KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH OVER KAPASITAS PADA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Main Article Content
Abstract
There is still a lot of overcapacity that occurs in social institutions in Indonesia because, there are
several criminal cases that should be mediated, but still proceed to the court level. The author wants to
raise the issue of how the current overcapacity management policy is and what is the ideal policy to
overcome overcapacity in the future. The research method used is normative research. Based on the
author's analysis of overcapacity prevention policies at this time still tend to prioritize imprisonment,
even though there are other alternatives to resolve criminal cases that are classified as minor, namely
Restorative justice, the basic principle of Restorative Justice is mediation. The author concludes that
not all criminal cases must be resolved with imprisonment, there are other alternatives that can make
the Community Institution less overcapacity, namely restorative justice. It is preferable that the
resolution of this overcapacity problem should focus on the process before the entry of these "problematic people" into the correctional facility, namely at the stage of investigation in the police,
prosecution at the prosecutor's of ice, up to the stage of court decisions.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku.
Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana, (Jakarta: Djambatan, 1995).
Ibadullah Malawi dan Ani Kadarwati. Pembelajaran Tematik (Konsep dan Aplikasi).
(Magetan: AE Media Grafika, 2017).
Marjono Reksodipuro. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. (Jakarta: Kencana
Prenada, 2010).
Muladi & Barda Nawawi Arie., Teori-teori dan Kebijakan Pidana. (Bandung:
Alumni, 1984).
Romli Atmasasmita. Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai. (Bandung: Armico,
,
Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Riset Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik).
(Depok: Rajawali Pers, 2020).
B. Peraturan Perundang-undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonenesia. Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
(Lembaran Negara Tahun 1995 ).
Indonesia. Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 81).
Indonesia. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan
Pembimbingan Warga Bimbingan Pemasyarakatan. ( Lembaran Negara Tahun 1993
Nomor 83).
Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI No.6 Tahun 2013 Tentang Tata
Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. ( Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 356).
Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 1999 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab
Perawatan Tahanan. ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3558).
C. Jurnal
Azriadi. “Pengaruh Harapan dari kecenderungan resividis”. Jurnal Hukum. Edisi 1
Vol. 4 Tahun 2012.
D. Artikel
Badan Pusat Statistik. “Statistik Kriminal”. https://www.bps.go.id/publication/.html,
maret 2022.
Humas lembaga Permasyarakatan. “Sistem database Permasyarakatan”.
http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_upt/Welcome, 14 maret 2022.