak pidana Pemisahan Tindak Pidana dan

Pertanggungjawaban Pidana. (Jakarta: Kencana Prenada. 2006).

Rato. Dominikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum.

(Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010)

B. Jurnal

Ghofar, Abdul. “Eksistensi Kepentingan Hukum yang Dilanggar Pada

Pemeriksaan Perkara Secara Koneksitas Dalam Sistem Peradilan Pidana di

Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3 No.12 Agustus 2016.

Jurio, Faldi Ahmad. “Eksistensi Peradilan Koneksitas Di Indonesia”. Jurnal

Ilmu Hukum. Vol.3 No.1 Maret 2019.

Mawarni, Yusnita. “Penetapan Tersangka pada Peradilan Koneksitas”. Jurnal

Poenale. Vol.5 No.2 Juli 2018.

Novalia, Pertiwi. “Analisis Yuridis Proses Penuntutan Perkara Koneksitas

Dalam Perspektif Hukum Positif”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.25 No.8

November 2019.

Syamsuddin, Arwin. “Kajian Tentang Anggota Militer yang Melakukan Tindak

Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP”. Jurnal Lex Crimen.

Vol.6 No.6 Agustus 2017.

C. Internet

https://www.voaindonesia.com/a/kasua-penyerangan-polsek-setara-usulkanperadilan-koneksitas-untuk-anggota-tni-/5566505.html ( diakses pada 01

November 2021, pukul 6:10 PM )

Kompas.co “Begini kronologi Amuk Masa Berbuntut Pembakaran Polsek

Ciracas” https://metro.tempo.co/read/1154577/begini-kronologi-amukmassa-berbuntut-pembakaran-polsek-ciracas/full&view=ok ( diakses pada

November 2021, pukul 12:04 AM )

KompasTV “Kebohongan Prada M-I jadi Pemicu Perusakan Polsek Ciracas”

https://www.kompas.tv/article/104910/kebohongan-prada-m-i-jadipemicu-perusakan-polsek-ciracas. ( diakses pada 28 September 2021, pukul

:50 AM )