Published: 2022-08-22

TANGGUNG JAWAB KEJAHATAN INSIDER TRADING YANG DILAKUKAN TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR MODAL (CONTOH KASUS JOUSKA INDONESIA)

Abstract : 613 | PDF : 194

EKSISTENSI BANK TANAH DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN REFORMA AGRARIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA (STUDI PERBANDINGAN DENGAN BANK TANAH NEGARA BELANDA)

Abstract : 216 | PDF : 35

ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM RESTRUKTURISASI POLIS PT ASURANSI JIWASRAYA (PERSERO) DITINJAU DARI ASPEK PERJANJIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 09/PDT.G.S/2021/PN.JKT.PST)

Abstract : 211 | PDF : 1459

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR-UNSUR NOODWEER DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 162/PID.B/2021/PN.BDG

Abstract : 96 | PDF : 235

Tinjauan Perlindungan Hukum Konsumen Rokok Tanpa Label Peringatan Kesehatan Berupa Gambar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Btm)

Abstract : 156 | PDF : 272

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS TERHADAP GAGAL BAYAR PERUSAHAAN ASURANSI JIWASRAYA (STUDI KASUS: PUTUSAN 589/PDT.G/2019/PN.JKT.PST)

Abstract : 311 | PDF : 642

AKIBAT HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG DIASUH TERPISAH OLEH AYAH ATAU IBU PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TABANAN NOMOR: 169/PDT.G/2017/PN.TAB)

Abstract : 89 | PDF : 364

JUAL TANAH BERDASARKAN DOKUMEN SERTIFIKAT TANAH

Abstract : 232 | PDF : 113

AKSESIBILITAS PEMBERIAN BANTUAN PSIKOLOGIS BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KOMISI NASIONALANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (CONTOH PUTUSAN NO. 1914/PID.SUS/2020/PN.TNG)

Abstract : 91 | PDF : 226

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAKUBAKU DAN LOGO SELAKU MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (STUDI PUTUSAN NOMOR 790K/Pdt.Sus-HKI/2020)

Abstract : 116 | PDF : 313

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LAHAN PRODUKTIF PERTANIAN AKIBAT MARAKNYAALIH FUNGSI LAHAN UNTUK KEPERLUAN PROPERTI, INDUSTRI DAN PROYEK PEMBANGUNAN STRATEGIS NASIONAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Abstract : 296 | PDF : 691

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OVER THE TOP DALAM PERSAINGAN USAHA TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

Abstract : 346 | PDF : 290

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI DUNIA MAYA

Abstract : 345 | PDF : 922

URGENSI FORMULASI DELIK KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS GAMBAR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PEMULIHAN KORBAN SECARA YURIDIS

Abstract : 93 | PDF : 202

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MASALAH PERDATA TERKAIT SEWA-MENYEWA PRIBADI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)

Abstract : 159 | PDF : 213

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KORBAN PENIPUAN OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 129/PIDSUS/2020/PN Btm

Abstract : 103 | PDF : 215

PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PELARANGAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Abstract : 82 | PDF : 277

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI KEBOCORAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATAATAU INFORMASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (STUDI PUTUSAN NOMOR:23/PDT.SUS.BPSK/2019/ PN.CBD.)

Abstract : 78 | PDF : 31

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DIBATALKAN DENGAN BUKTI GIRIK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 61/G/2021/PTUN.SRG.

Abstract : 135 | PDF : 190

PERLINDUNGAN HUKUM PERDATA DALAM HAL PEMBAJAKAN ATLET E-SPORT ANTARAATLET DENGAN PT. ECHO E-SPORTS INDONESIA

Abstract : 390 | PDF : 489

ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Contoh Kasus: Pabrik Skala Rumahan Di Kalideres Tahun 2019)

Abstract : 109 | PDF : 379

ANALISIS HUKUM ATAS INDEPENDENSI ARBITER

Abstract : 144 | PDF : 309

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TUGU SELAMAT DATANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT. PST.

Abstract : 734 | PDF : 1506

ANALISIS PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DASAR TERJADINYA FORCE MAJEURE DALAM SUATU PERJANJIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 629/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL)

Abstract : 90 | PDF : 164

TINJAUAN KONSTITUSIONAL KEUANGAN NEGARA DALAM KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 43 PK/PDT.SUS-PAILIT/2019)

Abstract : 123 | PDF : 360

URGENSI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG KHUSUS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN HARMONISASI HUKUM PERLINDUNGAN PRIVASI DAN DATA PRIBADI DALAM ERA DIGITAL (STUDI KASUS: INDUSTRI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) BERBASIS PEER TO PEER LENDING

Abstract : 191 | PDF : 779

HAK UPAH TERHADAP TENAGA KERJA YANG DIRUMAHKAN AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 (STUDI KASUS : PUTUSAN NOMOR 60/PDT.SUS-PHI/2020.GTO

Abstract : 75 | PDF : 101

Perlindungan Konsumen Atas Jual Beli Masker Dikirim Batu Bata Secara Online

Abstract : 83 | PDF : 96

KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH TUMPANG TINDIH PERSPEKTIF PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG NOMOR: 52/PDT.G/2020/PN.TPG)

Abstract : 109 | PDF : 282

KEDUDUKAN HUKUM AGEN ASURANSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract : 82 | PDF : 1016

PENEGAKAN HAK PRIORITAS PENGIRING AMBULANS OLEH MASYARAKAT SIPIL DITINJAU DARI PASAL 134 DAN 135 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Abstract : 169 | PDF : 239

HAK UPAH PEKERJA PKWTT TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR: 134/PDT.SUS-PHI.G/2019/PN.JKT.PST)

Abstract : 129 | PDF : 255

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 516/PID.B/2019/PN.JMB DITINJAU DARI PRINSIP ULTRA PETITA

Abstract : 146 | PDF : 250

HAK UPAH PEKERJA AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 162/PDT. SUS-PHI.PLW/2019/PN.JKT.PST)

Abstract : 66 | PDF : 192

ANALISIS TERHADAP PENERAPAN DELIK UNSUR PEMERKOSAAN ANAK PADA PUTUSAN NOMOR : 11/PID.SUS/2021/PN/LRT

Abstract : 91 | PDF : 144

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN NOMINEE DI INDONESIA

Abstract : 70 | PDF : 194

PERJANJIAN SIMPAN PINJAM MATA UANG ASING PADA BANK BRI (STUDI KASUS KESALAHAN TRANSFER DANA NASABAH YANG DILAKUKAN BANK BRI)

Abstract : 122 | PDF : 342

HAK UPAH DAN THR PEKERJA SELAMA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1 A KHUSUS NOMOR 9/PDT.SUS-PHI/2018/PN BDG)

Abstract : 97 | PDF : 149

PENERAPAN, PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNG-JAWABAN ATAS BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN JAMBI)

Abstract : 57 | PDF : 225

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DITINGKATKAN DARI HAK GUNA BANGUNAN (CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR 58/G/2019/PTUN-SRG)

Abstract : 143 | PDF : 441

ANALISIS AKIBAT DARI PEMALSUAN DOKUMEN PERKAWINAN DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Abstract : 47 | PDF : 102

ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN PENGGUNAAN FOTOGRAFI (JEFRI TARIGAN VS TRIBUN NEWS)

Abstract : 93 | PDF : 141

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN ATAS DUGAAN MANIPULASI HARGA MASKER DI TOKOPEDIA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract : 142 | PDF : 177

AKIBAT HUKUM PROSES PEMBUKTIAN TERHADAP TERDAKWA YANG TIDAK DIDAMPINGI PENASIHAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN NOMOR 215/Pid.Sus/2019/PN Tbh.)

Abstract : 72 | PDF : 196

PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PEMBERI FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN TERTULIS DARI KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Abstract : 86 | PDF : 281

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAPAKTA KESEPAKATAN BERSAMA YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 339/PDT.G/2019/PN.BKS)

Abstract : 77 | PDF : 165

PENANGGULANGAN PRAKTIK CYBER PROSTITUTION PADA APLIKASI MICHAT BERDASARKAN KEBIJAKAN KRIMINAL DI INDONESIA

Abstract : 205 | PDF : 458

ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHINAAN DALAM KONTEN YOUTUBE PADA PUTUSAN PENGADILAN JAKARTA SELATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1327/PID.SUS/2019/PN JKT.SEL)

Abstract : 84 | PDF : 207

URGENSI PEMBENTUKAN MAJELIS PROFESI PENERBANGAN DI TINJAU DARI PASAL 364 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

Abstract : 120 | PDF : 182

KEBIJAKAN FORMULASI DALAM MENANGGULANGI PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstract : 157 | PDF : 540

TANGGUNG JAWAB HUKUM BADAN USAHA JALAN TOL DALAM MENCIPTAKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS PENGGUNA JALAN TOL (STUDI KASUS PECAH BAN TOL JAPEK KM 39+350)

Abstract : 97 | PDF : 5

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 33/PDT.G/2019/PN.CBI DIMANA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN HUKUM ATAS DIBATALKANNYA SERTIFIKAT OLEH PTUN (STUDI KASUS NOMOR 158/G/2015/PTUN-BDG)

Abstract : 87 | PDF : 195

KEDUDUKAN HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN YANG DISITAAKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1948K/PDT/2015

Abstract : 55 | PDF : 227

ANALISIS TERHADAP DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA JUAL BELI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 282/PID.B/2020/PN.CBI.

Abstract : 79 | PDF : 25

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA (Studi Kasus Webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Abstract : 267 | PDF : 459

WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA DPR RI YANG LOLOS MENJADI ANGGOTA DPR RI (CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL)

Abstract : 97 | PDF : 231

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH OVER KAPASITAS PADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Abstract : 59 | PDF : 123

SANKSI PIDANA TERHADAP PENYIDIK KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA

Abstract : 79 | PDF : 245

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Serta Pengawasan Terhadap Online Pinjaman Yang Belum Memiliki Izin

Abstract : 118 | PDF : 31

DISPENSASI NIKAH PADA PENETAPAN NOMOR 0230/Pdt.P/2018/PA.Kab.Kdr PASCA LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Abstract : 41 | PDF : 148

PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN NOMOR 39/PID.B/2019/PN.PRP)

Abstract : 105 | PDF : 195

IMPLEMENTASI HUKUM DALAM MENANGGULANGI DELIK PROSTITUSI ONLINE MENGGUNAKAN PASAL 296 KUHP

Abstract : 67 | PDF : 154

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS TINDAKAN PENGGELEDAHAN TELEPON SELULER OLEH KEPOLISIAN PADA SAAT MELAKUKAN RAZIA

Abstract : 80 | PDF : 242

KRIMINALISASI PENGGUNAAN KETAMINE SEBAGAI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Abstract : 599 | PDF : 874

PERAN PBB ATAS PELANGGARAN HAM TERHADAP SUKU UIGHUR DI PROVINSI XINJIANG, REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) BERDASARKAN INSTRUMEN-INSTRUMEN HAM INTERNASIONAL

Abstract : 502 | PDF : 779

AKIBAT HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGACY CONTRACT)

Abstract : 116 | PDF : 391

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERKENAL “CABERG” TERHADAP PENDAFTARAN MEREK “CABERG” LOKAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT NOMOR 06/Pdt.Sus-Merek/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Abstract : 64 | PDF : 24

PERLINDUNGAN KONSUMEN MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN TAGIHAN PEMBAYARAN PENJUMPERAN LISTRIK

Abstract : 58 | PDF : 159

TANGGUNG JAWAB BANK DALAM DUGAAN HILANGNYA TABUNGAN NASABAH ( DI BANK MANDIRI TAHUN 2021)

Abstract : 80 | PDF : 23

PENERAPAN REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS GANJA (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 167/PID.SUS/2018/PN.CBI.)

Abstract : 48 | PDF : 115

TINJAUAN HUKUM PERSAINGAN DAN PENGHAPUSAN MEREK DAGANG TERDAFTAR

Abstract : 58 | PDF : 376

ANALISIS TERHADAP DELIK PERMUFAKATAN JAHAT PENDANAAN TERORISME DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR NOMOR 398/PID/SUS/2018/PN.JKT.TIM

Abstract : 82 | PDF : 380

IMPLEMENTASI TARIF RETRIBUSI PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

Abstract : 102 | PDF : 350

PERAN OJK MELALUI PERATURAN NOMOR 71/POJK.05/2016 TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI YANG MEMILIKI TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN RENDAH

Abstract : 141 | PDF : 399

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NOMOR 312/PID.SUS/2020/PN.MTR.)

Abstract : 160 | PDF : 1064

Status Anak yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)

Abstract : 69 | PDF : 315

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TAWURAN ANTAR REMAJA DI WILAYAH JAKARTA BARAT

Abstract : 610 | PDF : 45

ANALISIS SENGKETA PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA PAKSA (STUDI KASUS PUTUSAN NO.113/PDT.G/2018/PN.BTM)

Abstract : 82 | PDF : 294

TINJAUAN TENTANG KEKUATAN HUKUM POLIS ELEKTRONIK DALAM PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG (KUHD) DAN UNDANG-UNDANG 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

Abstract : 128 | PDF : 10

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPANAK OLEH PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU PADA MASA PANDEMI COVID-19 DENGAN KOSONGNYA KOMISIONER KPPAD

Abstract : 54 | PDF : 87

TINJAUAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG MENGALAMI SEXUAL HARASSMENT DI TEMPAT KERJA

Abstract : 103 | PDF : 12

KAJIAN DAN PENGARUH POSITIF NEGATIF PENJAJAHAN KOLONIAL BELANDA TERHADAP PEMBENTUKAN NEGARA INDONESIA

Abstract : 2236 | PDF : 337

PERAN NEGARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Abstract : 155 | PDF : 123

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN PKPU PERUSAHAAN ASURANSI JIWA KRESNA DALAM PUTUSAN NOMOR 389/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST

Abstract : 243 | PDF : 487

ANALISIS TERHADAP RUMAH YANG TERIKAT JUAL-BELI YANG DIJAMINKAN KE BANK SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PN JAKARTA BARAT NOMOR 339/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt.)

Abstract : 57 | PDF : 109

IMPLEMENTASI DISPENSASI PERKAWINAN PASCA DIKELUARKAN REVISI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Abstract : 54 | PDF : 149

ANALISIS PENGGUNAAN APBN OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERGANTIAN GORDEN RUMAH DINAS

Abstract : 161 | PDF : 14

PAYUNG HUKUM TERHADAPASAS KEADILAN UPAH TENAGA KERJA GURU HONORER

Abstract : 182 | PDF : 988

IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PADA PENEBANGAN ATAU PEMBALAKAN LIAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN NO. 18 TAHUN 2013

Abstract : 131 | PDF : 592

SISTEM PERANCANGAN PERUNDANG - UNDANGAN DI INDONESIA DAN METODE OMNIBUS LAW: BERDASARKAN HUKUM KENEGARAAN

Abstract : 102 | PDF : 8

ANGGOTA LEGISLATIF ADALAH DPR DAN PRESIDEN

Abstract : 165 | PDF : 444

Potensi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Melalui Eksistensi Aplikasi Identifikasi Nomor terhadap Wirausaha

Abstract : 195 | PDF : 9

ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

Abstract : 121 | PDF : 472

KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA DUNIA MAYA (CYBERSPACE)

Abstract : 164 | PDF : 252

PERAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU PENGEMIS YANG DIGUNAKAN OLEH STASIUN TELEVISI INDOSIAR TANPA SEIZIN PENCIPTANYA

Abstract : 98 | PDF : 261

PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA ORANG DENGAN PERMASALAHAN KESEHATAN JIWA SAAT COVID-19

Abstract : 66 | PDF : 8

PEMBERIAN WASIAT MELEBIHI KETENTUAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0027/PDT.G/2017/PTA.PBR)

page 446-464
Abstract : 81 | PDF : 102

UPAYA MEWUJUDKAN KESADARAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA BANJAR

Abstract : 184 | PDF : 161