WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM MENENTUKAN CALON ANGGOTA DPR RI YANG LOLOS MENJADI ANGGOTA DPR RI (CONTOH KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 520/PDT.SUS.PARPOL/2019/PN JKT.SEL)

Main Article Content

Anindita Widyapradnya
Rasji rasji

Abstract

Indonesia is a nation of law and a democratic country. With a massive population and area, the
democracy is represented by a people’s representative body, like House of Representatives. The
member of the people’s representative is chosen by the people themselves through elections. But
usually there’s people who’s not agreed with the election’s result, like Mulan Jameela on 2019
Legislative Elections. After she file a lawsuit to the South Jakarta District Court, Mulan Jameela
declared to win the lawsuit according to Court Decision Number520/PDT.SUS/PARPOL/2019/PN.JKT.SEL and Gerindra Party is declared authorized to appoint
Mulan Jameela as a member of House of Representatives. This caused two election participants
which come from the same electoral district with Mulan Jameela, Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi,
dismissed for no apparent reason from the party so that Mulan Jameela could become a member of
House of Representative. The problem is how is the authority of political parties in determining
their cadres or members to qualify as members of the House of Representatives and the ef ect of
Court Decision Number 520/PDT.SUS/PARPOL/2019/PN.JKT.SEL on the party's authority in
determining its cadres or members who qualify to become members of the House of Representative
of Indonesia Republic. This research is using the case approach method and statute approach
method. The research results show that political parties are not authorized to determine which
cadres or its members qualify to become members of the House of Representative, and this court
decision will not af ect the party's authority.

Article Details

Section
Articles

References

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkarim, Aim. Pendidikan Kewarganegaraan Membangun Warga

Negara yang Demokratis. (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007).

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan

Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999).

Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan

Ketiga, (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

Blackburn, Simon. Kamus Filsafat. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

C.F Strong. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. (Bandung: Nusa

Media,2011).

Imamulhadi. Ikhtisar Ilmu Hukum. (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2017).

Is, Muhammad Said. Hukum Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum

Positif dan Hukum Islam. Cetakan Pertama. (Jakarta: Kencana, 2021).

Jurdi, Fajlurrrahman. Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan Petama.

(Jakarta: Kencana, 2019).

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Cetakan ke-12.

(Jakarta: Kencana, 2016).

P.N.H. Simajuntak. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMP/MTs Kelas

VIII (Jakarta: Grasindo, 2007).

Syamsudin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia. Cetakan pertama.

(Jakarta: Kencana, 2019).

B. Artikel Jurnal Cetak

Badan Pusat Statistik dan Kementerian Dalam Negeri. “Hasil Sensus

Penduduk 2020”. Berita Resmi Statistik. Berita Resmi Statistik No. 7/01/ Th.

XXIV, 21 Januari 2021.

Gustiani, Weni. Pemutakhiran Data Pemilih Oleh Panitia Pemungutan

Suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kampar 2017 di Desa Sungat

Pinang Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2016

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (Riau: Universitas Islam

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

Rasji. “Factors Effecting the Victory of Kuwu Election”. Prociding

Tarumanagara International Conference in the Applications of Social Science ang

Humanities (TICASH). (Jakarta: Atlantis Press, 2019).

Risman Bin Laeba. Penguatan Kedaulatan Negara Pada Daerah

Perbatasan Melalui Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Masyarakat

Miskin di Kabupaten Nunukan. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,

.

C. Peraturan Perundang-undangan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Putusan DKPP Nomor

-PKE-DKPP/XI/2019.

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Partai Politik.

_________. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182

Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum NOMOR 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019.

Partai Gerindra. Anggaran dasar Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Nomor

/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL.

D. Website

Ane. “Perludem: Penentuan Caleg Terpilih Berdasarkan Suara Terbanyak”,

https://perludem.org/2019/10/31/perludem-penentuan-caleg-terpilih-berdasarkan-

suara-terbanyak. 31 Oktober 2019.

Anonim. “Lolos sebagai Anggota DPR RI, Mulan Jameela Dijuluki

Perekor oleh Sebagian Warga Garut”. www.tribunnews.com. 23 September 2019

______. Pengertian Kedaulatan. www. ruangguru.co.

Iqbal, Mochammad. “Ervin Luthfi Belum Terima SK Pemberhentian dari

Gerindra”, www.merdeka.com, 1 Oktober 2019.

Kementrian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi. Pengertian

Kedaulatan. www.kbbi.kemdikbud.go.id.

Nofriandi, Pepy. “Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi”,

https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata

-melalui-yurisprudensi, 21 Juli 2020.

Rumahpemiluadmin. “Sainte Lague, Hitung Perolehan Kursi Usai Suara

Disalurkan”.

rumahpemilu.org/sainte-lague-hitung-perolehan-kursi-usai-suara-disalurkan.

Satriana, Eri. “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan

Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan”.

https://www.kejari-bone.go.id. 04 Juli 2020.