PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA OBAT PELANGSING “RD PELANGSING” TANPA IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2020/Pn.Ktn)

Main Article Content

Sabrina Sana’a Husna
Jeane Neltje Saly

Abstract

Southeast Aceh Regency is famous for many cases of selling Slimming Drugs without a distribution permit and prohibited from being circulated by BPOM. One of them is RD Slimming Drugs. RD Slimming drug is famous for losing weight fast, 1 bottle contains 30 capsules. People who are interested in slimming drugs are very much able to lose weight quickly without having to be tired, difficult and tired. The RD Slimming drug is proven to contain sibutramine, where the sibutramine content in the slimming drug is considered dangerous and has side effects. Where should slimming drugs only contain herbal ingredients that are harmless and safe for consumption. The problem in this study is that business actors do not include information about the composition of the slimming drug content, side effects of the drug in the packaging label and description of the drug. RD Slimming drugs are also not registered with BPOM but are still traded by business actors against the provisions of the Act. The purpose of this study was to determine the form of legal protection for consumers who use RD Slimming drugs without a distribution permit in Aceh. This research uses a descriptive normative juridical method. The data sources used are primary, secondary, and tertiary data. The results of this study indicate that business actors know that the RD Slimming Drug does not have a distribution permit but is still circulated and does not include the composition and side effects on the packaging label. In conclusion, consumers are harmed by business actors who deliberately trade and sell RD Slimming Drugs without a Marketing Permit so that it has a bad impact on consumer health.

Article Details

Section
Articles

References

A. . Buku

Barasi,Mary E. At A Glance. Terjemahan Oleh Hermin Halim, Ilmu Gizi,

(Jakarta: Erlangga, 2007.)

Budiargo,Dian. Berkomunikasi Ala Net Generation. (Jakarta: PT Elex

Media Komputindo, 2015.)

Friedrich,Carl Joachim. Filsafat Hukum Perspektif Historis. (Bandung:

Nuansa dan Nusamedia, 2004.)

Hajar Widagdo,Haidi. “Kekerasan dalam Dunia Digital (Tinjauan Islam

Terhadap Perubahan Gaya Radikal di Era Digital)”. Jurnal Fikri. Vol. 2. Nomor 2.

Desember 2017. Hal. 437.

Ibrahim, Idi Subandi dan Hanif Suranto. Wanita dan Media : Konstruksi

Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru. (Bandung : PT Rosdakarya,

)

Kansil,C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 1989.)

Miru,Ahmadi dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen.

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.)

Nasution,A.Z. Konsumen dan Hukum {Tinjauan Sosial, Ekonomi dan

Hukum Pada perlindungan Konsumen Indonesia}. (Jakarta: Pustaka Sinar harapan,

)

Rahardjo,Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.)

Sasongko,Wahyu. Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan

Konsumen. (Bandar Lampung: Unila, 2007.)

Santrock JW,Adolescence. Perkembangan Remaja. (New York: McGrawHill Education, 2014.) 15th Edition.

Santrock JW,Adolescence. Perkembangan Remaja. Cetakan ke-6. (Jakarta:

Erlangga, 2003.)

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. (Jakarta: PT

Grasindo, 2006.)

Sidabalok,Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. (Bandung:

Citra Aditya Bakti, 2006.)

Subandi Ibrahim,Idi. dan Hanif Suranto. Wanita dan Media: Konstruksi

Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru. (Bandung: PT Rosdakarya,

)

TF,Cash. Cognitive-Behavioral Perspectives on Body Image.

(Encyclopedia of Body Image and Human Appearance, 2012.)

Van Apeldoorn,L. J. “Pengantar Ilmu Hukum”. Cetakan ke - 26. (Jakarta:

Pradnya Paramita, 1996.)

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41

Tahun Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014

Tentang Pedoman.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang

Keamanan Pangan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawas Obat dan Makanan Indonesia.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

tentang Kesehatan.

C. Artikel Jurnal Online

Hura, Dian Lestari. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap

Makanan Olahan Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah”. Jurnal

Diponegoro Law. Vol. 5. No. 4. (2016). Diakses tanggal 15 Juni 2021.

Lia Muliasari,Luh Gede. “Perdagangan Produk Pelangsing Tanpa Izin Edar

Secara Online Dalam Dimensi Hukum Perlindungan Konsumen”. Jurnal Kertha

Semaya. Vol. 8 No. 6 (Tahun 2020). Diakses tanggal 5 Maret 2021.

Nurhayati,Irna. “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan

Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan

Perlindungan Konsumen”. Mimbar Hukum. Volume 21. Nomor 2. (Juni 2009).

Diakses tanggal 5 Maret 2021.

D. Kutipan Makalah/Paper/Orasi Ilmiah

Al Hasymi Daulay,Muhammad Ridho. “Tinjauan Yuridis Perlindungan

Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi kasus: BPOM

Medan)”. Skripsi, Medan, Fakultas Hukum Universitas Area Medan, 29 Oktober

Ayu Chandra Kirana Putri,Anak Agung. “Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen Obat Pelangsing Berbahan Berbahaya Di Kota Yogyakarta”. Skripsi,

Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 13 November 2020.

Kurnianingsih, Yulianti. “Hubungan Faktor Individu dan Lingkungan

Terhadap Diet Penurunan Berat Badan Pada Remaja Putri di 4 SMA Terpilih di

Depok Tahun 2009”. Skripsi, Jakarta, Universitas Indonesia, 2019.

Pipera Sakti,Paulina Catur. “Kajian Motivasi Dan Pengetahuan Untuk

Menggunakan Produk Pelangsing Tubuh Pada Mahasiswa Kampus III Universitas

Sanata Dharma Yogyakarta”. Skripsi, Yogyakarta, Fakultas farmasi Universitas

Sanata Dharma, 25 Januari 2018.

E. Kutipan Majalah/Koran

Anonim. “Awas Zat Kimia Berbahaya dalam Obat Pelangsing”. National

Geographic. 27 Februari 2021.

Chandra,Asep. “Obat Diet Mengandung Sibutramin Dilarang”. Kompas. 27

Februari 2021.

Dedi Iskandar,Teuku. “BBPOM memproses hukum pemilik herbal RD Pelangsing

di Aceh”. Antaranews. 14 april 2021.

Dwinanda,Reiny. “Jamu Pelangsing Ilegal di Aceh Beromzet Rp 50 Juta/Pekan”.

Republika. 5 Juli 2021.

Fatur. “BBPOM Aceh Terus Awasi Peredaran Obat Di Aceh”. Dialeksis. 5 Juli

Kusumawardhani,Dina. “Efek Samping SIbutramine, Obat Penurun Berat Badan”.

Klikdokter. 14 april 2021.

Ryan. “BPOM Dalami Soal Dugaan Obat Pelangsing Ilegal di Aceh”. Akurat. 27

Februari 2021.

F. Website

Anonim. “Fungsi Utama BPOM”. https://www.pom.go.id/. 10 Agustus 2021.

Anonim. “Laporan Tahunan 2019”. https:// pom.go.id/. 5 Juli 2021.

Anonim. “Sibutramine: Manfaat – Dosis dan Efek Samping”

https://idnmedis.com/sibutramine. 10 Agustus 2021.

Anonim. “Sistem Pengawasan Obat dan Makanan” https://www.pom.go.id/. 10

Agustus 2021.

G. Putusan

Putusan Nomor: 142/Pid.Sus/2020/PN Ktn