PENERAPAN PEMBELAAN TERPAKSA TERHADAP PELAKU DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN NOMOR 39/PID.B/2019/PN.PRP)
Main Article Content
Abstract
Noodweer is an action taken in a state of urgency. The problems faced in this study are how to
justify the perpetrators who commit crimes of persecution that cause death in the context of
self-defense and how to apply forced defense of perpetrators in criminal acts of persecution that
cause death related to the Decision of the Pasir Pengaraian District Court Number 39/Pid.B
/2019/PN.Prp). The research method in this study is a normative juridical legal research method.
The results showed that the justification for the perpetrators who committed the crime of
persecution that caused death in the context of self-defense were coercive circumstances, forced
defense (noodweer), the existence of a statutory regulation and carrying out of ice orders. The
application of a forced defense of the perpetrator in the criminal act of persecution that caused
death related to the Decision of the Pasir Pengaraian District Court Number
39/Pid.B/2019/PN.Prp, in which in this case the perpetrator of the defense was forced to be
justified in making a forced defense due to such circumstances and conditions. that happened. The
situation is very forced to show that there is no alternative that can be done to deal with a threat of
attack or attack because of its urgency, so it is necessary to carry out a forced defense. This
condition indicates that if there is a way of defending that causes less harm or no harm to the
other person at all, then that method must be prioritized.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adji, Indriyanto Seno. Korupsi dan Hukum Pidana. (Jakarta, Diadit
Media, 2007).
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana II. (Jakarta: Rajawali Press,
.
Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana. (Jakarta: Sinar Grafika,
.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Cetakan ke-8.
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).
Moeljatno. Azas-azas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 2010).
B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor
/Pid.B/2019/PN.Prp).
C. Jurnal
Cahyani, Dewa Agung Ari Aprillya Devita. “Analisis Pembuktian Alasan
Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak
Pidana Yang Menyebabkan Kematian”. Jurnal Analogi Hukum,
Volume 1, Nomor 2, 2019.
F, M. Rifan, dkk. “Implementasi Alasan Penghapusan Pidana Karena
Daya Paksa dalam Putusan Hakim”. Diponegoro Law Review,
Kermite, Dean Praditya. “Kajian Terhadap Pembelaan Terpaksa
(Noodweer) Dalam Tindak Pidana Kesusilaan Berdasarkan Pasal
Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Lex Privatum
Vol. IX/No. 4/Apr/EK/2021.
Lakoy, Revani Engeli Kania. “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidaritas
Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP”.
Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020.
Ridho, Muhammad. “Analisis Pembuktian Alasan Pembenar Dalam
Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Studi Putusan
No.4/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Ban)”. Jurnal Hukum, 2017.
Shidarta. “Dalih Keadilan Dan Error Juris Sebagai Alasan Melepaskan
Terdakwa Dari Segala Tuntutan Hukum: Kajian Putusan Nomor
/Pid.B/2010/PN.Jkt Sel”. Jurnal YUdisial,
VOL-IV/NO-01/APRIL/2011.
Tabaluyan, Roy R. “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut
Pasal 49 KUHP.” Lex Crimen. Vol. 4, No. 6, 2015.
Wenlly Dumgair. “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) dan Pembelaan
Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) sebagai
Alasan Penghapus Pidana.” Lex Crimen, Vol. 5, No. 5, 2016.