ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG KELAS I ATAS KESALAHAN REDAKSIONAL RISALAH LELANG TERKAIT EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN (STUDI KASUS: PENETAPAN NOMOR 02/EKS.HT/2018/PN.SNT)ANALISIS TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG KELAS I ATAS KESALAHAN REDAKSIONAL RISALAH LELANG TERKAIT EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MELALUI PERMOHONAN KEPADA KETUA PENGADILAN (STUDI KASUS: PENETAPAN NOMOR 02/EKS.HT/2018/PN.SNT)

Article Sidebar

PDF
Published: Mar 15, 2022
DOI: https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17774
Keywords:
Excerpts of Auction Minutes Editorial Errors Responsibilities of Class I Auction Officers.

Main Article Content

Lavetta Ferels
Gunawan Djajaputra

Abstract

Determination Number 02/Eks.HT/2018/PN.SNT, granted the request for revocation of execution. Excerpt from the Minutes of Auction number: 203/2013 describes the auction object that was sold but there is an editorial error regarding the PLTU Turbine, it should be the PLTU Turbine Building. What is the Class I Auction Officer's responsibility for editorial errors in the Auction Minutes? What legal remedies can a third party take for the editorial error of the Minutes of Auction?. The problems were analyzed comprehensively by using normative juridical law research methods. Each auction must be preceded by an announcement of the auction, then Minutes of Auction are made by the Auction Officer. The buyer receives a Minutes of Auction Quotation as a Deed of Sale and Purchase. Correction of editorial errors after the Auction Minutes is closed and signed may not be carried out, unless there is a principal editorial error related to the legality of the subject and object of the auction which can harm the seller and/or buyer if no correction is made, or becomes a finding of the Superintendent or the functional examiner and needs to be followed up. with correction. Correction of editorial errors as stated in the Minutes of Written Warning is the lowest level of sanctions that can be given to the Auction Officer in the event of an editorial error in the minutes of the auction. Article 40 of the Regulations for Selling in Public in Indonesia (Ordinance 28 February 1908, S. 1908-189, effective from 1 April 1908 states that the auctioneer is responsible for all losses arising from non-compliance with the provisions of articles 37, 38, and 39 above. Where in articles 37, 38 and 39 basically describe the minutes of the auction.

Article Details

Issue
Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Section
Articles

This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

A. . BUKU

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Cetakan ke13. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2017.)

Prodjodikoro, Wiryono. Azaz-Azaz Hukum Perdata. (Bandung: Sumur

Bandung, 1995).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas

Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan

Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006

tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37

Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta

Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan

Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Lelang Peraturan Penjualan di Muka Umum di Indonesia

(Ordonansi 28 Pebruari 1908, S. 1908-189, berlaku sejak 1 April

, (Dg.S. 1940-56 jo. S. 1941-3, pasal 1 Peraturan ini telah

diganti dengan Pasal 1, 1a, 1b.).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

C. JURNAL

Mezak, Meray Hendrik. "Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam

Penelitian Hukum." Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan,