TUMPANG TINDIH PUTUSAN PENGUJIAN PERAT34 URAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH AGUNG DAN MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Main Article Content

Michael Michael
Rasji Rasji

Abstract

The author made this thesis with the title "Overlapping Decisions on Testing Legislation in the Supreme Court and the Constitutional Court Judging from the Principle of Legal Certainty" because as a state of law and the regulation of guaranteeing constitutional rights (Article 28 D paragraph 1 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia) which in this case This is a legal certainty that is often violated by the enactment of laws and regulations. Therefore, as an effort to guarantee that regulations do not conflict with each other, a mechanism for reviewing laws and regulations is arranged. The Supreme Court decided to review the legislation under the law against the constitution, but the problem was that this last resort actually resulted in legal uncertainty again occurring when the decisions of the Supreme Court and the Constitutional Court regarding the review of laws and regulations contradict one another. each other. Therefore, the writing of this thesis will focus on finding the source of the overlapping problem and possible solutions to solve these problems.

Article Details

Section
Articles

References

A. . Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal

Ayat (3).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

-undangan. Pasal 9

Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 60A Ayat (1)

Michael & Rasji

TUMPANG TINDIH PUTUSAN PENGUJIAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH AGUNG DAN

MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Hak Uji

Materiil. Pasal 1 ayat (1)

Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 60A Ayat (1)

Buku dan Jurnal

A. Hayek., F. The Constitution of Liberty. The Definitive Edition. Ed.

Ronald (Chicago; University of Chicago Press. 2011). Hlm. 300

Azhary. 1995. Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif

tentang Unsur- unsurnya. (Jakarta: UI Press. 1995).

Aziz, Machmud. Pengujian Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem

Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Jakarta: Jurnal Konstitusi..

. hlm. 147.

Asshiddiqie, Jimly. Hak Uji Materiil (Jakarta: Sinar Grafika.. 2016). Hlm. 65.

Asshidiqie, Jimly. Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai

Negara (Jakarta; Sinar Grafika. 2010)

Asshiddiqie, Jimly. Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat

(Jakarta: PSHTN FHUI. 2002). Hlm. 40-41.

Ashhiddiqie, Jimmly . Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia (Jakarta;

Konstitusi Press. 2005) Hlm. 47.

Attamimi, Hamid S. Kodifikasi Sebarkan Hukum Berjalan di Belakang. (Jakarta:

Kanisius. 2007). hlm. 3.

Djaja, Ermansyah . Memberantas Korupsi Bersama KPK (Jakarta; Sinar Grafika.

. Hlm. 1.

Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi

Teori

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan

Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009). hal.101.

Fuller, Lon L. The Morality of Law. revised edition. Terj. Esmi Warassih

(Semarang: Pustaka Magister. 2014). hal. 74.

Hidayat, Eko. Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum

Indonesia (Jakarta: Media Neliti. 2016). hlm. 87

Hosein, Zainal Arifin. Judicial Review di MA (Jakarta: Rajawali Pers. 2009). Hlm.

Mahfud MD, Moh. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi (Yogyakarta; Gama Media.

Hlm 25. 111-112.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan ke-13. (Jakarta: Sinar Grafika.2013).

hlm. 27.

Michael & Rasji

TUMPANG TINDIH PUTUSAN PENGUJIAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH AGUNG DAN

MAHKAMAH KONSTITUSI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM

Volume 4 Nomor 2, Desember 2021

E-ISSN: 2655-7347 | P-ISSN: 2747-0873

Junaeah, inna. Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang

Undang (Jakarta: Jurnal Konstitusi.. 2016). Hlm. 516.

Kansil, C.S.T. l. Christine S.T Kansil. Engelien

R. Palandeng dan Godlieb N Mamahit. Kamus Istilah Hukum. (Jakarta:

Jala Permata Aksara. 2009). hal. 385.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group. 2006). hlm. .35.

Metrokusumo, Sudikno . Hukum Acara Perdata (Yogyakarta; Universitas Atma

Jaya. 2010) . hlm 18

Putra, Antoni. Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Jakarta:

Legislasi Indonesia. 2018). Hlm. 70.

Qamar, Nural. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. (Jakarta:

Jurnal Konstitusi. 2012). hlm. 2.

Soekanto, Soerjono. Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. (Jakarta:

Grafindo Persada. 1983). Hlm.1.

Situmorang, Mosgan . Penelitian Hukum Tentang Pengaruh Suharto

dan Jonaedi Efendi. Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara

Pidana (Jakarta; Prenadamedia Group. 2013) Hlm. 39 Tahir Azhary,

Muhammad . Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari Segi Hukum Islam (Jakarta; UI. 1992) Hlm. 64.

Sumadi, Ahmad Fadlil. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan

Praktik (Jakarta: Jurnal Konstitusi.. 2011). Hlm. 857.

Syahuri, Taufiqrrahman. Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika

Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Jakarta: Badan

Tahir Azhary, Muhammad. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya

Dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode

Negara Madinah dan Masa Kini (Jakarta:Prenada Media. 2003).

hlm. 85

WIbowo, Maridan. Asas-asas Pengujian Undang- undang

(Depok; RajaGrafindo Persada. 2020) Hlm. 110.