PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK YANG DITINGKATKAN DARI HAK GUNA BANGUNAN (CONTOH KASUS: PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG NOMOR 58/G/2019/PTUN-SRG)
Article Sidebar
Read Counter : 103
Download : 391
Main Article Content
Abstract
Land rights are marked by the issuance of a certificate of land rights. This certificate functions as a
certificate of title, issued for the benefit of the right holder concerned, in accordance with the physical
data contained in the measuring document, as long as the physical data and juridical data are in
accordance with the data contained in the letter of measurement and the land book of the title
concerned. So in this case it is clear that the certificate is a strong means of proof provided by the state
to guarantee legal certainty and certainty of rights, as long as no other party can prove otherwise
regarding the status of ownership. In this case, the certificate can increase the increase to Ownership
Rights, but increasing the Ownership Rights does not rule out the possibility of a problem arising. One
case that occurred was the previous incident that the certificate had been upgraded from Hak Guna
which occurred at Ruko Permata Cimone, Tangerang City. The beginning of the problem after the
letter was issued regarding the mandatory certificate of Ownership which requires the cancellation of
the certificate of building rights in the name of PT. Purna Bhakti Jaya and its derivatives, namely 22
certificates of property rights and 11 certificates of building rights that have been extended. The
owners objected because at the beginning of the issuance of the decree there was no information
regarding the object being submitted.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Jurnal Komunikasi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Chomzah, Ali Achmad, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), (Jakarta:
Prestasi Pustaka, 2004).
Dani, Umar Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika
Dalam Konteks PTUN, (Yogyakarta: Genta Press, 2015).
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada,
,
Saleh, Wantijk, Hak Atas Tanah, (Jakarta: Ghalia, 1982).
Sumardjono, Maria S. W, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan
Implementasi, (Jakarta: Kompas, 2001).
Sutedi, Adrian, Sertipikat Hak Atas Tanah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Agraria.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada
Diatasnya.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
C. Artikel Jurnal Online
Ariadi, Damar, “Pembatalan Sertipikat Terhadap Kepemilikan Hak Atas
Tanah Oleh Hakim”, Jurnal Repertorium, Volume IV No. 2 tahun
Arvita, Rani, “Kedudukan Badan Pertanahan Nasional dalam Menghadapi
Problematik Putusan Non-Executable PTUN Tentang Pembatalan
Sertipikat Hak Atas Tanah”, Jurnal Media Hukum, vol, 23 no, 1 tahun
Muharam, Noviasih, “Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah”, Pranata
Hukum, Volume 10 Nomor 1, 2015.
Permata, Shirly Claudia, “Implementasi Putusan Hakim Terhadap Pembatalan
Sertifikat Hak Milik Atas Tanah”, jurnal kajian hukum dan keadilan
vol. 6 no. 3 tahun 2018.
Rezeki, Tuti, “Tinjauan Umum Tentang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah”,
Varia Hukum, Volume 30 Nomor 39 Tahun 2018.
D. Website
Singgih Wiryono, “Pemkot Tangerang Jelaskan Duduk Perkara Pengosongan
Ruko di Cimone”.
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/14/13020821/pemkot-tangeran
g-jelaskan-duduk-perkara-pengosongan-ruko-di-cimone, 21 Februari