LEGALITAS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN PASCA MENINGGALNYA ISTRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI PENETAPAN NOMOR: 3043/PDT.G/2018/PA.BADG.)

Main Article Content

Bunga Akmalunnisa
Mia Hadiati

Abstract

Cancellation of a marriage is a problem that often occurs in society, but it is different if the Cancellation of a marriage is carried out after the death of one of the prospective bride and groom. In this paper, there are problems that will be discussed, how the legality of the determination of the religious court regarding the Cancellation of a marriage after the death of the wife and how the legal consequences of the legality of the determination of the religious court regarding the Cancellation of a marriage after the death of the wife. The method used in this paper is normative juridical. In terms of the validity of the determination of the Cancellation of a marriage after the death of the wife, the marriage can be annulled, if it does not meet the requirements to carry out the marriage and may result in the termination of husband and wife relations and the termination of inheritance rights because the marriage is considered to have never existed. Therefore, Pasal 92 of the KUHPer, not cancellations in the event of a violation. An annulment claim cannot be accepted if the husband and wife have lived together for three consecutive months, since the husband and wife obtained full freedom and since “error in persona” was found.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Abd Somad, Hukum Islam Penormaan Syariah Dalam Dalam Hukum

Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2012), hal.258.

ABD. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum

Indonesia), (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.32.

Abdul Manan, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,

Jakarta: Kencana, Hal. 39

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta:

Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1989), hal.11.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, UII Press,

, Hal. 1

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Raja Grafindo, 1997),

hal.55.

Aloysiur Entah, R., Hukum Perdata (Suatu Perbandingan Ringkas),

(Yogykarta, Liberty, 1989), hal. 58.

Amir Nuruddin dan AA. Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974

Sampai KHI, (Jakarta : Kencana, 2004), hal. 107.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,

Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hal. 47.

Beni Ahmad Saebani, et al, Perbandingan Hukum Perdata, (Bandung : CV

Pustaka Setia, 2016), hal.105.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:

Balai Pustaka, 2005, Hal.712.

Djubaidah, Neng. 2010. Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak

Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam.

Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 90

Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata Mengenai Hukum Orang Dan

Hukum Benda, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), hal.7.

Kansil, C.T.S. et al, Modul Hukum Perdata, (Jakarta : Pradnya Paramita,

, hal.84.

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari

Undang-undang

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif

dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 319.

Nasrul Umam Syafi?i dan Ufi Ulfiah, Ada Apa dengan Nikah Beda Agama?,

(Depok : Qultum Media, 2004), hal.22.

Pengadilan Agama Bandung, Indonesia, Penetapan Nomor:

/PDT.G/2018/PA.BADG. Perkawinan dan Kompilasi Hukum

Islam, Bina Aksara, Jakarta, 1990, Hlm. 45

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada

Media, 2010), hal. 225.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, Hukum Orang dan

Keluarga, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 331

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di

Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal.72.

Riduan Syahrani, Seluk beluk Asas-asas hukum perdata, (Banjarmasin : PT.

Alumni, 2006), Hal.12.

Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda Dalam

Perkawinan), (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016) hal.7.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata,

(Jakarta : PT Raja Grafindo, 2014), hal.75-76.

Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir,

(Bandung : Revika Aditama, 2006), hal.82-83.

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan,

Yogyakarta, Liberty, 1982

Soerjono Soekanto, Pengatar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3. Jakarta: UI

Press, 1986), Hal.132.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Bandung, Nuansa Aulia, 2012, Hal. 76

Wahbah al-Zuhaily, al-Figh al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, Damsyiq:

Dar al-Fikr, 1989, Hal..29

Wahyuni Fatimah, Putusan Pembatalan Perkawinan karena Tidak Adanya

Izin Poligami, Repository Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin,

, Hal. 2

Zainuddin Ali, 2007. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar

Grafika, Hal. 7.

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika

Offset, 2012), hal.37.

B. Peraturan-peraturan

Indonesia., Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Indonesia., Kompilasi Hukum Islam.

Indonesia., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia., Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

C. Website

Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, Subjek Hukum Dalam KUHPer,

https://www.muisumut.com/blog/2019/09/30/subjek-hukum-dalam-kuhper/.

Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2020