DAMPAK PELAKSANAAN PILKADA DI KABUPATEN NIAS SELATAN DI MASA PANDEMI COVID-19: TINJAUAN YURIDIS UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Main Article Content

Titah Ndruru
Vera Wheni Setijawati Soemarwi

Abstract

Simultaneous Pilkada in the midst of a pandemic raises legal problems in relation to aspects of health and democracy. The problem is the extent to which the Government considers the choice between protecting public health in the South Nias Regency area with the replacement of the Pilkada in the South Nias Regency area and how the impact of the Pilkada in South Nias Regency during the Covid-19 pandemic will be. The research method used is a normative juridical research method. The results of the study indicate that in the implementation of the 2020 Pilkada in the midst of the Covid-19 pandemic in South Nias Regency, the Government always considers aspects of health protection for the community by always adhering to health protocols. Pilkada should not ignore public health and security, which are far more important than democratic parties in the context of changing regional head elections. The impact of the Pilkada in South Nias Regency during the Covid-19 pandemic includes the mandate of regulations that are in effect still being implemented, the constitutional rights of Pilkada participants and the community are still fulfilled, reducing the practice of local government leadership which is led by too many temporary officials, preventing budget swelling, while The negative is the risk of COVID-19 transmission is higher, the potential for fraudulent practices is increasingly vulnerable, the refusal of the Regional Head Election has the potential to increase the number of abstentions.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Penerbit

Universitas Indonesia (UI-Press), 2010).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum.

_____. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk

Penanganan Pandemi Covid-19, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6485.

_____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

_____. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah.

C. Jurnal

Aprista Ristyawati. “Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada

Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia”, Jurnal Crepido,

Volume 02, Nomor 02, November 2020.

Bachtiar, Farahdiba Rahma. “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi

dari Berbagai Representasi”. Jurnal Politik Profetik. Vol. 3, No. 1,

Jalaluddin. “Kajian Manajemen Krisis Pada Upaya Pencegahan

Penyebaran Covid-19 Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020”.

Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Vol.

No. 1, November 2020.

Nurhalimah, Siti. “Menyoal Kepentingan dan Pasal Impunitas dalam

Perppu Corona”. Jurnal ADALAH-Buletin Hukum & Keadilan.

Volume 4 Nomor 1 (2020).

Nurprojo, Indaru Setyo. “Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi

yang Cedera: Belajar dari Purbalingga”. Jurnal Politik Indonesia:

Indonesian Political Science Review. Vol. 1 (2) (2016) 120-135,

Vol. 15, No. 2.

Sandi, Jhon Retei Alfri dan Suprayitno. “Fenomena Pengawasan

Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Tengah Masa Pandemi

Covid-19”. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja.

Soemarwi, Vera W.S. “Meligitimasi Tindakan Negara Berdasarkan

Kekuasaan (Machtstaat): Kajian Putusan Nomor

/B/2017/Pt.Tun.Jkt”, Jurnal Yudisial, Vol. 12 No. 2 Agustus

: 141 – 158.

D. Internet

Anonim. “Anonim, 33 Tenaga Kesehatan di Nias Terpapar Covid-19”.

https://bkpp.demakkab.go.id/, diakses 14 November 2020.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, “Antisipasi Covid-19”.

www.bawaslu.go.id, diakses 10 April 2021.

Berita Satu. “3 Kabupaten di Sumut Kembali ke Zona Hijau Covid-19”.

www.beritasatu.com, diakses 15 Juni 2021.

Gugus Tugas Penanganan Covid-19. “Peta Sebaran Covid-19”,

www.covid.19.go.id. diakses 8 Januari 2021.

______. “Peta Sebaran Covid-19”. www.covid.19.go.id, diakses 8 Januari

Harsono, Fitri Haryanto. “Pilkada 2020 Dikatakan Berhasil bila

Penyelenggaraannya Disiplin Protokol Kesehatan”.

www.liputan6.com, diakses 9 April 2021.

Kompas. “Mendagri Sebut Kepatuhan Masyarakat Terkait Protokol

Kesehatan di Pilkada 2020 Relatif Tinggi”. www.nasional

kompas.com, diakses 15 Juni 2021.

KPU Kabupaten Nias Selatan. “Data Pemilih Nias Selatan Berdasarkan

Hasil Coklit PPDP 178.966”. www.kpu-niasselatankab.go.id/,

diakses 7 Februari 2021.

KPU Nias Selatan. “Pilkada 2020 di Tengah Covid-19”. www.niasselatankab.go.id, diakses 15 Juni 2021.

Pusat Penelitian Politik. “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pilkada

”, www.politik.lipi.go.id. diakses 13 Juni 2021.

Satgas Penanganan Covid-19. “Turut Kencangkan Protokol Kesehatan”.

www.covid19.go.id, diakses 24 Mei 2021.

Siantur, Arnold H “Anggaran Pilkada di 5 Kabupaten di Sumut Belum

Ditandatangani”. www.beritasatu.com, diakses 14 November

Tim FH Unja. “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Masa Pandemi”.

www.unja.ac.id, diakses 4 Mei 2020.

World Health Organization. “Coronavirus Disease (Covid-19) Pandemic”.

www.who.int.com, diakses 13 November 2020.

World Health Organization. “Weekly Epidemiological Update - 5 January

”. www.who.int.com, diakses 8 Januari 2021.