KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA TERKAIT PERLINDUNGAN DAN PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT PADA DUNIA MAYA (CYBERSPACE)

Main Article Content

Richard Jatimulya Alam Wibowo
Rasji Rasji

Abstract

The development of information and communication technology has brought cyberspace to be
more relevant in the media for delivering opinions. In this case, the constitution mandates the
government to play a role in protecting, upholding, and guaranteeing human rights, one of which
is freedom of opinion. The research was conducted using a normative juridical method with a
statutory approach, tracing primary and secondary legal sources in the form of legislation, journal
articles, and jurisprudence. Legislation not only guarantees freedom of expression as a human
right, but also provides limitations so that freedom of expression is not used to violate the rights of
others. Article 28E paragraph (3), 28F, and 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia provide guarantees, while Article 28J paragraph (1) also provides
limitations. Furthermore, this limitation is given in the law which regulates the expression of
opinion in public, human rights, the press, as well as information and electronic transactions. That
technological developments not only bring convenience in expressing opinions, but also cause
problems due to the emergence of new actions and forms of expression that have never existed
before. Therefore, this study aims to find gaps, shortcomings, and the need for regulations
regarding guarantees and restrictions on freedom of expression in cyberspace in the corridor of
human rights.

Article Details

Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bahar, Syafroedin. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta: Sekretariat

Negara, 1995.

Buana, Mirza Satria. Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian

Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial

Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta:

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.

Halim, A. Ridwan. Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum. Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1987.

Mahfud M.D, Mohammad. et. Al. Naskah Komprehensif Perubahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Latar Belakang,

Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002 Buku VII Warga Negara

dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama. Edisi Revisi.

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada

Media, 2005.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Schumpeter, Joseph A. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York:

Harper & Brothers, 2013.

B. Artikel Jurnal Cetak

Asrun, A. Muhammad. “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara

Hukum.” Jurnal Cita Hukum. Volume 4, Nomor 1 (Juni 2016):

-154.

Atmaja, Yefta Damar Galih, Tri Mulyani, dan Amri Panahatan Sihotang.

“Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam

Perspektif HAM.” Semarang Law Review. Volume 1, Nomor 1

(April 2020): 128-144.

Bakhtiar, Nur Yusriyyah, La Ode Husen, dan Muhammad Rinaldy Bima.

“Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Kemerdekaan

Berpendapat di Muka Umum.” Journal of Lex Theory (JLT). Volume

, Nomor 1 (Juni 2020): 42-58.

Effendi, Muhammad. “Pembatasan Hak atas Informasi Elektronik dalam

Yurisdiksi Cyberspace,” Jurnal Juridica, Volume 1, Nomor 1

(November 2019): 44-54.

Elfudllatsani, Bahar, Isharyanto, dan Agus Riwanto. “Kajian Mengenai

Kebebasan Berkumpul dan Berserikat Pasal 28E ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Kaitannya Dengan Teori Kedaulatan Rakyat dan Hak Asasi

Manusia.” Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS. Volume 7, Nomor 1

(Januari-Juni 2019): 52-61.

Setiawan, Raditya dan Muhammad Okky Arista. “Efektivitas

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia

dalam Aspek Hukum Pidana.” Jurnal Recidive. Volume 2, Nomor 2

(Mei-Agustus 2013): 139-146.

Haryanto, Tenang. et.al. “Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah

Amandemen.” Jurnal Dinamika Hukum. Volume 8, Nomor 2 (Mei

: 136-144.

Hsb, Mara Ongku. “HAM dan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD 1945.”

Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum. Volume 2, Nomor 1 (April 2021):

-40.

Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi

Manusia di Indonesia.” Jurnal Konstitusi. Volume 11, Nomor 3

(September 2014): 409-427.

C. Artikel Jurnal Online

Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia,

“Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya

Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara dalam Kerangka

Perlindungan Kebebasan Berpendapat.” Jurnal Legislasi Indonesia,

Volume 18, Nomor 1 (Maret 2021): 1-17. Diakses tanggal 2 Juni

Doi: https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.750.

Yasin, Johan. “Hak Azasi Manusia dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara

Dalam Hukum Positif Indonesia.” Syiar Hukum. Volume 11, Nomor

(September 2009): 147-160. Diakses tanggal 31 Mei 2022. Doi:

https://doi.org/10.29313/sh.v11i2.541.

D. Website

Argawati, Utami. “Ketentuan Kebebasan Berpendapat Dalam UUD.”

https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16828.

Diakses tanggal 31 Mei 2022.

Hidayat, Rofiq. “Pandangan 3 Pakar Hukum Terkait Penerapan UU ITE.”

https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-3-pakar-hukum-t

erkait-penerapan-uu-ite-lt6054a172e5081?page=2. Diakses tanggal 2

Juni 2022.

Sahara, Wahyuni. “Perjalanan UU ITE yang Akhirnya Resmi Direvisi oleh

Pemerintah.” https://nasional.kompas.com/read/2021/06/09/082835

/perjalanan-uu-ite-yang-akhirnya-resmi-direvisi-oleh-pemerintah?

page=all. diakses tanggal 2 Juni 2022.

Yunita. “Melawan Hoax.”

https://kominfo.go.id/content/detail/8904/melawan-hoax/0/sorotan

_media. Diakses tanggal 2 Juni 2022.