DAMPAK ATAS OVERKAPASITAS PADA LAPAS TANGERANG DALAM PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA KELAS II A TANGERANG)

Devi Ulan Dari, Ade Adhari

Abstract


Correctional Institutions as representatives of the government have tried to provide coaching services to prisoners as well as possible. In the context of this guidance, efforts are also made to ensure the fulfillment of the rights of prisoners. This study aims to determine the inhibiting factors of prisoners' rights and their impact at the Class II A Tangerang Youth Correctional Institution on the rights of prisoners in the Class II A Tangerang Youth Correctional Institution. This research is empirical research, where field interviews are conducted with the Youth Prison Class II A Tangerang, then the study of library materials by studying, reading, analyzing and analyzing the literature is also carried out to develop studies related to the title of this research.From the study it can be concluded that the impact of overcapacity in the Class II A Tangerang Children's Prison causes a lack of supervision of inmates, thus interfering with the rights of prisoners. Prisons whose number of prisoners exceed the existing capacity will hamper the functions and goals of the correctional institution and have the potential not to achieve the goals of development within the correctional institution. Various preventions have also been carried out by building new prisons and sending prisoners to prisons that are not classified as overcapacity

Keywords


Correctional Institution, overcapacity, Criminal.

Full Text:

PDF

References


A. Buku

Amirudin. Pengantar Metode Penelitian. (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2011).

Priyanto, Dwi. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara. (Bandung:

Refika Aditama, 2013).

Nurdewata, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian

Hukum normative dan empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenada

Media Group, 2011).

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum. (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1989).

B. Putusan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 31

Tahun 1999. Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Wargabinaan Pemasyarakatn

Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan bersyarat, cuti

menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidan dan

Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan

Penyebab Covid-19

C. Jurnal/Artikel Internet

Kementerian Perdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

http://www.menpa., diakses pada tanggal 19 November

Sosialisasi Penerapan Hak-Hak Narapidana di lapas ditinjau dari

perspektif HAM, https://jatim.kemenkumham.go.id/pusatinformasi/artikel/283-sosialisasi-penerapan-hak-haknarapidana-di-lapas-ditinjau-dari-perspektif-ham, diakses

pada tanggal 8 Oktober 2021




DOI: http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v4i2.18016

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Jurnal Hukum Adigama is indexed by:

   

 

-----

Alamat:

Fakultas Hukum - Universitas Tarumanagara

Ruang Jurnal, Gedung M, Lantai 2, Kampus 1

Jl. S. Parman No. 1, Jakarta Barat - 11440

[T] (+6221) 5671748, 5604477

[E] era.hukum.mahasiswa@fh.untar.ac.id

----- 

E-ISSN 2655-7347

P-ISSN 2747-0873

-----

Web Analytics Jurnal Hukum Adigama Stats

Flag Counter