BATAS MAKSIMAL HAK MOGOK KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Main Article Content

Evangeline Fiona
Gunardi Lie

Abstract

The working strike is the basic right of worker. Therefore, everyone can not stop implementing his right. If anyone is against this regulation, so can be punished.This right is implemented in according to regulation specially UU Nomor 13 Tahun 2003 and Kepmenakertrans Nomor: Kep-232/Men/2003 in order to evaluate as a legal working strike.The working stike can only be implemented at the certain factory, and there are no time’s regulation to implement working strike. A strike is a fundamental right held by workers and a labor union/labor union. This right of strike is clearly set out in Article 137 Employment Security Act (Act No. 13 of 2003). go on strikea cannot be done freely, there are limits and provisions that sayhis attraction, the act of lawfully, orderly, and peacefully as a result of its failure a negotiation. But in some cases, there are still frequent acts of mogok work that is done legitimately, but is considered to be in violation of regulation yang take effect because of the unfulfillment of the conditions for going on strike.then what are the criteria for a strike to be carried out by workers/workers so that para the worker/worker may exercise his/her rights and obtain legal guarantees.

Article Details

Section
Articles

References

Budiono, Abdul Rahmad , Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT.Indeks, 2009)

Fariana, Andi, S.H.,M.H, Aspek Legal Sumber Daya Manusia Menurut Hukum

Ketenagakerjaan, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2012)

Gultom, Sri Subiandini, 2008, Aspek Hukum Hubungan Industrial, cet kedua Inti,

(Jakarta: Prima Promosindo)

Husni, Lalu, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, hal. 63)

Husni, Lalu, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi (Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada, hal. 47)

Khakim, Abdul, 2003. Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti)

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke (Jakarta:

Kencana Prenada Media Grup, 2013), hal. 35.

Marzuki, Peter Mahmud , Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cetakan ke-9, (Jakarta:

Kencana, 2016), hal. 225.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cet 2, (Jakarta: Kencana, 2008). hlm. 29

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Op.cit, hal. 35.

Soepono, Iman Hukum Perburuhan – Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Djambatan,

, hlm. 1

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia, (Jakarta,

hlm. 15)

Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-6. (Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2008), hal. 181.

Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, (Bandung: Penerbit Citra Aditya

Bakti), 1999, hlm.23.

Uwiyono, A. 2001. Hak Mogok di Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia)

Zaeni, Asyhadie, Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39)

Indonesia Keputusan menteri Nomor 232 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok

Kerja Yang Tidak Sah

C. Jurnal dan Website

Surya Adi Kusuma, “Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Pekerja/Buruh Yang

Mengalami Mogok Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003”

Muhammad Ayub , Arda Alvin Pandu Eka Putra , Oci Senjaya “Penyebab Terjadinya

Pemogokan Kerja” Tahun 2021

Ari Hernawan, “Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Pekerja Dan Pengusaha Dalam

Mogok Kerja” Tahun 2010

Willy Farianto, “Hak Mogok Kerja Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis” Tahun