Diterbitkan: 2022-08-22
Articles
TANGGUNG JAWAB KEJAHATAN INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL (CONTOH KASUS JOUSKA INDONESIA)
1-25
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR-UNSUR NOODWEER DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 162/PID.B/2021/PN.BDG
74-95
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI JIWASRAYA (STUDI KASUS: PUTUSAN 589/PDT.G/2019/PN.JKT.PST)
121-143
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OVER THE TOP DALAM PERSAINGAN USAHA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA
254-278
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI DUNIA MAYA
279-303
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN PENIPUAN OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 129/PIDSUS/2020/PN Btm
349-371
PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIBATALKAN DENGAN BUKTI GIRIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 61/G/2021/PTUN.SRG.
421-431
PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DALAM HAL PEMBAJAKAN ATLET E-SPORT ANTARAATLET DENGAN PT. ECHO E-SPORTS INDONESIA
432-445
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TUGU SELAMAT DATANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT. PST.
481-501
ANALISIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DASAR TERJADINYA FORCE MAJEURE DALAM SUATU PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)
502-517
TINJAUAN KONSTITUSIONAL KEUANGAN NEGARA DALAM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019)
518-541
Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Masker Dikirim Batu Bata Secara Online
578-599
KEDUDUKAN HUKUM AGEN ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
622-637
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 516/PID.B/2019/PN.JMB DITINJAU DARI PRINSIP ULTRA PETITA
682-704
ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DELIK UNSUR PEMERKOSAAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR : 11/PID.SUS/2021/PN/LRT
727-736
TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN NOMINEE DI INDONESIA
737-750
PERJANJIAN SIMPAN PINJAM MATA UANG ASING PADA BANK BRI (STUDI KASUS KESALAHAN TRANSFER DANA NASABAH YANG DILAKUKAN BANK BRI)
751-774
HAK UPAH DAN THR PEKERJA SELAMA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS NOMOR 9/PDT.SUS-PHI/2018/PN BDG)
775-795
PENERAPAN, PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNG-JAWABAN ATAS BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN JAMBI)
796-819
PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DITINGKATKAN DARI HAK GUNA BANGUNAN (CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR 58/G/2019/PTUN-SRG)
820-839
ANALISIS AKIBAT DARI PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
840-852
ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN PENGGUNAAN FOTOGRAFI (JEFRI TARIGAN VS TRIBUN NEWS)
853-865
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PEMBERI FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN TERTULIS DARI KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
911-935
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAPAKTA KESEPAKATAN BERSAMA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 339/PDT.G/2019/PN.BKS)
936-955
PENANGGULANGAN PRAKTIK CYBER PROSTITUTION PADA APLIKASI MICHAT BERDASARKAN KEBIJAKAN KRIMINAL DI INDONESIA
956-978
URGENSI PEMBENTUKAN MAJELIS PROFESI PENERBANGAN DI TINJAU DARI PASAL 364 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN
1000-1020
KEBIJAKAN FORMULASI DALAM MENANGGULANGI PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
1021-1035
TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN USAHA JALAN TOL DALAM MENCIPTAKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS PENGGUNA JALAN TOL (STUDI KASUS PECAH BAN TOL JAPEK KM 39+350)
1036-1059
KEDUDUKAN HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN YANG DISITAAKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1948K/PDT/2015
1084-1100
ANALISIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA JUAL BELI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 282/PID.B/2020/PN.CBI.
1101-1122
WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA DPR RI YANG LOLOS MENJADI ANGGOTA DPR RI (CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL)
1143-1167
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH OVER KAPASITAS PADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
1168-1187
SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA
1187-1209
DISPENSASI NIKAH PADA PENETAPAN NOMOR 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
1229-1238
IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI DELIK PROSTITUSI ONLINE MENGGUNAKAN PASAL 296 KUHP
1264-1275
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS TINDAKAN PENGGELEDAHAN TELEPON SELULER OLEH KEPOLISIAN PADA SAAT MELAKUKAN RAZIA
1276-1290
KRIMINALISASI PENGGUNAAN KETAMINE SEBAGAI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
1291-1314
PERAN PBB ATAS PELANGGARAN HAM TERHADAP SUKU UIGHUR DI PROVINSI XINJIANG, REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) BERDASARKAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL
1315-1339
AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGACY CONTRACT)
1340-1347
PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TAGIHAN PEMBAYARAN PENJUMPERAN LISTRIK
1370-1384
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM DUGAAN HILANGNYA TABUNGAN NASABAH ( DI BANK MANDIRI TAHUN 2021)
1385-1408
TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN DAN PENGHAPUSAN MEREK DAGANG TERDAFTAR
1423-1440
ANALISIS TERHADAP DELIK PERMUFAKATAN JAHAT PENDANAAN TERORISME DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 398/PID/SUS/2018/PN.JKT.TIM
1441-1458
IMPLEMENTASI TARIF RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
1459-1482
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 312/PID.SUS/2020/PN.MTR.)
1497-1522
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TAWURAN ANTAR REMAJA DI WILAYAH JAKARTA BARAT
1536-1554
ANALISIS SENGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.113/PDT.G/2018/PN.BTM)
1555-1578
TINJAUAN TENTANG KEKUATAN HUKUM POLIS ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN
1579-1601
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK OLEH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN KOSONGNYA KOMISIONER KPPAD
1602-1625
TINJAUAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI SEXUAL HARASSMENT DI TEMPAT KERJA
1626-1646
KAJIAN DAN PENGARUH POSITIF NEGATIF PENJAJAHAN KOLONIAL BELANDA TERHADAP PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA
1647-1669
PERAN NEGARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
1670-1693
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN PKPU PERUSAHAAN ASURANSI JIWA KRESNA DALAM PUTUSAN NOMOR 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST
1694-1717
ANALISIS TERHADAP RUMAH YANG TERIKAT JUAL-BELI YANG DIJAMINKAN KE BANK SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 339/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.)
1718-1734
IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN PASCA DIKELUARKAN REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
1735-1751
ANALISIS PENGGUNAAN APBN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERGANTIAN GORDEN RUMAH DINAS
1752-1775
PAYUNG HUKUM TERHADAPASAS KEADILAN UPAH TENAGA KERJA GURU HONORER
1776-1798
IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PADA PENEBANGAN ATAU PEMBALAKAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN NO. 18 TAHUN 2013
1799-1811
SISTEM PERANCANGAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA DAN METODE OMNIBUS LAW: BERDASARKAN HUKUM KENEGARAAN
1821-1836
Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Eksistensi Aplikasi Identifikasi Nomor terhadap Wirausaha
1862-1886
ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
1887-1911
KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA DUNIA MAYA (CYBERSPACE)
1912-1935
PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU PENGEMIS YANG DIGUNAKAN OLEH STASIUN TELEVISI INDOSIAR TANPA SEIZIN PENCIPTANYA
1936-1954
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ORANG DENGAN PERMASALAHAN KESEHATAN JIWA SAAT COVID-19
1955-1970
PEMBERIAN WASIAT MELEBIHI KETENTUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR)
446-464
UPAYA MEWUJUDKAN KESADARAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA BANJAR
1971-1981