ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBERATAN PIDANA BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANNA NOMOR 7/PID.SUS/2018/PN.MNA.
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Abidin, Andi Zainal. Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Bandung:
Citra Aditya Bhakti, 1996).
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Grafindo Persada,
______________. Tindak Pidana Mengenai Kesopanan. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2007.
Candra, Mardi. Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang
Perkawinan di Bawah Umur. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Gorda, Ngr. Tini Rusmini. Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia.
Malang: Setara Press, 2017.
Irwanto dan Hani Kumala. Memahami Trauma Dengan Perhatian Khusus
Pada Masa Kanak-Kanak. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
____________________. Penelitian Hukum. Bandung: Kencana, 2013.
___________________. Penelitian Hukum. Cetakan ke-12. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2016.
Muladi dan Barda Nawari Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana.
Bandung: Alumni, 1992.
Mulyadi, Lilik. Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah
Tangga. Jakarta: Ikahi, 2007.
Sahetapy, J.E. Pidana Mati Dalam Negara Pancasila. Bandung; Citra Aditya,
Sirait, Arist Merdeka. “Menjaga Dan Melindungi Hak Anak Sepenuh Hati”.
Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.
Soesilo, R.. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politea, 1996.
B. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan
Anak.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Indonesia. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 5
Tahun 2010 Tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor:
.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak.
C. Putusan
Indonesia. Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 7/PID.SUS/2018/PN
MNA.
D. Artikel Jurnal Online
Desida Dwizhafira, Nur Rochaeti dan Yusriyadi, “Penegakan Hukum Bagi
Guru Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Di Sekolah”,
ejournal3.undip.ac.id, Vol. 7 No. 4, 2018. Diakses tanggal 07 Oktober
E. Makalah
Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial Republik Indonesia.
“Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan
Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal”, Sekretariat Jendral
Komisi Yudisial Republik Indonesia, Cetakan 1 Tahun 2017. Diakses
tanggal 19 Desember 2021.
F. Internet
Masyarakat Pemantauan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
“Apa Sih Perbedaan Kekerasan Seksual dan Pelecehan Seksual”.
www.mappifhui.org, 10 Agustus 2021.