AKIBAT PUTUSNYA HUBUNGAN PERKAWINAN TERHADAP HAK SUAMI ATAS HARTA BERSAMA YANG MASIH DALAM PROSES ANGSURAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NOMOR 482/PDT.G/2017/PN.TNG JO. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANTEN NOMOR 105/PDT/2018/PT.BTN
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Aswani, Natsir. Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma,
Yurisprudensi dan Pembaruan Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
Aprita, Serlika dan Rio Adhitya. Filsafat Hukum. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
Djaja, Benny. Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan. Depok:
RajaGrafindo Persada, 2020.
Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2014.
Jamaluddin dan Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Aceh: Unimal Press,
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
Sadino, Oetarid. Pengantar Ilmu Hukum (Terjemahan: L. J. Van Apeldoorn). Cetakan
ke-26. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
Saleh, K. Wantjik. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
Subekti. Pokok-pokok Hukum Perdata. Cetakan ke-26. Jakarta: Intermasa, 2017.
Suzanna Hardjono dan Yuni Dwi. Mudah Memiliki Rumah Idaman Lewat KPR.
Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2008.
Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam
dan Hukum Materil. Tangerang: Yasmi, 2018.
B. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
_______. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
_______. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
_______. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
_______. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
_______. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
_______. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
_______. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman