PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH PEMBERI FIDUSIA TANPA SEPENGETAHUAN TERTULIS DARI KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Main Article Content
Abstract
Fiduciary guarantee is a guarantee for a tangible or intangible movable object and immovable object.
In a fiduciary agreement, the object of the guarantee of ownership of the object remains in the hands of
the debtor. However, the fact that happens is that debtors often transfer the object of their fiduciary
guarantee to a third party, which causes losses to the creditor. Therefore, this study aims to determine
the implementation of the droit de suite principle on the transfer of the fiduciary guarantee object and
the legal consequences if the fiduciary guarantee object is transferred without written notification to
the creditor. The research method used is normative legal research with descriptive research
properties, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The researcher obtained the
results that the droit de suite principle is always attached to the material rights, even though they are
transferred. This will have a logical consequence where if the object of the guarantee is transferred
without being known to the creditor, the creditor can withdraw the object of the guarantee whose
ownership has been transferred to another party other than the creditor and debtor.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)
A. Buku
“Asyhadie, Zaeni. Pemutusan Hubungan Kerja. (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008).”
“Fahrojih, Ikhwan. Hukum Perburuhan (Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan
Konstitusional), (Jawa Timur: Setara Press, 2016). ”
“Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). ”
“Husni, Lalu. Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia. (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2000). ”
“Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2013). ”
“Nazir. Metode Penelitian. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). ”
“Ridwan, HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
. ”
“Soeroso., R. Pengantar Ilmu Hukum. Edisi 1. Cetakan ke-8. (Jakarta: Sinar
Grafika, 2006). ”
“Subekti. Hukum Perjanjian. Cetakan ke-8. (Jakarta: PT Inter Masa, 1984). ”
B. Peraturan Perundang-Undangan
“Indonesia. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2003 Nomor 39, dan
Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4279. ”
C. Jurnal
“Buana, Sudibyo Aji N. dan Mario Septian A. P., 2015, “Implementasi
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X Di Kota Malang”, Jurnal Studi
Manajemen, Tahun 2015, Vol. 9, No 2, Tahun 2015. ”
“Dyani, Vina Akfa. “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi
Notaris dalam Membuat Party Acte”. Jurnal LEX Renaissance. Vol. 2,
No. 1, Januari 2017. ”
“Maringan, Nikodemus, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-undang
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan." Legal Opinion, vol. 3, no.
, Tahun 2015.
“Shalihah, Fithriatus. “Implementasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Dalam Hubungan Kerja Di Indonesia”. Jurnal Selat. Vol. 4 No. 1,
Oktober 2016. ”
“Sudrajat, Tedi, et al. "Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Pekerja pada
Program Jaminan Kesehatan Nasional". Jurnal Pandecta. Vol. 15, No. 1.
Juni 2020. ””
D. Putusan Pengadilan
“Putusan Nomor: 134/Pdt.Sus-PHI.G/2019/PN.JKT.PST”
E. Kamus
“Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat
Bahasa Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). ”