UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI DUNIA MAYA
Main Article Content
Abstract
Sextortion is an act of sexual exploitation by the perpetrator by abusing the power or authority to
carry out sexual acts, pictures, or videos of the victim. For example, threats or acts of spreading
non-consensual intimate content followed by extortion such as forcing the victim to pay a sum of
money, having sex, or providing more intimate content. This study discusses the legal protection
ef orts provided by the state to victims of sextortion in cyberspace based on ‘positif’ law in
Indonesia and legal protection ef orts provided by Komnas Perempuan against victims of
sextortion in cyberspace. The research is categorized as a normative research with document study
or library research as data collected technique and the data analysis used in this research is
qualitative analysis. Based on the results, the preventive legal protection ef orts provided by the
state to victims of cyber-sex crimes based on ‘positif’ law in Indonesia is formulated in the
Criminal Code, the ITE Law, and the Pornography Law. Meanwhile, the repressive legal
protection ef orts provided by the state are embodied in the Witness and Victim Protection Law in
the form of: rights to assistance and restitution. There are also legal protection ef orts provided by
Komnas Perempuan to victims of sextoration crimes in cyberspace that are in accordance with the
mandate of Komnas Perempuan contained in Presidential Regulation No. 65 of 2005, such as
encouraging the legalisation of appropriate policies to deal with sextors, such as the TPKS Bill
and facilitate victims to the service providers in accordance with the victims’ needs.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abdoellah, Alwan Y dan Yudi Rusfiana. Teori dan Analisis Kebijakan Publik.
(Bandung: Alfabeta, 2016).
Komnas, Perempuan (ed). Catahu 2021: Catatan Tahunan Kekerasan
Terhadap Perempuan 2020. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021).
Komnas, Perempuan (ed). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah
Pengenalan. (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013).
Kusuma, Ellen. (Diancam) Konten Intim Disebar: Aku Harus Bagaimana?
(Denpasar: SAFEnet, 2020).
Mustari, Nuryanti. Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi
dan Evaluasi Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2015).
Yurizal. Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime. (Malang: Media
Nusa Creative, 2018).
B. Jurnal
Arifah, Sista Amelia. “Kasus Cyber Crime di Indonesia”, Jurnal Bisnis dan
Ekonomi, Vol.18, No.2 (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2011).
Christian, Jordy Herry. “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam
Paradigma Hukum Indonesia”. Binamulia Hukum. Vol.9, No.1 (Jakarta:
Universitas Krisnadwipayana, 2020).
S, Laurensius Arliman. “Komnas Perempuan Sebagai State Auxialiary Bodies
Dalam Penegakan HAM Perempuan Indonesia”. Justicia Islamica. Vol. 14,
No.2 (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).
C. Artikel
Batubara, Putranegara. “Polisi Ungkap Kasus Anak Dijebak Video Call Sex
Semua Berawal dari Game”.
https://megapolitan.okezone.com/read/2019/07/29/338/2085023/polisi-ung
kap-kasus-anak-dijebak-video-call-sex-semua-berawal-dari-game, 21
Agustus 2021.
Briantika, Adi. "Pelaku Sekstorsi Ancam Sebarkan Video Korban Jika Tak
Kirimkan Uang".
https://tirto.id/pelaku-sekstorsi-ancam-sebarkan-video-korban-jika-tak-kir
imkan-uang-dg6W, 21 Agustus 2021.
Perempuan, Komnas. “Kabar Perempuan: Konferensi Pers Peluncuran
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan”.
www.komnasperempuan.go.id. 8 Maret 2021.
Perempuan, Komnas. “Profil Komnas Perempuan”.
https://komnasperempuan.go.id/profil, 24 Oktober 2021.
Perempuan, Komnas. “Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan Peringatan 37 Tahun Pengesahan CEDAW: Indonesia Wajib
Memenuhi Hak-Hak Korban Pemerkosaan dan Menghapus Kekerasan
Seksual Secara Sistemik”. www.komnasperempuan.go.id. 1 Maret 2022.
Perempuan, Komnas. “Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap
Perempuan tentang Penetapan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(RUU TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR RI: Tetap Kawal hingga
Pengesahan UU TPKS yang Memastikan Pemenuhan Hak Korban Secara
Komprehensif”. www.komnasperempuan.go.id. 17 Maret 2022.
Primastika, Widia. "Kasus Brigpol DS dan Pentingnya Mewaspadai Bahaya
Sekstorsi".
https://tirto.id/kasus-brigpol-ds-pentingnya-mewaspadai-bahaya-sekstorsi
-ddgR, 21 Agustus 2021.