ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Contoh Kasus: Pabrik Skala Rumahan Di Kalideres Tahun 2019)

Main Article Content

Dinda Maulida
Jeane Neltje Saly

Abstract

Consumer protection is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 7
letter a contains that business actors must have good intentions in their business activities, with
the aim of protecting consumers, but this has not been achieved optimally. the content and content
contained in the product cannot be accounted for because there is no certainty from the expertise
of the product, such as the absence of a halal label. does not meet the standards according to
legislation, does not comply with quality standards, cosmetic products do not comply with the
provisions. Therefore, there are many dangerous cosmetic products circulating in the market due
to the lack of supervision from related parties. This research uses normative legal research
methods. The results of the study indicate that the rights of consumers who are harmed and are
still not fulfilled based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and is still not
ef ective because of the supervision carried out by BPOM in overcoming the problem of illegal
cosmetics.

Article Details

Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,

(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 185.

Mahmud,Peter , Penelitian Hukum, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2017), hal. 93.

Miru,Ahmad, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

Miru,Ahmad, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-8, (Jakarta: Rajawali Press,

, hal. 1.

Sujanto, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, (Jakarta: ghalia indah, 1986), hal.

-87

Wasitaatmadja, Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,

, hal. 26-27.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Pasal 4. Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 42

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM, Pasal 2

Angka 1

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM, Pasal 3

Angka 1

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

/MENKES/PER/VII/2020. Pasal 6.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika. Pasal 1 ayat (1) –

(4).

Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan

Republik Indonesia HK.00.05.4.1745 TentangKosmetika. Pasal 3.

Jurnal

Meliza,Editriana, 2014, Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan

Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar

(TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012, Jurnal Online Mahasiswa

(JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, h. 10

Pranatha, Kadek Renawn dan Purwanto,I Wayan Novy, 2019, “Tanggung Jawab Pelaku

UsahaTerhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia

Pada Kemasan Produk”, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum

Universitas Udayana,Vol. 7 No.9 hlm.3 Url;

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5445. Diakses

Tanggal 15 Oktober 2019.

Wawancara

Drs. Arustiyono, Apt, Mph., Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM Jakarta. Jakarta, 11

Februari 2022.