ANALISIS PENERAPAN PASAL 14 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA DAN PASAL 45A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 277/PID.SUS/2019/PT.DKI)

Main Article Content

Sonia Christy Sipayung
R Rahaditya

Abstract

Social media can provide positive benefits, but on the other hand it also provides opportunities to be used as a medium for committing criminal acts such as spreading false news. Fake news (hoax) is information that is covered up as if the news is fact. This study aims to find out how the urgency of the implementation of Article 14 clause (1) of Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations and Article 45A clause (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions is associated with cases of spreading false news. on social media in the case of the Court's decision Number 277/PID.SUS/2019/PT.DKI. The method used is normative legal research. From the analysis of this writing, it is known that there are differences in the elements of the two articles. These elements must be met in the evidence at trial accompanied by the evidence provided for in Article 184 clause (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, which consists of witness statements, expert witness statements, letters, instructions, and the defendant's statement.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta:

PT. Gramedia Pustaka, 2008)

Marpaung, Lcden. Asas,Teori-Praktik Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar

Grafika, 2008)

Nugroho, Catur. Cyber Society: Teknologi, Media Baru, dan Disrupsi

Informasi. (Jakarta: Kencana, 2020)

Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. (Jakarta: Rajawali, 1992)

Sastrawijaya, Sofian. Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan

Alssan Peniadaan Pidana). (Bandung: Armico, 1996)

Octarina, Ninda Fatmawati, Pidana Pemberitaan Media Sosial. (Malang:

Setara Press, 2018)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

(UUD NRI 1945)

________. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946

Tentang Peraturan Hukum Pidana.

________. Undang-Undag Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (UU ITE)

________. Undang-Undng Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik

________. Undang-Undag Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

C. Putusan

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.

Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

/PID.Sus/2019/PT.DKI

Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

/PID.Sus/2019/PN.JKT.SEL.

Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor

/PID.Suss/2019/PT.DKI.

Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1291 K/Pid.SUS/2020.

D. Artikel Jurnal

Achmadudin Rajab. “Urgensi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagai Solusi Guna

Membangun Etika Bagi Pengguna Media”, Jurnal Legislasi

Indonesia, (14(4), Tahun 2018)

Henri Septanto, Pengaruh hoax dan Ujaran Kebencian Sebuah Cybercrime

Dengan Teknologi Sederhana di Kchidupan Sosial Masyarakat”,

Jurnal Kalbiscentia, (Volume V Nomor 2, 2018