PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PADA PENGGUNA APLIKASI AKULAKU BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Main Article Content

Adriani Elisabet Cahyaninglintang Sinaga
Jeane Neltje Tampi

Abstract

Fintech or P2P Lending is a service that is engaged in financial services where it has consumers. Consumers who use their own financial services in Indonesia have been protected by several regulations, one of which is Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector which aims to create protection for you, increase consumer empowerment, and raise awareness. Financial Services Businesses regarding the importance of Consumer Protection. However, consumers who use Akulaku's Financial services are in a position where their personal data is leaked. In this case, the consumer's personal data leak resulted in Kredit Tanpa Agunan (KTA) bills and purchase transactions that were never entered into the Consumer's Akulaku account. Until now, consumers have not received a solution to the leakage of personal data they experienced.

Article Details

Section
Articles

References

A. Buku

Miru, Ahmad. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.

Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013

Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Jakarta: Diadit Media,

Nugroho Adi, Susanti. Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjay Dari Hukum

Acara Serta Kendala Implementasinya. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2008.

Usman, Rachmadi. Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2003.

Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: PT. Grasindo, 2000.

Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT Raya Grafindo Persada,

Witanto, D.Y. Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan

Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Mediasi di Pengadilan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi

Finansial.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data

Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor

Jasa Keuangan

C. Artikel Jurnal Online

Hendrawan Agusta, “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)”,

Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 N0. 4 (2020). Diakses tanggal 13

Agustus 2021.

Sinta Dewi Rosadi, “Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi

Digital Di Indonesia”, Jurnal Veritas et Justicia, Vol. 4, No. 1, 2018. Diakses

tanggal 15 Agustus 2021.

Tris Widodo, “Penyelesaian Secara Konsilasi Dalam Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004”, Jurnal

Warta Edisi : 49, Juli 2016. Diakses tanggal 11 Desember 2021.

Rika Lestari, S.H., M.Hum, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara

Mediasi Di Pengadilan dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu

Hukum, Vol. 3 No. 2. Diakses tanggal 11 Desember 2021.

D. Website

Fika Nurul Ulya, “Cerita Nasabah Akulaku Yang Datanya Bocor, tapi tetap harus bayar

tagihan”, https://money.kompas.com/read/2020/11/20/164326926/ceritanasabah-akulaku-yang-datanya-bocor-tapi-tetap-harus-bayar-tagihan, diakses

pada 3 Agustus 2021.

PT AKULAKU SILVRR INDONESIA diakses melalui

https://www.akulaku.com/?pageTitle=Beranda%20-%20Akulaku, 3 Agustus