TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT KUASA MENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 1443/PID.B/2018/PN.TNG)
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A.. Buku
Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. (Bandung :Refika
Aditama, 2013).
Chazawi, Adami dan Ardi Fedian. Tindak Pidana Pemalsuan (Tindak
Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap
Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan
Berita yang Disampaikan). (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
.
Kansil, CST dan Christine ST Kansil. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum.
Cet. 3. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan ke-8.
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.
(Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993).
Notodisoerjo. Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan). (Jakarta :
Rajawali Pers. 1982).
Santoso, Urip. Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi,
Wewenang, dan Sifat Akta). (Jakarta: Prenadamedia Group,
.
Eka Aprilia & R. Rahaditya
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT
KUASA MENJUAL DALAM AKTA JUAL BELI (STUDI
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TANGERANG NOMOR 1443/PID.B/2018/PN.TNG)
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
Soesilo, R. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor:
Politea, 1976), hal. 195
Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Burgerlijk Wetboek), Edisi Revisi. (Jakarta: Pradnya Paramita,
.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1443/Pid.B/2018/PN.Tng.
C. Karya Ilmiah
Mamminanga, Andi. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris
Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan
Undang-Undang Jabatan Notaris. (Tesis yang ditulis pada
Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008).