ANALISA KEBIJAKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERKAIT TES WAWASAN KEBANGSAAN DALAM RANGKA PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN KPK MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Erwin, Muhammad. Filsafat Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
Spaak, Torben. Kelsen and Hart on the Normative of Law. Stockholm Institute
for Scandinavian Law, 1957-2010.
B. Jurnal
Wahyuningrum, Kartika S., et. al. “Independensi Komisi Pemberantasan
Korupsi: Benarkah Ada? .” Jurnal Refleksi Hukum. Volume 4, Nomor 2
(Juni, 2020): 240. Diakses pada tanggal 8 Oktober 2021. doi:
https://doi.org/10.24246/jrh.2020.v4.i2.p239-258
Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav
Radbruch”. Jurnal Legalitas. Volume IV, Nomor 1 (Juni 2013): 149-150.
Sitabuana, Tundjung Herning dan Ade Adhari. “Positivisme dan Implikasinya
terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa
Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016)”. Jurnal Konstitusi. Volume 17,
Nomor 1 (Maret 2020): 126-127. diakses pada tanggal 12 Oktober 2021.
DOI: https://doi.org/10.31078/jk1715
Muabezi, Zahermann Armandz. “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaat)
Bukan Kekuasaan (Machtstaat)”. Jurnal Hukum dan Peradilan. Volume 6,
Nomor 3 (November 2017): 425-426. diakses pada tanggal 13 Oktober
DOI : 10.25216/JHP.6.3.2017.421-446
Suryana, I Nyoman Mangku. “Pembatasan Terhadap Asas Freies Ermessen”.
SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Volume 9, Nomor 2 (September
:105-108. diakses pada tanggal 13 Oktober 2021.
http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.9.2.1285.105-108.
Pinilih, Sekar Anggun Gading. “Politik Hukum Kedudukan Kpk Sebagai
Lembaga Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Hukum Progresif.
Volume 8, Nomor 1 (April 2020).
C. Peraturan Perundang-undangan
United Nations Convention Against Corruption 2003
Indonesia. Undang-Undang RI No 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409).
Indonesia. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49).
Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas
Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186).
Indonesia. Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 KPK tanggal 13
September 2021.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan
Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi Korupsi Menjadi
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 181).
Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
D. Website
Lembaga Ketahanan Nasional. “Ketua KPK: Korupsi Adalah Kejahatan Luar
Biasa”. http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/911-
ketua-kpk-%09korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa. diakses tanggal 8
Oktober 2021.
Badan Kepegawaian Negara. “Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara
Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam
Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi
ASN”. https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/PressRelease-ttg-Asesmen-TWK-Pegawai-KPK-1.pdf. diakses tanggal 8
Oktober 2021.
Prastiwi, Devira. “Deretan Pro Kontra Pemecatan 51 Pegawai KPK Tak Lolos
TWK”. https://www.liputan6.com/news/read/4566913/deretan-prokontra-pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-lolos-twk. Diakses tanggal 8
Oktober 2021.
Fitria.” Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga
Negara Penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.
diakses tanggal 14 Oktober 2021