PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Main Article Content

Cagla Yasemin Goren
Ahmad Redi

Abstract

In Indonesia, the regulation on Employment is prescribed in Law Number 11 of 2003 concerning Employment. In 2020, the government enforced Law Number 11 of 2020 on Job Creation (Cipta Kerja). Since the law involves various sectors, the Job Creation Law is often dubbed as "One-Size-Fits-All" Law or Omnibus Law. With the stipulation of the Job Creation Law, there have been some changes to the Employment legislation. Job Creation law eliminates and changes part of the articles in Law No. 13 of 2003 on Employment. In this research, the author will discuss the role of Job Creation law in providing legal protection to the laborers/workers subject to the termination of work by the employers and study the new regulation in Job Creation Law on "Loss of Job Security." Loss of Job Security is a program run by the government through BPJS Ketenagakerjaan. The program aims to protect the terminated laborers/workers. The protection against the laborers/workers is vital because improving the laborers/workers welfare will ensure the preservation of harmony within the country.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)

Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra

Aditya Bakti, 2003)

Prinst, Darwan, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya, 2000)

Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),

Djumialdji, F.X, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005)

Uwiyono, Aloysius, et al., Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2014)

Zulkarnain, Ibrahim. Praktik Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja, (Simbur

Cahaya, Nomor 27, Januari 2005 )

B. Undang-Undang

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Cagla Yasemin Goren & Dr. Ahmad Redi, SH., MH.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN No. 39

Tahun 2003, TLN No. 4279

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial

Nasional

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan

Pemutusan Hubungan Kerja

Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu

Tidak Tertentu.

C. Artikel/Jurnal

M. Fauzi, 2006, “Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada

Perusahaan Lain (outsourcing)”. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, 021-969X.

Vol.2, No.2 :Hal 89.

D. Website

Syarifudin Yunus, “UU Cipta Kerja: Kawal Ketat PP, Pesangon bisa Dibuat 28 Kali Upah,”

Bisnis.com, 9 Oktober 2020 <https://ekonomi.bisnis.co

m/read/20201009/9/1302899/uucipta-kerja-kawal-ketat-pp-pesangon-bisa-dibuat-28-

kali-upah

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Widodo selaku Staf Ahli dalam Pembuatan Undang-Undang

Cipta Kerja.

Cagla Yasemin Goren & Dr. Ahmad Redi, SH., MH.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Wawancara dengan Bapak Saepul Tavip Selaku Serikat Buruh OPSI (Organisasi Pekerja

Serikat Indonesia).

Wawancara dengan Pihak Pengusaha Bapak Stefan Selaku Direktur Utama PT. Menara

Medika Pratama (MMP).

Wawancara dengan Bapak ST. Atalim Selaku Dosen dari Fakultas Hukum Universitas

Tarumanagara.