PERBANDINGAN KETENTUAN KEPEGAWAIAN INDONESIA ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Atmasasmita, Romli. Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktik di Era
Globalisasi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
Diantha, I. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2016).
Djatmika, Sastra et al., Hukum Kepegawaian di Indonesia (Jakarta:Djambatan
,1990).
Hadjon, Philipus M. et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).
Marbun, S.F et.al., Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta:
Liberty, 1987).
B. Artikel Jurnal Cetak
Herman, “Pengembangan Model Pembinaan Disiplin yang Efektif Terhadap
Kinerja Pegawai Negeri Sipil”, (Jurnal Kebijakan dan Manajemen
PNS, Volume 2, Nomor 2, November 2018).
C. Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian.
D. Website
Kementerian Hukum dan HAM,”Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu
Pengetahuan”,(http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option
=com_content&view=article&id=259:ilmu-hukum-dalam-perspektifilmu-pengetahuan-modern&catid=108&Itemid=161) diakses pada 18
Oktober 2021, 9:33