AKIBAT HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN KEJAHATAN BERHUBUNGAN DENGAN JABATAN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR37/G/2018/PTUN.PDG).

Main Article Content

Boby Harnendi Putra

Abstract

Aparatur Sipil Negara is a Indonesian government institution that was created with the aim of running the government to realize the ideals of the nation, Aparatur Sipil Negara consists of civil servants and government employees with work agreements (PPPK), behind its implementation function as the assistance of the Indonesian state, on the other hand, Aparatur Sipil Negara is not immune from criminal acts, as for the criminal acts discussed are crimes related to positions, crimes committed by the state civil Apparatus have a direct impact on the community, it is like a stalled development, slowing economy and much more, Aparatur Sipil Negara who is proven legally and convincingly to commit a crime related to the position, will be immediately given legal sanctions,as for the legal sanctions, they can be in the form of sanctions in accordance with Kitab Undang – Undang Hukum Pidana until Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, further information regarding the sanction of dismissal that will be imposed on Aparatur Sipil Negara who commits a crime of office crime that will be carried out by a government agency like President, Minister, Governor, also Regent. Does not end there, Komisi Aparatur Sipil Negara and Badan Kepegawaian Negara also participate in making proposals as well as supervising Aparatur Sipil Negara working in the government.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Mahmud, Peter Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2005).

Nur, Alim & Harmon Harun, Himpunan Undang – Undang Kepegawaian 2002 – 2004

formasi Administrasi Publik (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007), hal.

Nyoman, Desak Tri Putra Dewi,” Kedudukan Badan Kepegawaian Negara Sebagai Lembaga

Pengelola Kepegawaian Menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara”, Makalah Universitas Udayana, 18 Desember 2019.

Situmorang dan Juhir, Aspek Hukum Pengawasan Melekat, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Yosi,Sabdanas “Pengertian Negara Menurut Para Ahli”, e-jurnal.com, Diakses 30 september 2021.

B. Jurnal

Adi, Muchlis, Putra Wajong,”Tugas Dan Wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara Menurut Undang

– Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Journal Unsrat Volume

Nomor 2, 2 April 2021

Dwi, Shilvi, Aulia,”Kasus Korupsi Aparatur Sipil Negara (ASN) Perempuan Di Lembaga

Permasyarakatan Perempuan Kelas 2 A Pekan Baru Provinsi Riau Tahun 2017”, Journal

Universitas Riau, Edisi Nomor 2, 5 Desember 2018.

Inas, Diasa Wishesa,” Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit”,

Diction Law Jurnal, Edisi Volume 3 Nomor 5, 5 September 2020.

C. Peraturan Perundang - Undangan

Indonesia, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63).

Indonesia, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 37/G/2018/PTUN.PDG

Atas Nama Dirwi Rizal Melawan Bupati Pesisir Selatan, 25 September 2018.

D. Wawancara

Peneliti, Wawancara, Dengan Bapak Ito Suhardi Praktisi Hukum Pidana Kantor Hukum Ito

Suhardi & Partners, Mengenai “Akibat Hukum Aparatur Sipil Negara Yang

Melakukan Kejahatan Berhubungan Dengan Jabatan Di Tinjau Dari Undang –

Undang Aparatur Sipil Negara”, (Jakarta : 15 Desember 2021).

Peneliti, Wawancara, Dengan Bapak Zulfansar Badarudin Praktisi Hukum Pidana Kantor

Hukum Zulfansar & Partners, Mengenai “Akibat Hukum Aparatur Sipil Negara

Yang Melakukan Kejahatan Berhubungan Dengan Jabatan Di Tinjau Dari Undang –

Undang Aparatur Sipil Negara”, (Jakarta : 22 November 2021).

E. Internet

Anonim,”Arti Penyuapan Dan Gratifikasi Dalam Iso 37001 : 2016”, www.grc-indonesia.com,

Diakses 20 Desember 2021