PERKEMBANGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV
B. Buku
Lubis, M. Solly, Hukum Tata Negara,Bandung, Mandar Maju:1992
Syafiie, Inu Kencana, Andi Azikin, 2007. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: PT. Refika
Aditama
Tutik, Titik Triwulan.2008.Konstruksi HTN Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 2008,
Jakarta:Kencana
C. Artikel Jurnal Online
Andrew Shandy Utama, Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik
Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Suumatera Law Review,
Volume 1, No 1, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i1. 3312.
Bram Mohammad Yasser, Pengujian Faktor Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan
Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, Sumatera Law
Review, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3558.
Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Kedudukan Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi
Hak Anak Di Indonesia, Masalah- Masalah Hukum, Volume 47, No 1, 2018.
https://doi. org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21.
Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Kedudukan Pemerintah Daerah buat Mewujudkan
Kota Layak Anak di Indonesia, Ius Quia Iustum Law Journal, Volume 25, No 1, 2018,
https://doi.org/10.20885/iustum.vol25. iss1.art10.
Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Dalam
Pembangunan Desa serta Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law,
Volume 4, No 3, 2017. https://doi.org/10. 15408/jch.v4i2.3433.
Debora Angelia Pardosi, Kedudukan Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Kenaikan
Kinerja Birokrat Di Area Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Law Review,
Volume 1, No 2, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i2. 3718.
Perkembangan Sistem Peraturan Perundang-Undangan
di Indonesia berdasarkan Hukum Tata Negara
Stanley Kurniawan
Dian Bakti Setiawan, Keberadaan Serta Pelaksanaan Peraturan Daerah Syari’ ah Selaku
Perundang- Undangan Pada Tingkatan Daerah, Sumatera Law Review, Volume 1, No
, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i1. 3327.
Dila Andika Azhar, Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh
Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb) (Analisis Vonis No 53/ Pid. B/ 2017/
Pn. Bkt), Sumatera Law Review, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1.
Dola Riza, Hakikat KTUN Bagi Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara Serta
Undang- undang Admnistrasi Pemerintahan, Sumatera Law Review, Volume 2, No 2,
, 10. 22216/ soumlaw. v2i2. 3566.
Idham, Registrasi Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Gratis Trade Zone
(FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Law
Review, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3908. Jasmir, Pengembalian
Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha, Sumatera Law Review, Volume
, No 1, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i1. 3384.
Laurensius Arliman S, Lembaga- Lembaga Negara (Di Dalam Undang- Undang Bawah
Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Deepublish, Yogyakarta, 2016.
Laurensius Arliman S, Peran KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia,
Deepublish, Yogyakarta, 2019. Laurensius Arliman S, Pembelajaran
Kewarganegaraan- Tantangan Masyarakat Negara Milenial Mengalami Revolusi
Industri 4. 0, Yogyakarta, 2019. Laurensius Arliman S, Protection of Girls from the
Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Sustainable Child Protection,
Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social
Justice), 2017.
Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang- Undang Larangan
Praktek Dominasi Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lex Jurnalica, Volume 16, No
, 2019.
Perkembangan Sistem Peraturan Perundang-Undangan
di Indonesia berdasarkan Hukum Tata Negara
Stanley Kurniawan
Laurensius Arliman S, Analisis Dari Perspektif Politik Hukum Terhadap Pasal 56 UndangUndang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Kegiatan Pidana,
Lex Jurnalica, Volume 15, No 3, 2018.
Laurensius Arliman S, Peran Lembaga Proteksi Saksi Serta Korban Terhadap Proteksi Hak
Anak Yang Berkepanjangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 14, No 1, 2018.
Laurensius Arliman S, Pertumbuhan Serta Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,
Jurnal Selat, Volume 5, No 1, 2017.
Laurensius Arliman S, Eksistensi Hukum Area dalam Membangun Area Sehat Di Indonesia,
Jurnal Lex Librum, Volume 5, No 1, 2018, http://doi.org/ 10.5281/zenodo.1683714.
Laurensius Arliman S, Tinjauan Peran Pengguna Anggaran Serta Kuasa Pengguna
Anggaran, Volume 8, No 2, 2015, https://doi.org/10.21776/
ub.arenahukum.2015.00802.1
Laurensius Arliman S, Imelda Tamba, Maria Florida Bunga Kian, Mutu Pelayanan Sdm
Pengaruhi Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Jembatan Kasih
Kp Tanjung Uncang Di Kota Batam, Jurnal Marketing, Volume 1, No 1, 2018.
Laurensius Arliman S, Pembelajaran Paralegal Kepada Warga Selaku Wujud Perlindungan
Anak Yang Berkepanjangan, UIR Law Review, Volume 1, No 1, 2017,
https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153.
Laurensius Arliman S, Menguatkan Kearifan Lokal Buat Mencegah Intoleransi Umat
Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, No 1, 2018,
https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18.
Laurensius Arliman S, Pernikahan Antar Negara Di Indonesia Bersumber pada Hukum
Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, No 3, 2017,
https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03.
Laurensius Arliman S, Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang
Berkepanjangan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, No 2, 2016.
Laurensius Arliman S, Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris
Indonesia, Jurnal Yuridika, Volume 30, No 3, 2015, https://doi.
org/10.20473/ydk.v30i3.1770.
Perkembangan Sistem Peraturan Perundang-Undangan
di Indonesia berdasarkan Hukum Tata Negara
Stanley Kurniawan
Laurensius Arliman S, Kedudukan Dewan Pers Selaku Lembaga Negara Independen Yang
Menjamin Berita Yang Layak Untuk Perlindungan Anak, Mahkamah: Harian Kajian
Hukum Islam, Volume 4, No 2, 2019, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4972.
Laurensius Arliman S, Menjerat Pelakon Penyuruh Pengrusakan Benda Kepunyaan Orang
Lain Dengan Memikirkan Asas Guna Sosial Kajian Vonis No 267/ Pid. B/ 2015/ PN.
Blg, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 01, No 1, 2019.
Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum
Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, No 1, 2019,
https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831.
Laurensius Arliman S, Implementasi Keterbukaan Data Publik Untuk Menunjang Kinerja
Aparatur Sipil Negara Yang Handal, Cendekia Hukum, Volume 3, No 2, 2018,
http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.18.
Laurensius Arliman S, Tinjauan Peran Pengguna Anggaran serta Kuasa Pengguna Anggaran,
Volume 8, No 2, 2015, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1.
Laurensius Arliman S, Partisipasi Aktif serta Pasif Publik dalam Pembuatan Peraturan
Daerah di Kota Payakumbuh, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No 1, 2015.
Laurensius Arliman S, Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana
ataupun GBHN selaku Landasan Pembangunan Negara Berkepanjangan, Jurnal
Manajemen Pembangunan, Volume 3, No 3, 2016.
Laurensius Arliman S, Penyelenggaraan Sistem Presidensil Bersumber pada Konstitusi Yang
Sempat Berlaku Di Indonesia, Jurnal Muhakamah, Volume 4, No 2, 2019.
Oky Nasrul, Pemanfaatan Tanah Peninggalan PT Kereta Api Indonesia( Persero) Divisi
Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga, Sumatera Law Review, Volume 2, No
, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3554.
Sandra Dewi, Memahami Doktrin Serta Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum
Perusahaan, Sumatera Law Review, Volume 1, No 2, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i2.