KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN KRITERIA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
A. Buku
Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan ke-3.
(Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2013)
_________________. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah
Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum
Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.
(Bandung: Mandar Maju, 1999).
Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek
Internasional. (Bandung: Mandar Maju. 2004)
Burhan, Ashofa. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. (Jakarta: Kanisius,
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Ediai Revisi. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group. 2013)
Purbopranoto, Kontjoro. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan
Peradilan Administrasi Negara. (Bandung: Alumni, 1981)
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012)
Rasyidin, Untung dan Dedi Supriyadi. Pengantar Hukum Indonesia (dari
Tradisi ke Konstitusi). (Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia. 2014)
Sugono, Denny dkk. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional. 2008)
Simorangkir, JCT. Hukum dan Konstitusi Indonesia. (Jakarta: Gunung
Agung, 1983)
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3. (Jakarta:
UI-Press. 2019)
B. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.
________. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
________. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
________. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.
________. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
________. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
C. Jurnal
Latifah, Marfuatul. “Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak
Pidana Korupsi”. Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, Juni 2012.
Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”. Jurnal
TAPIs Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2015.
Sidharta, B. Arief. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”. Jurnal
Hukum Jentera: edisi 3 Tahun II, November 2004.
Sugiarto, Totok. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jurnal Cakrawala
Hukum. Vol. 18. No. 1 Juni 2013.
Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”. Jurnal
Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007. Yogyakarta:
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Wagiman. “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan
Menjernihkan Pemahamannya”. Jurnal Filasafat Hukum Vol. 1, No. 1,
D. Lainnya
Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI
dengan DPP KNPI, AMPS FH UI dan Yayasan Komunal, 2007