PERMOHONAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA BEKAS EIGENDOM VERPONDING DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA BARAT
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
. Buku
Suwardi. Hukum Agraria. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.
Sihombing, B.F. Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah
Indonesia. Jakarta: PT Toko Gunung Agung Tbk, 2005.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2011.
Ibrahim, Johny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang:
Bayu Publishing, 2006.
Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. Argumentasi Hukum.
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 2004.
Santoso, Urip. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2012.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas
Trisakti, 2013.
B. Artikel Jurnal Cetak
Ulfia Hasanah, “STATUS KEPEMILIKAN TANAH HASIL KONVERSI
HAK BARAT BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1960”, Jurnal
Ilmu Hukum, Edisi No.2 Februari 2012.
Yuyun Mintaraningrum, “Aspek Kepastian Hukum Dalam Penerbitan
Sertipikat Hak Tanah (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor Putusan PTUN Nomor
/G/TUN/2000/PTUN.Smg)”, Jurnal Repertorium, Edisi No. 2 Tahun
C. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok
Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah-Tanah
Asal Konversi Hak-Hak Barat
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah.
Indonesia. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah.
Indonesia. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian
dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
Indonesia. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak
Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum.
Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat
Elektronik.
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran
Tanah.