KRIMINALISASI PENGGUNAAN KETAMINE SEBAGAI NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
Main Article Content
Abstract
Ketamine is one of the anesthetic drugs that is still very commonly used by the medical world. Ketamine is a
synthetic from class I narcotics, Phencyclidine (PCP). Used in the correct dosage according to a doctor's
prescription, ketamine is an ef ective way to replace Phencyclidine. The most obvious ef ect of the use of
Ketamine is psychoactive, namely, causing loss of consciousness, pain relief, hallucinations, if used in the
long term and continuously with excessive doses can damage the brain nerves, dependence or addiction. This
research uses normative juridical research by using research on legal systematics, besides that this research
uses positive legal regulations. The results of this study indicate that it is found that the use of ketamine is
often misused by the community, especially adolescents as a substitute for narcotics. Considering the ef ects
that ketamine gives are hallucinogens and addiction, ketamine should be included in the regulation of the
Narcotics Act, no longer included in the Health Act.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Anonim. Penggolongan Obat Berdasarkan Penandaan pada Kemasan Obat
(Doctoral dissertation, Tanjungpura University, 2020).
Arief, B, N. Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Bandung: PT. Citra Bakti,
.
Arief, B, N. Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016).
Atmasasmita, R. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum
Pidana Indonesia. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
Badan Narkotika Nasional. Indonesia Drugs Report 2021. (Jakarta: Badan
Narkotika Nasional, 2021).
BP DHARMA BHAKTI. Mari Bersatu Memberantas bahaya Penyalahgunaan
NARKOBA (NAZA). (Jakarta: BP. DHARMA BHAKTI & YAYASAN
PENERUS NILAI-NILAI LUHUR PERJUANGAN-1945, 1999)
E.Y. Kanter. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. (Jakarta:
Alumni AHMPTHM, 1992).
Hadikusuma, H. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.
(Bandung: Mandar Maju, 1995).
Iksan, M. Hukum perlindungan Saksi dalam Peradilan Pidana Indonesia.
(Surakarta: Muhammadiah University Press, 2012).
Maisani, A & Husni, M. Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku
Penyelundupan Sediaan Obat Farmasi Jenis Ketamin Tanpa Izin ditinjau
dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Bandung:
Jurnal Hukum, Prosiding Ilmu Hukum, 2021).
Mardani. Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Pidana Nasional. (Jakarta: Raja Grafindo, 2008).
Marzuki, P, M. Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. (Jakarta: Bina Aksara, 1999).
Muladi & Arief, B, N. Teori-Teori dan Kebiajakan Pidana. (Bandung: Alumni,
.
Mulyadi, L. Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik.
(Bandung: Alumni, 2008).
Nawawi, B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA. (Jakarta: PRENADAMEDIA
GROUP, 2014).
Nazir, M. Metode Penelitian. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011).
Notoatmodjo, S. Etika dan Hukum Kesehatan. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
Prakoso, D. Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara.
(Bandung: Bina Aksara, 2000).
Raharjo, S. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. (Bandung:
Sinar Baru, 2005).
Safrianata, V. Kriminalisasi Inses Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana.
(Malang: Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 01, 2017).
Sasangka, H. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. (Jakarta: Mandar
Maju, 2003).
Sidiq, U & Choiri, M, M. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian
Pendidikan Bahasa. (Ponorogo: Nata Karya, 2019).
Soedarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 2006).
Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indoneia (UI)
Press, 2006).
Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1983).
Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. (Bandung: Alumni, 1986).
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta,
.
Trifana, A. Umum Digunakan Sebagai Obat Bius, Ketamine Juga Rentan
Disalahgunakan. (SehatQ, 2020).
B. Peraturan Perundang-Undangan
Decree 73/2018/ND-CP on Lists of narcotic substances and precursors
“Department of Jusctice/Drug Enforcement Administration.”Drug Fact Sheet of
Ketamine”. April 2020.”
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lembaran Negara RI
Tahun 1945 Nomor 383. Sekretariat Negara. Jakarta.
Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika. Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 5062. Sekretariat Negara.
Jakarta.
Legistations United Kingdom. “The Misuse of Drugs Act 2001” Number 1106.
(2014).
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1555/Pid.sus/PN.Jakut/2017.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 543/Pid.Sus/Jkt.Utr/2020.
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 866/Pid.Sus/PN.PBR/2020.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 223/PID.SUS/2018/PT.BDG.
C. Artikel dan Jurnal
B, Suzanne, Robotti. “Schedules I,II,III,IV and V”. (Medshadows: 24 Agust 2019).
Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI Tahun 2020.
“Dewata, Nur Fajar Mukti dan Achmad Yulianto. “DUALISME PENELITIAN
HUKUM: NORMATIF & EMPIRIS”.”
“Eleanora, Fransiska Novita. “BAYAHA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA
USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA”. Jurnal Ilmiah.
Vol.25. Nomor 01 Tahun 2011.”
“Luthan, S. Asas dan Kriteria Kriminalisasi. (Yogyakarta: Jurnal Hukum,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 01, vol 16. 2009).”
Maisani, Asmi dan M. Husni Syam. (2021). “PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SEDIAAN OBAT FARMASI
JENIS KETAMINE TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN”. Jurnal Ilmiah. Vol.05.
Nomor 2 Tahun 2019.”
UNDOC. “Implemention of the international drug control treaties: Change in the
scope of control of subtances. Further information provided by the People’s
Republic of China on the proposed scheduling of ketamine”.
UNDOC/E/CN.7/2015/CRP.5. 05 March 2015.”
“UNDOC, “Implementation of the Recommendation adopted by the Thirty-sixth
Meeting of Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Asia and the
Pacific”. UNDOC/HONLAP/38/3*. 26 September 2014.
D. Website
Badan Narkotika Nasional. Kamus Narkotika Istilah-Istilah Narkotika dan Bahaya
Penyalahgunaannya, https://perpustakaan.bnn.go.id/sites/default/
files/Buku Digital_2020-10/BK0081_KAMUS_NARKOBA_Istilah istilah
Narkoba dan Bahaya_Penyalahgun.pdf
Badan Narkotika Nasional. Penggolongan Narkotika. (Cirebon: Badan Narkotika
ngat%20tinggi%2C%20mengakibatkan, diakses pada tanggal 10 Mei 2022.
Humas BNN. KETAMINE DAN SENYAWA MENYERUPAI PHENCYLIDINE,
https://cianjurkab.bnn.go.id/ketamine-dan-senyawa-menyerupai-
phencylidine, diakses pada tanggal 01 Februari 2022.