ANALISIS PENERAPAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PEREKRUTAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI PUTUSAN NOMOR 85/G/2020/PTUN.SMG)

Main Article Content

Felishella Earlene
Tatang Ruchimat

Abstract

Everyone who feel their interests are harmed due to the issuance of a State Administrative Decree has the right to file a lawsuit into authorized State Administrative Court. In the filling of a lawsuit, there are expiration provisions that are regulated in the applicable regulations. If the lawsuit is filed beyond the expiration date, then the lawsuit cannot be accepted, on the other side there is interests of a person that have been harmed. How is the legal protection for the loss of rights to obtain employment for person with disabilities in the civil servant recruitment system due to the implementation of expiration in filling lawsuit? In this research, the Author uses normative research method. The result of this research is the implementation of expiration provisions in filling a lawsuit provides legal certainty, but on the other side provides limitations for them who feel that their interests have been harmed so the justice cannot be reached. Judge in examining and passing verdicts should be based on the applicable regulations by balancing between legal certainty and justice for the seeker of justice. Therefore, the legal protection that can be provided to the rights of person with disabilities who are lost because the lawsuit filed has expired is to ensured that person with disabilities can participate in selection in the following year without discriminatory treatment. It is better if everyone who files a lawsuit on State Administration pays more attention towards the expired provisions so that similar problems do not occur.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi

Teori Hukum. Cetakan Ke-2. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Gunakaya, A. Widiada. Hukum Hak Asasi Manusia. Edisi I. Yogyakarta: ANDI,

Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan.

Bandung: Alumni, 2002.

Mamik. Metodologi Kualitatif. Cetakan Pertama. Sidoarjo: Zifatama Publisher,

Marbun, S. F. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di

Indonesia. Yogyakarta: FH UI Press, 2011.

ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif

dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sudi, Moch. Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar

Bandung: CV. Rasi Terbit, 2016.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. Aspek-aspek Perkembangan

Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta: UII Press, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor

, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan

Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi

Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 107).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh

Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 1586.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan

Pegawai Negeri Sipil, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 654).

C. Putusan Pengadilan

Indonesia, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor

/G/2020/PTUN.Smg.

Indonesia, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

/B/2021/PT.TUN.Sby.

D. Jurnal

Marvin, Renius Albert Marvin dan Anna Erliyana. “Polemik Jangka Waktu

Pengajuan Gugatan.” Jurnal Hukum & Pembangunan. Volume 49, Nomor

(Desember 2019): 944. Diakses tanggal 8 Desember 2021. doi:

http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2350

Warjiyati, Sri. “Instrumen Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.”

Justicia Islamica. Volume 15, Nomor 1 (Juni 2018): 124. Diakses tanggal

Desember 2021. doi: 10.21154/justicia.v15i1.1391

E. Website

Indonesia, CNN. “Baihaqi, Penyandang Difabel Netra Menggugat Seleksi

CPNS.” https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210114083712-20-

/baihaqi-penyandang-difabel-netra-menggugat-seleksi-cpns.

Diakses tanggal 8 Desember 2021