PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MASALAH PERDATA TERKAIT SEWA-MENYEWA PRIBADI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)
Main Article Content
Abstract
That in the case of land use without the rightful permit or his proxies in accordance with
Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960. So for people who feel their land is
occupied by other people without the rightful permit, they can apply for legal protection to the
government in order to complete the use of land without the right of permission or their proxies,
this is in accordance with the authority granted by the law that local governments can control or
vacate the use of land without the right of permission or their proxies in order to bring order to
their territory. Even if in this case there is a civil problem, the government can enter into the
settlement of this problem with a note that the lease agreement between the parties has ended or is
null and void or there is a legal defect in it and the af airs between the parties have automatically
ended. So, with the lease ending in accordance with the Civil Code, the person occupying the land
without the right to use the land is included in the category of use without the rightful permission
or his proxies. And this is where the government can play a role in providing legal protection to
the community in the context of structuring its territory, not to declare someone's ownership.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Daftar Pustaka
Buku:
Harahap,Yahya,M, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni,
Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan
Undang-Undang Pokok Agraria, (Jakarta: Djambatan, 1997).
Marzuki,Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010)
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, (Mataram:
Mataram University Press, 2020)
Safa’at Rachmad, Advokasi, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
(Malang: Surya Pena Gemilang, 2011).
Sinamo, Nomensen. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata
Aksara, 2010).
Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Dasar Peraturan Pokok Agraria.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994
Tentang Penghunian Rumah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/daerah.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 51
Tahun 1960.
Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun
Jurnal:
Ariawan Gede Adhitya, dkk, “Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa
Tanah Seumur Hidup Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia
Dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung
No. 2785K/Pdt/2011)”. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan
Universitas Udayana ,Ac t a Comit as: 2017 – 2018.
Bustomi Abu Yazid. “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah”. Fakultas Hukum
Universitas Palembang, Jurnal Solusi: Volume 18 Nomor 2, Bulan
Mei 2020.
Dolohlm Milano. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian
Sewa Menyewa Rumah”, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No.
/Des/2018.
Gandaria Robertho Yanflor. “Implementasi Asas-Asas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Prinsip
Good Governance and Clean Government di Pemerintahan
Daerah”, Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015.
Santoso Urip, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan
Atas Tanah”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jurnal
Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1, 2013.
Sirait Manaon Damianus, dkk, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian
Sewa-Menyewa Rumah Kantor”, Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa, Denpasar-Bali, Jurnal Analogi Hukum Volume 2,
Nomor 2, Tahun 2020.
Tampubolon Nimah Duma Imelda, “Analisis Yuridis Terhadap
Pelaksanaan Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Kios di Pasar
Tradisional Meranti Kota Medan”, Tesis, Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Medan, 2020