TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEMEGANG SAHAM NOMINEE SEBAGAI PEMENUHAN SYARAT PENANAMAN MODAL ASING DIBIDANG USAHA YANG TERBUKA BERSYARAT

Main Article Content

Daniel Daniel
Ariawan Ariawan

Abstract

The nominee agreement is an agreement that was born based on article 1319 of the Civil Code as this provision states that there are two types of agreements, namely: named agreements and unnamed agreements wherein this anonymous agreement is still recognized as long as it respects the provisions in force in the law. Civil law,as stipulated in the 1320 Civil Code, and recognized under Article 1338 of the Civil Code as an agreement that binds the parties so that the parties are obliged to heed this agreement in good faith. Investments carried out using the nominee method are not expressly and clearly prohibited because there are two recognized types of ownership, namely: Legal Owner or legal owner and beneficial owner as a settlor or arguably as Principal investor where the capital invested in a company comes from the settlor. as beneficiary owner. legally the name of the nominee is recorded in the articles of association of a company as the real owner before the law while the principal investor is the controller of the nominee. So it is difficult to deny that this method is one way for principal investors to circumvent the provisions and restrictions given by the government for them to control a certain number of shares. So that in its existence this type of agreement still exists and is still developing in the legal ecosystem in Indonesia.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

A Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Offset, 2004).

Agus Budiono, Slide Kuliah Metode Penelitian Hukum di Magister Kenotariatan

Universitas Pelita Harapan, (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2016).

Bryan A, Garner, Black’s Law Dictionary, Seventh Edition, West group, St. Paul,

CST Kansil, dkk, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, dan

UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam Praktik

dalam Jurnal Hukum.

Diantha, I Made Pasek, Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori

Hukum, Jakarta: Kencana- Prenada Media Group, 2016.

HR. Sardjojo, Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata (Jakarta: Ind Hill Co.,

. Hukum, Cetakan ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

.

Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu

Publishing, 2006). Pasar Modal Volume III Edisi 4.

J.H. Jack, International Competition in services: A Constitutional framework,

(Washington DC: American Institute For Public Policy Research, 1988).

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005).

Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Buku I,

cetakan ke-4 (Bandung: Alumni, 2016).

Suparji, Penanaman Modal asing di Indonesia-insentif vs. Pembatasan, Cet.1,

(Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2008).

Widjaja, Gunawan, Nominee Shareholders Dalam Perspektif UU Perseroan

Terbatas Baru, 2008.

B. Undang-Undang

Fakultas Hukum. Peraturan Dekan FH Untar No. 23-PD/FH-UNTAR/III/2014

(Jakarta: Fakultas Hukum Untar).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata STAATSBLAD TAHUN 1847

NOMOR 23.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan

Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 260. TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5368).

Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 17 /PBI/2012 tentang Kegiatan

Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 260 DPNP).

Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negative

Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2016 tentang fasilitas pajak

penghasilan untuk penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu

dan/atau di daerah-daerah tertentu (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 72).

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak

Penghasilan Badan (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2018 NOMOR 1553).

Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:

/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak

penghasilan Badan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018

nomor 1553).

Indonesia. Peraturan Presiden No. 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman

modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 61).

C. Jurnal

Pertiwi, Endah. “Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee yang

mengandung Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Pihak”. Kajian

Hukum dan Keadilan IUS. Vol VI. No. 2. Tahun 2018.

Triwis Sigit Teteki, Setiabudhi I Ketut Rai, dan Ariawan I Gusti Ketut, 2016.

“Analisis Kekuatan Perjanjian Nominee Saham Dalam Perseroan

Terbatas Penanaman Modal Asing (PT.PMA)”, Jurnal Ilmiah Prodi

Magister Kenotariatan.

Wicaksono, Lucky Suryo.“Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan

Saham Perseroan Terbatas”. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.

VOL 23 Tahun 2016.

Widjaja, Gunawan, 2008, ”Nominee Shareholders Dalam Prespektif UUPT Baru

dan UU Penanaman Modal Baru Serta Permasalahannya Dalam

Praktik”, Jurnal Hukum dan Pasar Modal III.