SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA
Main Article Content
Abstract
In the investigation stage, investigators often commit violence that can harm the suspect, where the
suspect has rights as a human being and as a community protected by laws and regulations. In the
investigation process, investigators do not only seek confessions from suspects, but also collect
preliminary evidence and witnesses in order to support proving the existence of a crime, where
investigators are given the authority to take certain actions, in order to complete the investigation
process. But often in the investigation process, investigators use violence against suspects.
Investigators who commit acts of violence against suspects may be subject to sanctions and may be
subject to a Police Professional Code of Ethics. The investigation process aims to provide clarity on a
criminal act that has occurred. In carrying out the investigation process, members of the police
assigned to look for evidence of a criminal act will interrogate the suspect. Article 117 (1) of the
Criminal Procedure Code states that the statements of suspects or witnesses given to investigators are
accompanied without pressure from anyone or in any form.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
“Arief, Barda, Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana;
(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Edisi Pertama,
Cetakan ke-2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).”
“Asplund, Knut D., Suparman Marzuki dan Eko Riyadi. Hak Asasi Manusia.
Cetakan pertama. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008).”
“Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. Cara Mudah Memahami Hukum Pidana.
Cetakan kedua (Jakarta: Prenadamedia group, 2015).”
“Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
(Jakarta: Sinar Grafika, 2007).”
“Hartati. Jurnal Ilmu Hukum Studi Perkembangan Hak Asasi manusia Terkait
Dengan Tugas Polri.”
“Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Sinar Baru,
.”
“Lamintang , P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-Dasar
Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).”
“Mangkepriyanto, Extrix. Pidana Umum & Pidana Khusus Serta Keterlibatan
Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. (Bogor: Guepedia,
.”
“Marzuki, Peter, Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana,
.”
“Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Cetakan ke-9. (Jakarta: Rineka Cipta,
.”
“Mulyadi, Lilik. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik.
(Bandung: PT. Alumni Bandung, 2008).”
“ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum.
(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, 2007).”
“ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif
dan Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015).”
“Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi kedua.
(Bandung: Eresco, 1986).”
“Sadjijono. Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance.
(Yogyakarta: LaksBang Press Indo, 2005).”
“Sadjijono. Polri Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. (Yogyakarta:
LaksBang Press Indo, 2008).”
“Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3. (Jakarta: UI
Press, 2007).”
“Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta
Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal. (Sukabumi:
Politeia-Bogor, 1991).”
“Sujatmoko, Audrey Jurnal, Sejarah, Teori, Prinsip, dan Kontroversi HAM.
(Jakarta:2019).”
“Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Cetakan keenam.
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).”
“Utsman, Sabian. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara
Hukum & Masyarakat. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).”
“Utsman, Sabian. Living Law: Transformasi Hukum Saka dalam Identitas
Hukum Nasional. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).”
“Widodo, Wahyu. Kriminologi dan Hukum Pidana. (Semarang: Universitas
PGRI Semarang Press, 2015).”
B. TESIS
“Widya, Arzil Rigita. “Analisis Yuridis Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indoensia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan
Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif
Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.”
Tesis.(Padang: Universitas Andalas, 2016).”
C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
“Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).”
“________. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”
“________. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor
, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).”
“_______. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi
Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan
Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 150).”
“Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pedoman Penulisan Skripsi
Bidang Hukum. (Jakarta: Peraturan Dekan FH-Untar Nomor
-D/FHUNTAR/II/2011/2011).”
“_______. Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik
Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 608).”
D. ARTIKEL/WEBSITE
“J. Tittenbrun, “Talcott Parsons’ Economic Sociology. International Letters of
Social and Humanistic Sciences”,https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs, diakses pada tanggal
Maret 2022 Pukul 18.36.”