KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN KRITERIA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

Main Article Content

Lambertus Josua Tallaut
Ade Adhari

Abstract

The authority to investigation corruption cases is owned by the Corruption Eradication Commission, the Attorney General’s Office and the Police. To guarantee legal certainty in the exercise of athority, Article 11 of the KPK Law provides for the investigation of corruption cases which are under the authority of the KPK. In practice, this Article is not carried out in a consistent and obedient manner, such as the Jiwasraya, case, the Pinagki Prosecutor and the North Minahasa Ready-to-Use Fund Corruption which were investigated by the Prosecutor’s Office, in thes three cases the authority of the KPK. This phenomena creates legal uncertainty, even though certainty as a legal value must be upheld. The research method used is juridical-normative with primary and secondary legal materials as material for obtaining secondary data. The data was obtained by library technique and analyzed by descriptivequalitative method. Legal certainty is domiciled as a legal value, which means that the purpose of law is legal certainty. Legal certainty is also an important element in the administration of a state of law, therefore Indonesia is obliged to uphold legal certainty in implementation activities, including taking action against corruption cases. The criteria for the KPK authority case investigated by the Prosecutor's Office create legal uncertainty regarding the application of Article 11 of the KPK Law. Prosecutors' actions are also theoretically authoritative, exceeding their authority.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Arief, Barda Nawawi. Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan ke-3.

(Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. 2013)

_________________. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah

Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum

Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.

(Bandung: Mandar Maju, 1999).

Atmasasmita, Romli. Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek

Internasional. (Bandung: Mandar Maju. 2004)

Burhan, Ashofa. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)

Huijbers, Theo. Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah. (Jakarta: Kanisius,

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Ediai Revisi. (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group. 2013)

Purbopranoto, Kontjoro. Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan

Peradilan Administrasi Negara. (Bandung: Alumni, 1981)

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012)

Rasyidin, Untung dan Dedi Supriyadi. Pengantar Hukum Indonesia (dari

Tradisi ke Konstitusi). (Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia. 2014)

Sugono, Denny dkk. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta: Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional. 2008)

Simorangkir, JCT. Hukum dan Konstitusi Indonesia. (Jakarta: Gunung

Agung, 1983)

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3. (Jakarta:

UI-Press. 2019)

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

________. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi.

________. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

________. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia.

________. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

________. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Jurnal

Latifah, Marfuatul. “Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak

Pidana Korupsi”. Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, Juni 2012.

Nurhardianto, Fajar. “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”. Jurnal

TAPIs Vol. 11, No. 1 Januari-Juni 2015.

Sidharta, B. Arief. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”. Jurnal

Hukum Jentera: edisi 3 Tahun II, November 2004.

Sugiarto, Totok. “Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Jurnal Cakrawala

Hukum. Vol. 18. No. 1 Juni 2013.

Wantu, Fence M. “Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”. Jurnal

Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007. Yogyakarta:

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Wagiman. “Nilai, Asas, Norma, dan Fakta Hukum: Upaya Menjelaskan dan

Menjernihkan Pemahamannya”. Jurnal Filasafat Hukum Vol. 1, No. 1,

D. Lainnya

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI

dengan DPP KNPI, AMPS FH UI dan Yayasan Komunal, 2007