STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA DI INDONESIA

Main Article Content

Femmie Cynthia

Abstract

Citizenship status is a right for everyone, it is stated in Article 28D Paragraph 4 of the 1945 Constitution which states that "everyone has the right to citizenship status." In Indonesia, the terms dual citizenship status (bipatride) and stateless status (apatride) are not known. However, there are exceptions regarding dual citizenship status, in Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship it is regulated regarding limited dual citizenship status. The purpose of this paper is to find out how the regulation regarding dual citizenship status applies in Indonesia and the procedure for selecting citizenship status for children with dual citizenship in Indonesia. The research method used in this paper is a legal research method with data collection techniques through literature. The legal materials used are primary legal materials such as statutes, and secondary legal materials, namely books, doctrines and legal journals. Dual citizenship status is limited to children before the age of 18 and unmarried. After that, the child must choose one of the citizenships between Indonesian citizens or foreign citizens. The procedure for selecting Indonesian citizenship status is given no later than 3 years after turning 18 years old or already married by submitting an application along with the required documents.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Sitabuana, Tundjung Herning. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta:

Konstitusi Press (Konpress), 2020.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2005.

B. Artikel Jurnal

Charity, May Lim. “Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora

Indonesia”. Jurnal Konstitusi. Volume 13, Nomor 4 (Desember 2016):

-827.

Ekatjahjana, Widodo. “Masalah Kewarganegaraan dan Tidak

Berkewarganegaraan”. Jurnal Inovatif. Volume 2, Nomor 3 (2010):

-111.

Fauzi, Rahmat. “Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status

Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”.

Soumatera Law Review. Volume 1, Nomor 1 Tahun (2018): 153-175.

Gayo, Ahyar Ari. “Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui

Batas Usia 21 Tahun: Studi Kasus Provinsi Bali”. Jurnal Penelitian

Hukum De Jure. Volume, 19 Nomor 3 (September 2019): 269-284.

Hidayati, Nur. “Kewarganegaraan Ganda di Indonesia dalam Perspektif Negara

Hukum”. Jurnal Pengembangan Humaniora Ragam. Volume 16,

Nomor 1 (April 2016): 27-38.

Lazuardi, Glery. “Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Republik Indonesia”. SIGn Jurnal Hukum. Volume 2, Nomor 1

(September 2020): 043-054.

Muliadi. “Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut UndangUndang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan”. Res Nullius

Law Journal, Volume 1, Nomor 1 (Januari 2019): 68-84.

Rokilah. “Implikasi Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia”.

Jurnal AJUDIKASI. Volume 1, Nomor 2 (Desember 2017): 53-62.

Suryatni, Luh. “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak

Perempuan dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara

Indonesia dan Warga Negara Asing)”. Jurnal Ilmiah Hukum

Dirgantara. Volume 10, Nomor 2 (Maret 2020): 35-49.

Wulansari, Eka Martiana. “Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak terbatas

(Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia”.

Jurnal RechtsVinding. (2015): 1-6.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun

tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Anak Berkewarganegaraan

Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian

Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.