FUNGSIONALISASI SANKSI PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN UNTUK MELINDUNGI KONSUMEN DARI BAHAYA KOSMETIK TIDAK BERLABEL

Main Article Content

Ferdian Soni
Ade Adhari

Abstract

Currently, there are many cosmetic products circulating in the market that are not labeled without knowing the composition contained in them, so that it endangers consumers. The problems faced in this study are how effective the use of criminal sanctions in providing protection to consumers from unlabeled cosmetic products is and how to functionalize criminal sanctions in providing protection to consumers from unlabeled cosmetic products. The research method used in this research is normative juridical law research. The results of the study indicate that Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has basically provided legal protection to consumers. Criminal sanctions against perpetrators who produce or distribute unlabeled cosmetics have been clearly regulated in several laws and regulations including the Health Law, UUPK, PP Number 72 of 1998 and Perka BPOM No. HK.03.1.23.04.11.03724 of 2011 concerning Cosmetics Importation Control. In terms of being functional related to criminal sanctions in providing protection to consumers from unlabeled cosmetic products, it is by increasing public legal awareness to report on unlabeled cosmetics, conducting supervision of unlabeled cosmetics in circulation to find out who the manufacturer is and report it to the police. (c) BPOM and YLKI cooperate with law enforcement or cooperate with various parties to prevent the circulation of unlabeled cosmetics and hold a communication forum to bring together cosmetic industry producers and BPOM.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek.

(Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. (Jakarta,

Sinar Grafika, 2011).

Muhammad, Abdulkadir. Hukum dan Penelitian Hukum. (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2004).

Nasution, A.Z. Konsumen dan Hukum. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

.

Pieris, John dan Wiwik Sri Widiarty. Negara Hukum dan Perlindungan

Konsumen. (Jakarta: Pelangi Cendika, 2007).

Saebeni, Beni Ahmad. Sosiologi Hukum. (Bandung : Pustaka Setia, 2007).

Setiono. Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum.

(Surakarta: UNS, 2010).

Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen

Hukumnya. (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000).

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

______. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

______. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen.

______. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

______. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 1998 tentang

Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

______. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku

Pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

______. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Badan

Pengawasan Obat dan Makanan.

______. Putusan Perkara Nomor: 461/PID.Sus/2014/PN Jambi tanggal 16

Agusrus 2014

______. Putusan Perkara Nomor: 185/Pid.Sus/2018/PN Pati tanggal 20

Agustus 2018

______. Putusan Perkara Nomor: 186/Pid.Sus/2018/PN Pati tanggal 20

Agustus 2018