PENGUASAAN TERHADAP RUMAH APUNG YANG DITANAM DI PERAIRAN DITINJAU DENGAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Main Article Content

Sylvie Liunadi
Gunawan Djajaputra

Abstract

The existence of floating houses in Indonesia has existed since the Dutch colonial era. Floating houses are scattered in several provinces in Indonesia, such as in Sulawesi, Kalimantan and Palembang. This floating house stands with a construction system planted on water land controlled by the state. Article 1 Paragraph (39) of the Regional Tax and Retribution Law defines a building, not only a building that stands on land in general, but also a building that can stand on water. Every control when the object is embedded in the earth or the surface of the land, it is clear that someone who controls the object embedded in the earth, so that the floating house that is embedded in the water does not belong to the people anymore, therefore the floating house which is embedded in the land of waters clearly controls and the person must pay taxes or be taxed by law. In this study the authors used a normative legal research method, with a statutory approach, by examining library materials (literature study). Legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials. From the research that has been done, it can be concluded that the definition of a floating house is the object of Rural and Urban Land and Building Tax because it is attached to the earth so that the land and / or buildings that have been controlled, owned and / or used by private persons.

Article Details

Section
Articles

References

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Asshiddiqie, Jimly. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta:

Konstitusi Press, 2006)

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang

– Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta:

Universitas Trisakti, 2016).

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,

(Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-14, (Jakarta:

Prenadamedia Group, 2019).

Meliala, S. Tulis, Pajak Bumi dan Bangunan Serta Bea Materai, (Bandung;

Ekonomi Bandung, 1994).

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:

Liberty, 2003)

Ritonga, Abdul Ansari. Pengantar Ilmu Hukum Pajak dan Perpajakan

Indonesia, (Jakarta: Pustakan El Manar, 2017).

Rubaie, Ahmad, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum,

(Malang: Bayumedia, 2007).

B. INTERNET

Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/rumah,

diakses pada tanggal 6 Agustus 2020.

Anonim, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurutpara-ahli/, 23 Maret 2021.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1960 Nomor 104.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah

Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 7.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan

Bangunan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3569.

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Pengelolaan Danau Tempe, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Wajo Nomor 70.

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 20 Tahun 2012

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan,

Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13.

Indonesia, Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-213/PJ./2003

tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor

KEP-550/PJ./2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Yang

Memenuhi Kriteria Tertentu Dan Penyelesaian Permohonan

Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

D. JURNAL

Lihat Septana Bagus Pribadi, et. Al., Sistem Konstruksi Bangunan

Sederhana Pada Perbaikan Rumah Warga di Daerah ROB, Modul

Volume 11 Tahun 2011, Hal. 83.

Suparman, Peran Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Masyarakat

Indonesia Yang Bersifat Agraris, Jurnal Warta, No. 3, Oktober

, hal. 7-8.