ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BPOM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Contoh Kasus: Pabrik Skala Rumahan Di Kalideres Tahun 2019)
Main Article Content
Abstract
Consumer protection is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 7
letter a contains that business actors must have good intentions in their business activities, with
the aim of protecting consumers, but this has not been achieved optimally. the content and content
contained in the product cannot be accounted for because there is no certainty from the expertise
of the product, such as the absence of a halal label. does not meet the standards according to
legislation, does not comply with quality standards, cosmetic products do not comply with the
provisions. Therefore, there are many dangerous cosmetic products circulating in the market due
to the lack of supervision from related parties. This research uses normative legal research
methods. The results of the study indicate that the rights of consumers who are harmed and are
still not fulfilled based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and is still not
ef ective because of the supervision carried out by BPOM in overcoming the problem of illegal
cosmetics.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Fajar,Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 185.
Mahmud,Peter , Penelitian Hukum, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2017), hal. 93.
Miru,Ahmad, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia,
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.
Miru,Ahmad, Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-8, (Jakarta: Rajawali Press,
, hal. 1.
Sujanto, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, (Jakarta: ghalia indah, 1986), hal.
-87
Wasitaatmadja, Penuntun Ilmu Kosmetik Medik, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,
, hal. 26-27.
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Pasal 4. Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 42
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM, Pasal 2
Angka 1
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM, Pasal 3
Angka 1
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
/MENKES/PER/VII/2020. Pasal 6.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika. Pasal 1 ayat (1) –
(4).
Republik Indonesia, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Republik Indonesia HK.00.05.4.1745 TentangKosmetika. Pasal 3.
Jurnal
Meliza,Editriana, 2014, Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar
(TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012, Jurnal Online Mahasiswa
(JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, h. 10
Pranatha, Kadek Renawn dan Purwanto,I Wayan Novy, 2019, “Tanggung Jawab Pelaku
UsahaTerhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia
Pada Kemasan Produk”, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum
Universitas Udayana,Vol. 7 No.9 hlm.3 Url;
https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5445. Diakses
Tanggal 15 Oktober 2019.
Wawancara
Drs. Arustiyono, Apt, Mph., Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM Jakarta. Jakarta, 11
Februari 2022.