REFORMULASI BATAS USIA KEHAMILAN AKIBAT PEMERKOSAAN SEBAGAI SYARAT TINDAKAN ABORSI

Article Sidebar

PDF
Published: Mar 15, 2022
DOI: https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17947
Keywords:
One of the most highlighted sexual harrasment case in the recent time, is the rise of rape against teenager and minors. Most of the victims will experience trauma, psychological disorder and even cause an abortion. The issues in this research is why the
Dimensions
Altmetrics
Statistics
Read Counter : 27
Download : 45
Crossmark/ Data Version

Main Article Content

Alvira Damayant
Ade Adhari

Abstract

One of the most highlighted sexual harrasment case in the recent time, is the rise of rape against teenager and minors. Most of the victims will experience trauma, psychological disorder and even cause an abortion. The issues in this research is why the gestational age limit as a requirement for Abortus Provocatus Criminalis needs to be revised The research method used is empirical research. Based on the result of this research is that Article 76 letter (a) of the Health Law s an article that needs to be revised by the government. Because for rape victims, 6 weeks is a very short time to provide protection for rape victims to be able to have an abortion.

Article Details

Issue
Vol. 4 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Section
Articles

This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

A. Buku

Asikin, Zainal dan Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. (Depok:

Rajawali Pers, 2019).

Bachtiar. Metode Penelitian Hukum. (Pamulang: UNPAM Press, 2018).

Ekotama, Suryono, dkk. Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan.

(Yogyakarta: Andi Offset, 2001).

Indraswati, Dewi. Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus.

(Jakarta: Sinar Grafika).

Nuswardani, Nunuk dan Muhjad Hadin. Penelitian Hukum Indonesia

Kontemporer. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012).

Perdanakusuma Musa. Bab Bab Tentang Kedokteran Forensik. (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1984).

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012).

Santoso, M. Agus. Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum,

Ctk. Kedua. (Kencana:Jakarta, 2014).

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3. (Jakarta:

Universitas Indonesia, 1984).

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2003).

Tiar, Estu. Manajemen Aborsi Inkomplet. (Jakarta: Buku Kedokteran EGC,

.

B. Jurnal

Azis, Harry Azhar, Wendra Afriana, Chusnul Mariyah. "Perdebatan Pasal Aborsi

dalam Pembahsan UU N omor 36 Tahun 2019 tentang Kesehatan".

Journal Of Politics and Policy Volume 2, Number 1, Desember 2019.

H Keison S, Nabachandra, Memchoubi Ph, Singh Kh P. “Rape or Pseudo Rape:

A five year Study of the Medico-Legal cases in Imphal”. Jurnal Indian

Acad, Volume 35, Nomor 3.

Ma’sumah, Mufidatul. “Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan

Inses Yang Melakukan Aborsi”. Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus

Susanti, Yuli. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi

(Abortus Provocatus) Korban Perkosaan”. Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIV.

No. 2, September 2012-Februari 2013. Fakultas Hukum Universitas Islam

Bandung.

C. Internet

Aborsi Statistik, http://www.aborsi.org/statistik.htm , diakses pada 28 Juli

Badan Pusat Statistik, https://www.bps.go.id , diakses pada 5 Oktober 2021.

Institute For Criminal Justice Reform, “Pemidanaan Anak Korban Perkosaan

di Jambi Bukan Langkah Tepat”, https://icjr.or.id , diakses pada 28

September 2021.

D. Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

________. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209).

________. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144).

E. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus

Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 679