WANPRESTASI AKIBAT FORCE MAJEURE DAN PEMBAYARAN KOMPENSASI SISA KONTRAK KERJA PADA KARYAWAN PKWT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 9 PDT.SUS-PHI/2020/PN BNA)

Main Article Content

Julius Taufik
Gunardi Lie

Abstract

Justice and social welfare are manifestations of efforts to achieve state goals as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In the implementation of justice and social welfare, the role of the community is required. To achieve this goal, the employment sector is needed to make it happen. The problem in the research raised by the author is a default due to Force majeure as a result of the Government's efforts to overcome the Covid-19 Pandemic based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Mariam Darus Badrulzaman. Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

Peter Mahmud Marzuki. Penulisan Hukum Hukum. (Jakarta, Kencana,

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian hukum. (Jakarta, Kencana, 2005).

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana

Prenada, 2010).

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengantar.

(Yogyakarta: Liberty, 2007).

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta: Prenada media

Group, 2019).

Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung:

PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan.

Indonesia. surat Edaran menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nomor 907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang pencegahan

pemutusan hubungan kerja massal.

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang

penanggulangan bencana.

Indonesia, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 Tentang Pelindungan

Pekerja/Buruh Dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka

Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Kerja.

Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Kekarantinaan Kesehatan.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang

PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK.

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan Hubungan Industrial Banda Aceh, PT. Ayani Family

Group (tergugat) melawan 15 karyawan (penggugat)

PKWTnya, No. 9/PDT.SUS-PHI/2020/PN Bna, 22 September

Penyerahan berkas kasasi, 26 Oktober 2020. Hingga

skripsi ini selesai dibuat, 26 Juli 2021, proses sidang kasasi

belum berjalan.

D. Jurnal

BakuAryo Dwi Prasnowo, Siti Malikhatun Badriyah, “Implementasi

Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak dalam Perjanjian” 31

Mei 2019.

E. Artikel

Anonim, “9 Emiten Terimbas Covid: PHK, Potong Gaji, & Rumahkan

Pekerja”, www.cnbcIndonesia.com, diakses pada 4 juli 2021.

Muhammad Fadhali Yusuf, “Ini Strategi Usulan Pemerintah Agar

Perusahaan Menghindari PHK Akibat Pandemi COVID-19”,

https://smartlegal.id, diakses pada 4 juli 2020.

Hendra Kusuma, “Setahun Corona, Angka Pengangguran Nyaris 10

Juta Orang”, https://finance.detik.com, diakses pada 4 juli

Dr. Kevin Adrian, “memahami epidemologi dan istilah-istilah

lainnya”, www.alodokter.com, diakses pada 23 juni 2021.

Anonim, “hindari lansia dari Covid-19”, www.padk.kemkes.go.id,

diakses pada 23 juni 2021.

Anonim, “apa yang dimaksud pandemi”, https://covid19.go.id, diakses

pada 25 juni 2021.

Dinsos-Aceh, “RP 2,3 triliun dana bansos sudah disalurkan di Aceh”,

https://dinsos.acehprov.go.id, diakses pada 6 juli 2021.

Ahmad Wijaya, “Sepi tamu, pengusaha hotel di Banda Aceh minta

keringanan pajak”, www.antaranews.com, diakses pada 6 juli