TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1443/PID.B/2018/PN.TNG)

Main Article Content

Eka Aprilia
R. Rahaditya

Abstract

Counterfeiting can be classified as a crime of fraud. Criminal acts in the form of falsification of the provisions are contained in Article 263 to Article 265 of the Criminal Code. The problem faced is how the notary's responsibility for unlawful acts is to falsify the power of attorney to sell in the deed of sale (Case Study of Tangerang District Court Decision Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng.). The research method used is a normative juridical legal research method. The results of the study indicate that the responsibility of the notary for unlawful acts is to falsify the power of attorney to sell in the deed of sale and purchase related to the Tangerang District Court Decision Number 1443/Pid.B/2018/PN.Tng. is the proof of the actions committed by Notary Dr. Bambang Sudirmanto, SH, MKn intentionally with full awareness in planning fraudulent acts that cause losses, the notary can be subject to administrative sanctions as stipulated in Article 85 of the UUJN regarding violations of Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN. Sanctions that can be imposed are verbal warnings, written warnings, temporary dismissals, respectful and dishonorable dismissals. Can also be subject to criminal sanctions. In order to protect the interests of the notary parties, they must act in accordance with the laws and regulations for the position of a notary and uphold the notary code of ethics.

Article Details

Section
Articles

References

A.. Buku

Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. (Bandung :Refika

Aditama, 2013).

Chazawi, Adami dan Ardi Fedian. Tindak Pidana Pemalsuan (Tindak

Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap

Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan

Berita yang Disampaikan). (Jakarta: Raja Grafindo Persada,

.

Kansil, CST dan Christine ST Kansil. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum.

Cet. 3. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan ke-8.

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.

(Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).

Notodisoerjo. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). (Jakarta :

Rajawali Pers. 1982).

Santoso, Urip. Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi,

Wewenang, dan Sifat Akta). (Jakarta: Prenadamedia Group,

.

Eka Aprilia & R. Rahaditya

TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN

MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT

KUASA MENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI (STUDI

KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

TANGERANG NOMOR 1443/PID.B/2018/PN.TNG)

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor:

Politea, 1976), hal. 195

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

(Burgerlijk Wetboek), Edisi Revisi. (Jakarta: Pradnya Paramita,

.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng.

C. Karya Ilmiah

Mamminanga, Andi. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris

Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan

Undang-Undang Jabatan Notaris. (Tesis yang ditulis pada

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008).