PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MASALAH PERDATA TERKAIT SEWA-MENYEWA PRIBADI DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA)

Main Article Content

Muhammad Ruen Wijokangko Wijokangko
Gunawan Djajaputra

Abstract

That in the case of land use without the rightful permit or his proxies in accordance with
Government Regulation in Lieu of Law Number 51 of 1960. So for people who feel their land is
occupied by other people without the rightful permit, they can apply for legal protection to the
government in order to complete the use of land without the right of permission or their proxies,
this is in accordance with the authority granted by the law that local governments can control or
vacate the use of land without the right of permission or their proxies in order to bring order to
their territory. Even if in this case there is a civil problem, the government can enter into the
settlement of this problem with a note that the lease agreement between the parties has ended or is
null and void or there is a legal defect in it and the af airs between the parties have automatically
ended. So, with the lease ending in accordance with the Civil Code, the person occupying the land
without the right to use the land is included in the category of use without the rightful permission
or his proxies. And this is where the government can play a role in providing legal protection to
the community in the context of structuring its territory, not to declare someone's ownership.

Article Details

Section
Articles

References

Daftar Pustaka

Buku:

Harahap,Yahya,M, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni,

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan

Undang-Undang Pokok Agraria, (Jakarta: Djambatan, 1997).

Marzuki,Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2010)

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1, (Mataram:

Mataram University Press, 2020)

Safa’at Rachmad, Advokasi, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

(Malang: Surya Pena Gemilang, 2011).

Sinamo, Nomensen. Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Jala Permata

Aksara, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar Peraturan Pokok Agraria.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994

Tentang Penghunian Rumah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 51

Tahun 1960.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun

Jurnal:

Ariawan Gede Adhitya, dkk, “Kedudukan Perjanjian Sewa Menyewa

Tanah Seumur Hidup Yang Dibuat Oleh Warga Negara Indonesia

Dengan Warga Negara Asing (Analisis Putusan Mahkamah Agung

No. 2785K/Pdt/2011)”. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan

Universitas Udayana ,Ac t a Comit as: 2017 – 2018.

Bustomi Abu Yazid. “Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah”. Fakultas Hukum

Universitas Palembang, Jurnal Solusi: Volume 18 Nomor 2, Bulan

Mei 2020.

Dolohlm Milano. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian

Sewa Menyewa Rumah”, Jurnal Lex Privatum Vol. VI/No.

/Des/2018.

Gandaria Robertho Yanflor. “Implementasi Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam Mewujudkan Prinsip

Good Governance and Clean Government di Pemerintahan

Daerah”, Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015.

Santoso Urip, “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penguasaan

Atas Tanah”, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jurnal

Dinamika Hukum Vol. 13 No. 1, 2013.

Sirait Manaon Damianus, dkk, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian

Sewa-Menyewa Rumah Kantor”, Fakultas Hukum, Universitas

Warmadewa, Denpasar-Bali, Jurnal Analogi Hukum Volume 2,

Nomor 2, Tahun 2020.

Tampubolon Nimah Duma Imelda, “Analisis Yuridis Terhadap

Pelaksanaan Perjanjian Lisan Sewa Menyewa Kios di Pasar

Tradisional Meranti Kota Medan”, Tesis, Program Studi Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Medan, 2020