PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Isi Artikel Utama
Abstrak
Rincian Artikel
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Referensi
A. Buku
Husni, Lalu, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015)
Khakim, Abdul, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2003)
Prinst, Darwan, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya, 2000)
Soekanto, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),
Djumialdji, F.X, Perjanjian Kerja, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2005)
Uwiyono, Aloysius, et al., Asas-Asas Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2014)
Zulkarnain, Ibrahim. Praktik Outsourcing dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja, (Simbur
Cahaya, Nomor 27, Januari 2005 )
B. Undang-Undang
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Cagla Yasemin Goren & Dr. Ahmad Redi, SH., MH.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, LN No. 39
Tahun 2003, TLN No. 4279
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional
Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan
Pemutusan Hubungan Kerja
Indonesia, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu
Tidak Tertentu.
C. Artikel/Jurnal
M. Fauzi, 2006, “Aspek Hukum Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain (outsourcing)”. Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul, 021-969X.
Vol.2, No.2 :Hal 89.
D. Website
Syarifudin Yunus, “UU Cipta Kerja: Kawal Ketat PP, Pesangon bisa Dibuat 28 Kali Upah,”
Bisnis.com, 9 Oktober 2020 <https://ekonomi.bisnis.co
m/read/20201009/9/1302899/uucipta-kerja-kawal-ketat-pp-pesangon-bisa-dibuat-28-
kali-upah
E. Wawancara
Wawancara dengan Bapak Widodo selaku Staf Ahli dalam Pembuatan Undang-Undang
Cipta Kerja.
Cagla Yasemin Goren & Dr. Ahmad Redi, SH., MH.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA YANG MEMPEROLEH
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Volume 4 Nomor 2, Desember 2021
E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873
Wawancara dengan Bapak Saepul Tavip Selaku Serikat Buruh OPSI (Organisasi Pekerja
Serikat Indonesia).
Wawancara dengan Pihak Pengusaha Bapak Stefan Selaku Direktur Utama PT. Menara
Medika Pratama (MMP).
Wawancara dengan Bapak ST. Atalim Selaku Dosen dari Fakultas Hukum Universitas
Tarumanagara.