PERKEMBANGAN SISTEM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA BERDASARKAN HUKUM TATA NEGARA

Main Article Content

Stanley Kurniawan

Abstract

Law is a system of regulations in which norms and sanctions are made with the aim of controlling human behavior to protect discipline, justice, and avoid the formation of chaos. Each country has certain legal rules that are different from other countries, including Indonesia. That means "every citizen is obliged to obey the laws and regulations that apply in Indonesia". With the law, the crime rate can be minimized, and also the power holder cannot act arbitrarily because it has been limited by law. In addition, the law helps to protect the rights and obligations of every citizen. Therefore, the state must have a proper legal system. The law also has several purposes, with the law, the prosperity of society will be guaranteed. All laws that apply in any country must have their own elements. That way, the applicable law can be recognized by the citizens of that country. Constitutional law is also a branch of law that regulates legal norms and principles written in state practice. Constitutional law regulates matters relating to the state, such as the forms and structures of the state, state duties, state equipment, and relations with state equipment.

Article Details

Section
Articles

References

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV

B. Buku

Lubis, M. Solly, Hukum Tata Negara,Bandung, Mandar Maju:1992

Syafiie, Inu Kencana, Andi Azikin, 2007. Perbandingan Pemerintahan. Bandung: PT. Refika

Aditama

Tutik, Titik Triwulan.2008.Konstruksi HTN Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, 2008,

Jakarta:Kencana

C. Artikel Jurnal Online

Andrew Shandy Utama, Independensi Pengawasan Terhadap Bank Badan Usaha Milik

Negara (Bumn) Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Suumatera Law Review,

Volume 1, No 1, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i1. 3312.

Bram Mohammad Yasser, Pengujian Faktor Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan

Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, Sumatera Law

Review, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3558.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Kedudukan Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi

Hak Anak Di Indonesia, Masalah- Masalah Hukum, Volume 47, No 1, 2018.

https://doi. org/10.14710/mmh.47.1.2018.10-21.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Kedudukan Pemerintah Daerah buat Mewujudkan

Kota Layak Anak di Indonesia, Ius Quia Iustum Law Journal, Volume 25, No 1, 2018,

https://doi.org/10.20885/iustum.vol25. iss1.art10.

Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Dalam

Pembangunan Desa serta Pengawasan Keuangan Desa, Padjadjaran Journal of Law,

Volume 4, No 3, 2017. https://doi.org/10. 15408/jch.v4i2.3433.

Debora Angelia Pardosi, Kedudukan Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Kenaikan

Kinerja Birokrat Di Area Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Sumatera Law Review,

Volume 1, No 2, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i2. 3718.

Perkembangan Sistem Peraturan Perundang-Undangan

di Indonesia berdasarkan Hukum Tata Negara

Stanley Kurniawan

Dian Bakti Setiawan, Keberadaan Serta Pelaksanaan Peraturan Daerah Syari’ ah Selaku

Perundang- Undangan Pada Tingkatan Daerah, Sumatera Law Review, Volume 1, No

, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i1. 3327.

Dila Andika Azhar, Analisis Yuridis Terhadap Penyimpanan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh

Notaris Pada Proses Pengikatan Jual Beli (Pjb) (Analisis Vonis No 53/ Pid. B/ 2017/

Pn. Bkt), Sumatera Law Review, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1.

Dola Riza, Hakikat KTUN Bagi Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara Serta

Undang- undang Admnistrasi Pemerintahan, Sumatera Law Review, Volume 2, No 2,

, 10. 22216/ soumlaw. v2i2. 3566.

Idham, Registrasi Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Dalam Perspektif Gratis Trade Zone

(FTZ) Di Kampung Tua, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera Law

Review, Volume 2, No 1, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3908. Jasmir, Pengembalian

Status Hukum Tanah Ulayat Atas Hak Guna Usaha, Sumatera Law Review, Volume

, No 1, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i1. 3384.

Laurensius Arliman S, Lembaga- Lembaga Negara (Di Dalam Undang- Undang Bawah

Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Deepublish, Yogyakarta, 2016.

Laurensius Arliman S, Peran KPAI dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia,

Deepublish, Yogyakarta, 2019. Laurensius Arliman S, Pembelajaran

Kewarganegaraan- Tantangan Masyarakat Negara Milenial Mengalami Revolusi

Industri 4. 0, Yogyakarta, 2019. Laurensius Arliman S, Protection of Girls from the

Dangers of Sexual Violence in Indonesia to Design Sustainable Child Protection,

Proceedings 1st Bicoshs (Prophetic Role of Sharia Knowledge in Developing Social

Justice), 2017.

Laurensius Arliman S, Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang- Undang Larangan

Praktek Dominasi Serta Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lex Jurnalica, Volume 16, No

, 2019.

Perkembangan Sistem Peraturan Perundang-Undangan

di Indonesia berdasarkan Hukum Tata Negara

Stanley Kurniawan

Laurensius Arliman S, Analisis Dari Perspektif Politik Hukum Terhadap Pasal 56 UndangUndang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Kegiatan Pidana,

Lex Jurnalica, Volume 15, No 3, 2018.

Laurensius Arliman S, Peran Lembaga Proteksi Saksi Serta Korban Terhadap Proteksi Hak

Anak Yang Berkepanjangan Di Indonesia, Lex Jurnalica, Volume 14, No 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Pertumbuhan Serta Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,

Jurnal Selat, Volume 5, No 1, 2017.

Laurensius Arliman S, Eksistensi Hukum Area dalam Membangun Area Sehat Di Indonesia,

Jurnal Lex Librum, Volume 5, No 1, 2018, http://doi.org/ 10.5281/zenodo.1683714.

Laurensius Arliman S, Tinjauan Peran Pengguna Anggaran Serta Kuasa Pengguna

Anggaran, Volume 8, No 2, 2015, https://doi.org/10.21776/

ub.arenahukum.2015.00802.1

Laurensius Arliman S, Imelda Tamba, Maria Florida Bunga Kian, Mutu Pelayanan Sdm

Pengaruhi Kepuasan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Jembatan Kasih

Kp Tanjung Uncang Di Kota Batam, Jurnal Marketing, Volume 1, No 1, 2018.

Laurensius Arliman S, Pembelajaran Paralegal Kepada Warga Selaku Wujud Perlindungan

Anak Yang Berkepanjangan, UIR Law Review, Volume 1, No 1, 2017,

https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153.

Laurensius Arliman S, Menguatkan Kearifan Lokal Buat Mencegah Intoleransi Umat

Beragama Di Indonesia, Ensiklopedia of Journal, Volume 1, No 1, 2018,

https://doi.org/10.33559/eoj.v1i1.18.

Laurensius Arliman S, Pernikahan Antar Negara Di Indonesia Bersumber pada Hukum

Perdata Internasional, Kertha Patrika, Volume 39, No 3, 2017,

https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p03.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang

Berkepanjangan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, No 2, 2016.

Laurensius Arliman S, Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris

Indonesia, Jurnal Yuridika, Volume 30, No 3, 2015, https://doi.

org/10.20473/ydk.v30i3.1770.

Perkembangan Sistem Peraturan Perundang-Undangan

di Indonesia berdasarkan Hukum Tata Negara

Stanley Kurniawan

Laurensius Arliman S, Kedudukan Dewan Pers Selaku Lembaga Negara Independen Yang

Menjamin Berita Yang Layak Untuk Perlindungan Anak, Mahkamah: Harian Kajian

Hukum Islam, Volume 4, No 2, 2019, https://doi.org/10.24235/mahkamah.v4i2.4972.

Laurensius Arliman S, Menjerat Pelakon Penyuruh Pengrusakan Benda Kepunyaan Orang

Lain Dengan Memikirkan Asas Guna Sosial Kajian Vonis No 267/ Pid. B/ 2015/ PN.

Blg, Jurnal Gagasan Hukum, Volume 01, No 1, 2019.

Laurensius Arliman S, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum

Indonesia, Dialogica Jurnalica, Volume 11, No 1, 2019,

https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831.

Laurensius Arliman S, Implementasi Keterbukaan Data Publik Untuk Menunjang Kinerja

Aparatur Sipil Negara Yang Handal, Cendekia Hukum, Volume 3, No 2, 2018,

http://doi.org/10.33760/jch.v3i2.18.

Laurensius Arliman S, Tinjauan Peran Pengguna Anggaran serta Kuasa Pengguna Anggaran,

Volume 8, No 2, 2015, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1.

Laurensius Arliman S, Partisipasi Aktif serta Pasif Publik dalam Pembuatan Peraturan

Daerah di Kota Payakumbuh, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, No 1, 2015.

Laurensius Arliman S, Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana

ataupun GBHN selaku Landasan Pembangunan Negara Berkepanjangan, Jurnal

Manajemen Pembangunan, Volume 3, No 3, 2016.

Laurensius Arliman S, Penyelenggaraan Sistem Presidensil Bersumber pada Konstitusi Yang

Sempat Berlaku Di Indonesia, Jurnal Muhakamah, Volume 4, No 2, 2019.

Oky Nasrul, Pemanfaatan Tanah Peninggalan PT Kereta Api Indonesia( Persero) Divisi

Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga, Sumatera Law Review, Volume 2, No

, 2019, 10. 22216/ soumlaw. v2i1. 3554.

Sandra Dewi, Memahami Doktrin Serta Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Hukum

Perusahaan, Sumatera Law Review, Volume 1, No 2, 2018, 10. 22216/ soumlaw. v1i2.