PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TRANSPORTASI ONLINE ATAS TINDAKAN PEMOTONGAN SALDO SEPIHAK TERHADAP PEMBATALAN PESANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Main Article Content

Marchelina Theresia
ve Wheni Setijawati Soemarwi

Abstract

Technological developments have had a great impact on the transportation sector, which can be seen in the provision of online transportation services. With the many conveniences provided for consumers who use online transportation, it is undeniable that the use of these services can cause a loss for consumers. Where there is a case of cutting balances for unilaterally canceling orders by online transportation service providers which makes consumers experience a loss. In this case the consumer feels aggrieved and demands compensation, but the online transportation party does not provide compensation as it should. This makes the online transportation party violate the regulations that have been regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The purpose of this research is to find out how the legal protection for online transportation users is for the act of unilaterally cutting balances against order cancellations in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research uses normative legal research, with a legal approach. The results of this study indicate that online transportation service providers must provide compensation to consumers as a form of legal protection for unilateral cutting of balances against order cancellation

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

B, Abdul Halim. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce Lintas Negara Di Indonesia. Yogyakarta:FH UII Press, 2009.

Kelsen, Hans. Teori Hukum Murni. Terj. Raisul Mutaqin. Bandung: Nusa Media,

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. Manajemen Pemasaran. Jilid 2 edisi. ke 13.

Jakarta, Erlangga, 2009.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen. Cetakan.6,

Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010.

Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: Citra Aditya

Bakti, 2010.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sjahputra, Iman. Perlindungan konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Bandung:Alumni, 2010.

Suwardi. Hukum Dagang Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5025).

C. Jurnal

Lastini,”Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha menurut Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Lex

Privatum. Vol.4, No.6 Tahun 2016.

Mahanani, Rosfe. “Perjanjian Pengangkutan (Studi Tentang Bentuk

Penyelenggaraan Perjanjian Kerjasama Antara PT. HERONA EXPRESS

dengan PT. KAI)”. Skripsi. (Surakarta : Program Studi Hukum Universitas

Muhammadiyah Surakarta,2018).

Pangestu, M. Teguh dan Nurul Aulia, “Hukum Perseroan Terbatas dan

Perkembangannya di Indonesia”. Jurnal Business Law Review. Volume 3,

Tahun 2017.

Weydekamp, Gerry R. “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan

Melawan Hukum”. Lex Privatum. Vol 1, No. 4 Tahun 2013

D. Internet

Josua, “Surat Pembaca:Saldo Kartu Debit Terpotong, Meski Transaksi Dibatalkan

Otomatis oleh Gojek”, www.kompas.com, Jumat 13 Agustus 2021.